Kemlu Arahkaan Diplomasi Lingkungan Dukung Diplomasi Ekonomi

Kemlu Arahkaan Diplomasi Lingkungan Dukung Diplomasi Ekonomi
Febrian Alphyanto Ruddyard (Foto: istimewa)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Kamis, 14 November 2019 | 15:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) akan mengarahkan diplomasi lingkungan hidup untuk mendukung diplomasi ekonomi sebagaimana visi dan misi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Pernyataan itu, disampaikan Direktur Jenderal Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard, dalam acara bertajuk “Curah Gagasan: Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia”, di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Menurut Febrian Alphyanto Ruddyard, untuk periode 2019-2014, Kemlu menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas program, termasuk dalam kebijakan luar negerinya.

“Namun demikian, hal ini tidak berarti diplomasi lingkungan hidup kemudian menjadi nomor dua. Bahkan sebaliknya, diplomasi lingkungan hidup menjadi salah satu pendukung diplomasi ekonomi,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan, kebijakan mengarahkan diplomasi lingkungan hidup sejalan dengan diplomasi ekonomi juga senada dengan upaya pencapaian Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menjaga keseimbangan dan sinergi antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Dalam konteks itu, lanjut Febrian Alphyanto Ruddyard, diplomasi lingkungan hidup harus bisa memastikan di dalamnya tetap ada dimensi ekonomi atau ruang untuk bertumbuh (room to grow).

“Pada praktiknya, kerap kali negara-negara maju hanya mendorong isu lingkungan hidup tanpa mengindahkan kedua pilar lainnya,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Febrian Alphyanto Ruddyard mengungkapkan, tantangan diplomasi lingkungan hidup ke depan semakin berat karena perubahan iklim. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia dan terletak di garis katulistiwa merasakan dampaknya seperti banjir dan kekeringan.

Febrian Alphyanto Ruddyard menyebut perubahan iklim berdampak kepada seluruh aspek hidup manusia. Di tataran global, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang tahun ini digelar di Spanyol, terus berupaya menemukan solusi konkret bersama untuk mengatasi perubahan iklim.

Salah satu usulan solusi adalah memberdayakan laut karena Kesepakatan Paris sampai saat ini belum memasukan isu laut dan perannya untuk mengatasi perubahan iklim. “Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap isu laut. Bukan saja secara geografis tapi juga secara ekonomis karena lebih dari 50% penduduk Indonesia hidup di daerah pantai,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Pemerintah, ujarn Febrian Alphyanto Ruddyard, juga menargetkan penurunan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Isu perubahan iklim semakin mengemuka karena berdampak kepada keanekaragaman hayati secara global (global biodiversity) termasuk Indonesia.

Berdasarkan Platform Kebijakan-Ilmu Pengetahuan Antar Pemerintah untuk Keanekaragaman Hayati dan Layanan Ekosistem (IPBES) 2019, lebih dari satu juta spesies baik tanaman dan hewan terancam punah dalam beberapa dekade ke depan. “Ini angka terbesar dari sejarah manusia,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard.

Febrian Alphyanto Ruddyard juga menyebut forum multilateral untuk membahas keanekaragaman hayati global adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Isu keanekaragaman hayati juga akan dibahas dalam KTT PBB tentang Keanekaragaman Hayati di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB tahun 2020.

 



Sumber: Suara Pembaruan