Protes Sengketa Pemilu Menguat, Presiden Bolivia Mundur

Protes Sengketa Pemilu Menguat, Presiden Bolivia Mundur
Presiden Bolivia dan kandidat presiden Evo Morales berbicara saat konferensi pers di Casa Grande del Pueblo (Rumah Besar Rakyat) di La Paz, Kamis (24/10). ( Foto: AFP / AIZAR RALDES )
/ WBP Senin, 11 November 2019 | 09:33 WIB

La Paz, Beritasatu.com - Presiden Bolivia Evo Morales Minggu (10/11/2019) menyatakan mundur setelah militer memintanya menyerahkan jabatannya di tengah aksi protes sengketa pemilu, yang mengguncang negara Amerika Selatan itu.

Morales yang berkuasa hampir 14 tahun, menyatakan melalui siaran TV bahwa ia akan mengajukan surat pengunduran diri guna membantu memulihkan stabilitas, meski dirinya menyebutnya sebagai "kudeta sipil."

"Saya mundur, dengan mengajukan surat pengunduran diri saya kepada Majelis Legislatif," kata Morales, menambahkan bahwa itu merupakan kewajibannya sebagai presiden pribumi dan presiden semua rakyat Bolivia yang mengupayakan perdamaian.

Evo Morales juga mencuit di Twitter, "Saya ingin rakyat Bolivia tahu bahwa saya tidak memiliki alasan melarikan diri, mereka harus membuktikan bahwa saya mencuri sesuatu."

Kepergian Morales, ikon sayap kiri sekaligus penyintas terakhir "pink tide" Amerika Latin dua dekade lalu, tampaknya bakal mengirimkan gelombang kejut di seluruh kawasan saat para pemimpin berhaluan kiri kembali berkuasa di Meksiko dan Argentina. Sejumlah sekutu berhaluan kiri Morales di Amerika Latin mengecam peristiwa itu sebagai "kudeta", termasuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Presiden Argentina Alberto Fernandez.

Bolivia di tangan Morales mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan tersebut dan tingkat kemiskinan menurun.

Jenderal Williams Kaliman, Kepala Angkatan Bersenjata Bolivia, pada Minggu pagi mengungkapkan militer meminta Morales mundur guna membantu memulihkan perdamaian dan stabilitas seusai aksi protes sengketa pemilu selama beberapa pekan.

Kaliman menambahkan bahwa militer menyeru rakyat Bolivia agar tidak terpancing terhadap aksi kekerasan dan kerusuhan.



Sumber: Reuters, Antara