Suu Kyi Pimpin Delegasi Myanmar ke Sidang ICJ
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Suu Kyi Pimpin Delegasi Myanmar ke Sidang ICJ

Kamis, 21 November 2019 | 14:44 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / JAI

Yangon, Beritasatu.com - Peraih Nobel Perdamaian dan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, akan memimpin delegasi untuk membela negaranya dari tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Aung San Suu Kyi dan delegasi Myanmar, akan bertolak ke Den Haag, Belanda, untuk menghadiri persidangan kasus genosida etnis Rohingya, di Pengadilan Internasional atau International Court of Justice (ICJ), pada Desember 2019.

Persidangan itu digelar berdasarkan gugatan Gambia setebal 46 halaman kepada pengadilan tertinggi PBB atas dugaan pembunuhan massal, pemerkosaan, dan perusakan etnis Rohingya oleh warga dan militer Myanmar, di negara bagian Rakhine. Sesi dengar pendapat publik untuk kasus itu akan digelar pada 10-12 Desember 2019.

Lebih dari 700.000 warga etnis Rohingya, yang merupakan minoritas Muslim di Myanmar, telah meninggalkan negara bagian Rakhine sejak Oktober 2016, akibat kekerasan dan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh warga dan militer Myanmar.

Gambia menuding pasukan keamanan Myanmar melakukan operasi pembersihan etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine, setelah serangan kepada sejumlah pos polisi yang diduga dilakukan oleh warga Rohingya.

“Myanmar telah mempertahankan pengacara internasional terkemuka untuk menentang kasus yang diajukan oleh Gambia,” sebut pernyataan dari kantor menteri negara untuk kanselir negara, Aung San Suu Kyi, lewat akun Facebook.

“Kanselir Negara, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Persatuan untuk Urusan Luar Negeri, akan memimpin tim ke Den Haag, Belanda, untuk membela kepentingan nasional Myanmar di ICJ,” bunyi pernyataan itu.

Juru bicara untuk partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (LND), menyatakan Suu Kyi memutuskan untuk menangani kasus itu sendiri.

“Mereka menuding Daw Aung San Suu Kyi tidak berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia,” kata juru bicara Myo Nyunt.

Menurut Nyunt, Suu Kyi akhirnya memutuskan untuk menghadapi gugatan itu sendiri setelah mendapat tuduhan bahwa dirinya tidak berusaha menghentikan pelanggaran HAM.

Gambia dan Myanmar adalah negara pihak dari Konvensi Genosida 1948, yang tidak hanya melarang negara-negara anggotanya melakukan genosida, tapi juga memaksa semua negara penandatanganan untuk mencegah dan menghukum kejahatan genosida.

Presiden Pusat Keadilan Global, Akila Radhakrishnan, mengatakan pemerintah sipil Myanmar telah gagal bertindak pada 2017 dan tidak mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban militer.

“Sekarang mereka akan membela militer dan tindakan genosida pemerintah sebagai salah satu tahap terbesar dan paling berpengaruh di dunia,” kata Radhakrishnan dalam pernyataannya.

“Masyarakat internasional seharusnya tidak lagi mempunyai ilusi di mana Suu Kyi dan pendirian pemerintah sipil harus bertindak untuk mendukung Gambia dan tindakan lainnya untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar,” tambahnya.

ICJ berdiri tahun 1946 setelah Perang Dunia II untuk mengadili perselisihan diantara negara-negara anggota PBB. Sedangkan pengadilan lainnya, Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC), yang juga berada di Den Haag, dibangun 2002 untuk membuktikan kejahatan perang.

Pekan lalu, ICC memberi kewenangan kepada kepala jaksa untuk melakukan penyelidikan sepenuhnya atas penganiayaan Rohingya. Pengaduan itu berasal dari Argentina, yang membawa nama Suu Kyi. Myanmar juga menolak penyelidikan ICC.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Indonesia Galang DK PBB Tolak Upaya Legalkan Pemukiman Israel di Palestina

Indonesia juga mendesak Israel menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa di kalangan warga Palestina di Jalur Gaza.

DUNIA | 21 November 2019

Tidak Ada Korban WNI dalam Gempa di Laos

Tiga gempa dengan intensitas besar menggguncang wilayah Laos pada Kamis (21/11/2019) pagi.

DUNIA | 21 November 2019

Penutupan Kashmir Picu Kerugian Hingga Rp 14 Triliun

Kerugian ekonomi di Kashmir telah mencapai lebih dari US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) sejak India mencabut otonomi dan kenegaraannya pada Agustus 2019.

DUNIA | 21 November 2019

Senat AS Ratifikasi RUU Hak Hong Kong

Senat Amerika Serikat (AS) dengan suara bulat meratifikasi rancangan undang-undang yang mendukung "hak asasi manusia dan demokrasi" di Hong Kong.

DUNIA | 20 November 2019

Libia dan Somalia, Negara Paling Berbahaya untuk Perjalanan

Libia, Somalia, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah adalah negara-negara paling berbahaya di dunia.

DUNIA | 20 November 2019

Setelah 10 Tahun, Swedia Batalkan Kasus Pemerkosaan atas Julian Assange

Seorang jaksa penuntut Swedia membatalkan penyelidikan pemerkosaan terhadap pendiri WikiLeaks, Julian Assange.

DUNIA | 20 November 2019

Tiongkok: Pengadilan Hong Kong Tak Bisa Tolak Larangan Masker

Tiongkok, Selasa (19/11), menyatakan pengadilan Hong Kong tidak punya kewenangan untuk memutuskan konstitusionalitas soal larangan masker.

DUNIA | 20 November 2019

Maskapai Asia Kurangi Penerbangan ke Hong Kong

Sejumlah maskapai Asia, termasuk Garuda Indonesia, telah memotong penerbangan mereka ke Hong Kong dalam beberapa pekan ke depan.

DUNIA | 20 November 2019

Pendiri High Tech High Raih Wise Prize for Education 2019

Kiprah Larry Rosentock diakui oleh WISE atas kontribusinya kepada pendidikan yang berkualitas melalui model pembelajaran yang inovatif.

DUNIA | 20 November 2019

Polisi Malaysia Berhak Geledah Ponsel Warga

Petugas kepolisian Malaysia memiliki wewenang untuk menggeledah ponsel siapapun.

DUNIA | 20 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS