Jelang Pemilu AS, Twitter Umumkan Tolak Iklan Politik

Jelang Pemilu AS, Twitter Umumkan Tolak Iklan Politik
Ilustrasi logo Twitter di layar telepon genggam. (Foto: AFP / Alastair Pike)
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 31 Oktober 2019 | 14:43 WIB

New York, Beritasatu.com - CEO Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan jaringan media sosial (medsos) itu, menolak semua iklan politik secara global.

Larangan terhadap seluruh iklan politik di Twitter akan diberlakukan mulai 22 November 2019, dengan rincian lengkap akan dirilis pada 15 November 2019.

“Kami telah membuat keputusan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global. Kami percaya jangkauan pesan politik harus dibagikan, bukan dibeli,” kata Jack Dorsey, lewat cuitannya di akun Twitter, Rabu (30/10/2019).

Pengumuman tersebut datang menjelang proses pemilihan umum (pemilu) Amerika Serikat 2020, yang telah memasuki tahap penjaringan calon presiden.

Menurut Jack Dorsey, pesan politik seharusnya dapat mencapai semua orang yang memutuskan untuk mengikuti akun tokoh politik tertentu atau me-retweet (membalas cuitan), bukan diperoleh dengan cara membayar.

Dalam serangkaian panjang cuitannya, Jack Dorsey, mengatakan bahwa periklanan internet sangat kuat dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, namun kekuatan itu membawa risiko yang signifikan bagi politik, karena dapat digunakan untuk memengaruhi suara untuk mempengaruhi kehidupan jutaan orang.

"Iklan politik Internet menghadirkan tantangan yang sepenuhnya baru bagi wacana kewarganegaraan, seperti optimisasi berbasis pesan pembelajaran mesin dan penargetan mikro, informasi menyesatkan yang tidak dicentang, dan tipuan yang dalam. Semua dengan peningkatan kecepatan, kecanggihan, dan skala yang luar biasa," ujar Jack Dorsey.

Selain iklan politik, Jack Dorsey mengungkapkan, Twitter juga akan berhenti menjalankan iklan isu, yang dicirikan oleh Twitter sebagai iklan yang "mengadvokasi atau menentang masalah legislatif yang memiliki kepentingan nasional".

Meskipun mengakui bahwa pendapatan perusahaan dari iklan politik cukup tinggi, Jack Dorsey mengungkapkan, keputusan manajemen Twitter adalah untuk menghindari risiko yang signifikan bagi situasi politik secara global.

Kepala keuangan Twitter, Ned Segal, mengatakan bahwa perusahaan menghasilkan sekitar US$ 3 juta atau Rp 42,037 miliar dari iklan politik sepanjang 2018. “Keputusan ini didasarkan pada prinsip, bukan uang," kata Ned Segal.

Keputusan Twitter untuk menolak semua bentuk iklan politik secara global, datang di tengah pengawasan ketat penanganan Silicon Valley, seiring kritik karena mengizinkan politisi untuk memasang iklan palsu bahkan kampanye hitam melalui medsos, antara lain Facebook dan Twitter.

 



Sumber: Suara Pembaruan