Indonesia Ajukan Isu Laut dalam Konferensi Perubahan Iklim

Indonesia Ajukan Isu Laut dalam Konferensi Perubahan Iklim
Agustaviano Sofjan ( Foto: Kemlu RI / Dokumentasi )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Rabu, 4 Desember 2019 | 19:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia akan mengajukan isu laut dan kaitannya dengan iklim dalam konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau Conference of Parties (COP) ke-25 yang digelar selama dua pekan di Madrid, Spanyol, pada 2-13 Desember 2019.

Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, Indonesia melihat potensi laut bisa mencegah dampak-dampak negatif dari perubahan iklim.

Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Agustaviano Sofjan, mengatakan Indonesia bersama beberapa negara mempunyai pemikiran sama untuk memasukkan isu laut ke dalam agenda Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

“Secara ilmiah kuat sekali bagaimana ekosistem laut bisa mencegah dampak negatif perubahan iklim. Misalnya, batu karang bisa menyerap emisi karbon, juga rumput laut,” kata Agus saat dihubungi SP di Jakarta, Selasa (3/12).

Agus menjelaskan laut juga bisa berfungsi adaptasi, salah satunya dengan penanaman bakau yang bisa mencegah kenaikan permukaan air laut dan tsunami. Dia menyebut isu laut belum menguat meskipun sebenarnya sudah disinggung dalam pembahasan UNFCCC selama 10 tahun.

Kaitan Laut dan Iklim

Isu itu kini mendapatkan momentumnya karena adanya hasil penelitian ilmiah dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yaitu panel para ahli perubahan iklim, yang mengaitkan laut dan iklim.

“Indonesia dipercayakan oleh beberapa negara untuk memimpin mengajukan pengaitan iklim dan laut ini,” kata Agus.

Agus mengatakan Indonesia dalam COP25 juga akan mendesak tanggung jawab lebih besar dari negara-negara maju untuk pengurangan emisi karbon. Dia mengingatkan perubahan iklim tidak bisa ditangani oleh satu atau dua negara, melainkan harus langkah global. Namun, dalam penerapannya harus menganut prinsip “Common But Differentiated Responsibilites” (CBDR) yaitu tanggung jawab bersama tapi dibedakan, yang telah diformalisasi dalam UNFCCC di Rio de Janeiro tahun 1992.

Menurut Agus, prinsip itu menekankan tanggung jawab setiap negara, tapi ada perbedaan dari negara-negara maju yang terlebih dulu melakukan industrialisasi. Dia mencontohkkan Inggris sudah melakukan revolusi industri sejak 150 tahun lalu, sedangkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia, Tiongkok, India baru saja memulai industrialisasi sejak 20-30 tahun lalu.

“Ada tarik menarik, perseteruan antara negara maju dan berkembang tentang siapa ini yang punya tanggung jawab. Indonesia berprinsip kita bertanggung jawab, tapi jangan melupakan prinsip CBDR,” ujar Agus.