Enam Bulan Demonstrasi Pro-Demokrasi, 8.000 Warga Hong Kong Turun ke Jalan

Enam Bulan Demonstrasi Pro-Demokrasi, 8.000 Warga Hong Kong Turun ke Jalan
Warga menyalakan lampu dari kamera telepon genggam mereka, saat mengikuti aksi demonstrasi pro-demokrasi, di kawasan Admiralty, Hong Kong, Minggu (8/12/2012). ( Foto: AFP / Alastair Pike )
Natasia Christy Wahyuni / JAI Senin, 9 Desember 2019 | 14:49 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com - Sekitar 800.000 warga Hong Kong, Minggu (8/12/2019), kembali turun ke jalan-jalan utama untuk melakukan unjuk rasa menandai enam bulan gerakan pro-demokrasi dan Hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Aksi unjuk rasa dimulai dari Taman Victoria di Causeway Bay menuju ke Central. Ini adalah demonstrasi pertama dalam empat bulan yang mendapatkan izin dari pemerintah. Penggagas aksi, Front HAM Sipil, memperkirakan 800.000 orang ikut dalam aksi itu, sedangkan polisi menyebut jumlah demonstran hanya mencapai 183.000 orang.

Aksi protes secara umum berjalan damai dari Minggu (8/12/2019) pagi hingga malam, meskipun beberapa demonstran radikal diduga melemparkan bom-bom bensin ke pintu masuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding Final.

Insiden itu terjadi setelah polisi menyita senjata termasuk pisau dan pistol semi-otomats Glock saat penggeledahan sebelum dimulainya aksi protes. Polisi menyebut 11 orang telah ditangkap dalam penyergapan tersebut.

Wakil pengumpul massa Front HAM Sipil, Eric Lai Yan-ho, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mendesak Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, memenuhi permintaan massa termasuk penyelidikan independen atas penggunaan kekuatan polisi kepada pengunjuk rasa.

Menurut Eric Lai Yan-ho, saat warga Hong Kong menjadi semakin bersatu dan meraih dukungan internasional, para pejabat kota itu justru gagal memenuhi tuntutan mereka untuk demokrasi dan akuntabilitas lebih besar.

“Pesan politiknya jelas. Orang-orang bertahan dan teguh dengan lima tuntutan,” kata Eric Lai Yan-ho, di Hong Kong, Minggu (8/12/2019).

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, warga meneriakan lima tuntutan yang telah diajukan kepada Pemimpin Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam. Mereka juga serentak menyalakan lampu dari telepon genggam saat malam tiba, yang sekaligus menjadi simbol aksi unjuk rasa pro-demokrasi, selain payung hitam dan kuning.

“Saya akan berjuang demi kebebasan sampai saya mati. Lima tuntutan, tidak kurang satu pun! atau Hongkong-ers (warga Hong Kong), akan balas dendam!” kata seorang ibu berusia 40 tahun yang ikut dalam aksi unjuk rasa di Taman Victoria.

Polisi mengizinkan aksi protes dari front itu digelar sampai pukul 22.00, yang dimulai sejak pagi pukul 08.15. Para pemimpin protes mengaku merasakan tekanan karena kehadiran sejumlah besar polisi, menuding pasukan telah mengintimidasi para peserta aksi, serta terjadi perselisihan kecil antara petugas dan demonstran.

Aksi protes di Hong Kong yang dimulai sejak pertengahan Juni 2019 untuk memprotes Rancangan Undang-undang (RUU) Ekstradisi telah meluas menjadi demonstrasi anti-pemerintah. Aksi hari Minggu juga untuk memperingati Hari HAM yang jatuh pada Selasa (10/12/2019).

RUU Ekstradisi sejak saat itu telah dicabut, sayangnya setelah protes telah berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah. Setidaknya 6.000 orang telah ditahan atas dugaan terkait pelanggaran protes sejak dimulainya kekerasan.

Polisi dan para demonstran radikal berulang kali terlibat pertukaran kekerasan dengan pelemparan gas air mata dan bom-bom bensin. Seruan demonstrasi lanjutan pada Senin (9/12) disebarkan sehingga diperkirakan terjadi kemacetan di ruas-ruas jalan.



Sumber: Suara Pembaruan