Myanmar Hadapi Gugatan Genosida di Pengadilan Tinggi PBB

Myanmar Hadapi Gugatan Genosida di Pengadilan Tinggi PBB
Pengungsi Rohingya menyeberang dari Myanmar ke Bangladesh. Sejak tahun lalu, setidaknya 625.000 orang, lebih dari setengah populasi Rohingya, melarikan diri untuk menghindari kekerasan di Provinsi Rakhine, Myanmar. ( Foto: AFP )
Unggul Wirawan / JAI Selasa, 12 November 2019 | 15:49 WIB

Den Haag, Beritasatu.com - Pemerintah Myanmar menghadapi tuduhan genosida dalam gugatan penting yang diajukan oleh Gambia di pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Senin (11/11/2019).

Pemerintah Gambia menyatakan gugatan itu diajukan atas perlakuan otoritas Myanmar terhadap warga Rohingya. Gambia menyatakan pihaknya bertindak atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara dalam membawa kasus melawan Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag.

Gugatan itu menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 melalui serangan militer brutal yang menargetkan minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

“Gambia mengambil tindakan ini untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya,” kata Menteri Kehakiman Gambia, Abubacarr Tambadou, di Den Haag, Belanda, Senin (11/11/2019).

Tindakan keras pada 2017 memaksa 740.000 Rohingya melarikan diri ke perbatasan ke kamp-kamp yang luas di Bangladesh. Para penyelidik PBB menyatakan kekerasan itu sama dengan "genosida".

Param-Preet Singh, Associate Director keadilan internasional di Huma Right Watch (HRW), mengatakan adopsi cepat tindakan sementara pengadilan dapat membantu menghentikan pelanggaran terburuk yang sedang berlangsung di Myanmar.

Jaksa penuntut untuk Pengadilan Pidana Internasional - pengadilan terpisah dari ICJ yang menyelidiki kejahatan perang - meluncurkan penyelidikan awal ke Myanmar pada 2018, tetapi belum ada tuntutan yang diajukan.

Para penyelidik PBB juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk merujuk Myanmar ke ICJ yang berbasis di Den Haag atau untuk membentuk pengadilan, seperti untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, tetapi sekali lagi tidak ada tindakan yang diambil.

“Gugatan itu meminta ICJ untuk memerintahkan Myanmar untuk berhenti dan berhenti dari tindakan genosida, untuk menghukum para pelaku, dan untuk memberikan reparasi bagi para korban Rohingya,” bunyi pernyataan Kementerian Kehakiman Gambia.

ICJ didirikan pada 1946 setelah Perang Dunia II untuk mengadili dalam perselisihan antara negara-negara anggota PBB. Lembaga ini biasanya berurusan dengan masalah hukum internasional seperti sengketa perbatasan, tetapi kadang-kadang menangani dugaan pelanggaran konvensi PBB seperti pada terorisme atau genosida.

ICJ sebelumnya menangani kasus genosida ketika Bosnia mengajukan gugatan terhadap Serbia atas konflik di bekas Yugoslavia pada 1990-an.

Upaya hukum lain untuk membawa Myanmar ke pengadilan atas tuduhan kejahatan terhadap Rohingya sejauh ini terhenti. Pengadilan diperkirakan akan mengadakan sidang pertama genosida Myanmar yang digelar pada Desember.

Pada saat yang sama, Gambia meminta tindakan sementara yang mendesak "untuk melindungi warga Rohingya dari bahaya lebih lanjut". Pengacara Gambia Foley Hoag mengatakan kasus ini sebagai sebagai gugatan "bersejarah".

Human Rights Watch (HRW) memuji langkah negara kecil Afrika barat itu, akan mendorong "pemeriksaan pengadilan pertama" atas dugaan kejahatan Myanmar terhadap Rohingya.



Sumber: Suara Pembaruan