1,5 Juta Orang Mogok Nasional, Paris Lumpuh

1,5 Juta Orang Mogok Nasional, Paris Lumpuh
Demonstran memegang spanduk selama aksi unjuk rasa memprotes kebijakan tentang pensiun yang direncanakan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Place de la Nation, di Paris, Kamis (5/12/2019). ( Foto: AFP / Alain Jocard )
Unggul Wirawan / JAI Jumat, 6 Desember 2019 | 14:14 WIB

Paris, Beritasatu.com - Aksi mogok nasional memprotes rencana perbaikan sistem pensiun yang diikuti 1,5 juta orang, Kamis (5/12/2019), melumpuhkan Kota Paris, Prancis. Sistem pensiun menjadi salah satu agenda reformasi Presiden Emmanuel Macron yang paling ambisius.

Serikat buruh CGT menyatakan 1,5 juta orang turun ke jalan-jalan Kota Paris, Lyon dan Nantesdi seluruh negeri dalam aksi mogok nasional itu. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebutkan jumlah demonstran mencapai 806.000 orang.

Demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri melumpuhkan layanan publik di sektor transportasi dan pendidikan. Pengelola sekolah memutuskan untuk meliburkan para murid, guna menghindari dampak dari aksi mogok massal.

Layanan kereta api berkecepatan tinggi internasional terganggu dan penerbangan dibatalkan. Pada Jumat (6/12/2019), perusahaan kereta api nasional SNCF membatalkan 90% perjalanan kereta berkecepatan tinggi dan memperingatkan "gangguan yang sangat parah" untuk kereta Eurostar serta Thalys yang melayani London dan Brussels.

Maskapai Air France juga membatalkan 30% dari penerbangan domestiknya dan 10% dari rute internasional jarak pendeknya. Di Paris, Lyon, dan Nantes, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan kelompok-kelompok kecil perusuh. Tetapi secara umum, aksi protes terhadap kebijakan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berlangsung damai.

Pemerintahan Emmanuel Macron belum menetapkan proposal reformasi secara penuh, tetapi sudah mendorong untuk rencana tunggal menggantikan 42 skema pensiun khusus.

Pekerja transportasi, pengontrol lalu lintas udara, guru, petugas pemadam kebakaran, pengacara, dan banyak kelompok lain merasa khawatir mereka harus bekerja lebih lama atau menerima pengurangan pensiun sesuai dengan rencana.

“Kami belum pernah melihat hal seperti ini dalam waktu yang sangat lama. Kami sekarang mengharapkan pemerintah untuk mengambil langkah dari mobilisasi aksi, dan memahami bahwa sistem universalnya adalah ide yang buruk,” kata Yves Veyrier, kepala persatuan Force Ouvriere saat awal rapat umum di Paris.

Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, memuji serikat pekerja karena menjaga protes tetap damai, meminimalkan kekerasan. Gangguan demonstrasi tampaknya akan berlanjut selama beberapa hari, dan tentu menguji tekad Macron untuk melaksanakan janji kampanye utama.

 



Sumber: Suara Pembaruan