Diancam Trump Soal Tarif, Pejabat Tiongkok Bungkam

Diancam Trump Soal Tarif, Pejabat Tiongkok Bungkam
Kapal kontainer Matson bersandar di dermaga Pelabuhan Oakland, California, Amerika Serikat, Senin (18/11/2019). Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyatakan bahwa arus global barang lintas batas turun ke level terendah dalam sepuluh tahun karena tarif dan ketegangan perdagangan terus berdampak pada impor dan ekspor.   ( Foto: AFP / Justin Sullivan )
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 21 November 2019 | 16:28 WIB

Beijing, Beritasatu.com - Pejabat Tiongkok memilih bungkam terkait ancaman Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang rencana kenaikan tarif terhadap barang impor asal Tiongkok yang lebih tinggi, pada 15 Desember 2019.

Kantor berita resmi Tiongkok, Xinhua, Rabu (20/11/2019), hanya memberikan uraian yang sangat singkat tentang perundingan konstruktif terkait kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok "tahap 1" yang masih berjalan. 

"Kedua pihak menjaga komunikasi yang erat dan fokus membahas isu-isu inti untuk mencapai kesepakatan perdagangan 'tahap 1' yang telah disetujui dalam perundingan pada Oktober 2015," demikian bunyi pernyataan pemerintah Tiongkok seperti dikutip Xinhua.

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengancam akan menaikkan tarif impor barang Tiongkok lebih tinggi dari yang telah diumumkan akan diberlakukan pada 15 Desember 2019.

Pernyataan itu, disampaikan Donald Trump sebagai reaksi atas laporan bahwa rincian kesepakatan perdagangan “tahap 1” yang dinegosiasikan kedua pihak menghadapi kebuntuan, karena Tiongkok menolak memenuhi tuntutan AS, antara lain tentang perlindungan hak intelektual.

“Tiongkok harus membuat kesepakatan yang saya sukai. Itu saja (syaratnya, Red). Jika kita tidak mencapai kesepakatan dengan Tiongkok, saya akan menaikan tarif lebih tinggi,” kata Donald Trump, di Washington, Rabu (20/11).

Meskipun Donald Trump mengancam Tiongkok, Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross, dan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, tetap berharap kesepakatan perdagangan “tahap 1” dengan Tiongkok akan tercapai.

Wilbur Ross juga berpendapat bahwa Tiongkok pasti dapat memahami maksud Trump, karena sesuai dengan tawaran yang diajukan AS untuk merevisi perjanjian perdagangan dengan Tiongkok.

Wilbur Roos mengatakan bahwa Gedung Putih tetap optimistis kedua negara dapat mencapai kesepakatan perdagangan “tahap 1” sesuai hasil pertemuan pejabat tinggi AS-Tiongkok pada Oktober 2019. Hal itu disebabkan negosiator dari kedua negara masih membahas rincian perjanjian.

“Saya pikir, sulit untuk berprasangka sementara itu masih dalam proses. Jika negosiator kami merasa tidak ada harapan, mereka akan berhenti. Jadi jelas kami pikir ada harapan. Kami optimis bahwa kami dapat menyelesaikan sesuatu (kesepakatan, Red),” ujar Wilbur Ross.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin. Menurut Steven Mnuchin, kesepakatan perdagangan “tahap 1” antara AS dan Tiongkok masih mungkin tercapai karena Tiongkok tahu risiko dari kenaikan tarif yang diberlakukan AS.

“Saya memiliki segala harapan jika tidak ada kesepakatan, tarif itu akan diberlakukan. Tapi saya berharap kita akan sepakat,” kata Steven Mnuchin.

Seperti diketahui, AS telah menunda kenaikan tarif impor barang Tiongkok pada 15 Oktober 2019, setelah kedua negara setuju membuat kesepakatan perdagangan “tahap 1”. Sebagai imbalannya, Tiongkok berjanji akan membeli produk pertanian AS senilai US$ 50 miliar setiap tahun.

Namun Tiongkok juga menuntut AS mencabut rencana kenaikan tarif impor produk Tiongkok senilai US$ 156 miliar pada 15 Desember 2019. Tapi Trump mengancam akan memberlakukannya bahkan dengan nilai yang lebih tinggi, jika Tiongkok menolak tuntutan AS dalam kesepakatan perdagangan “tahap 1”.

Untuk mengatasi kebuntuan kesepakatan perdagangan “tahap 1” di tingkat negosiator, Steven Mnuchin dan Perwakilan Perdagangan AS, Robert Lighthizer, dikabarkan telah meminta Wakil Perdana Menteri Tiongkok, Liu He, untuk mengadakan pertemuan.

Menurut Steven Mnuchin, pembicaraan akan difokuskan pada rekonsiliasi permintaan Beijing untuk pengurangan substansial dalam tarif yang ada dengan permintaan Washington untuk konsesi lebih lanjut tentang perlindungan kekayaan intelektual dan pencegahan transfer teknologi paksa.



Sumber: Suara Pembaruan