Pemilu Inggris Akan Putuskan Segera Brexit atau Referendum Kedua

Pemilu Inggris Akan Putuskan Segera Brexit atau Referendum Kedua
Perdana Menteri Inggris dan pemimpin partai Konservatif Boris Johnson berbicara saat rapat umum kampanye pemilihan umum, dekat Gloucester, Inggris barat, Senin (9/12/2019). Inggris akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 12 Desember 2019 untuk memberikan suara di pemilihan umum pra-Natal. ( Foto: AFP / Ben STANSALL )
Natasia Christy Wahyuni / WIR Selasa, 10 Desember 2019 | 21:06 WIB

London, Beritasatu.com- Pemilu Inggris yang akan digelar Kamis (12/12) akan memutuskan apakah Inggris akan meninggalkan Uni Eropa (UE) pada Januari atau melakukan referendum Uni Eropa (UE) lainnya.

Perdana Menteri (PM) dari Partai Konservatif, Boris Johnson, telah berjanji untuk mengantarkan Brexit pada 31 Januari 2019, sebaliknya pemimpin oposisi dari Partai Buruh Jeremy Corbyn menjanjikan referendum.

Hasil pemilu dijadwalkan keluar pada Jumat (13/12) pagi. Ada sejumlah skenario yang memungkinkan terkait hasil pemilu Inggris. Pertama, PM Johnson memenangkan suara mayoritas, sehingga Brexit dipastikan terjadi pada Januari 2020. Itu artinya, Johnson memenangkan 326 kursi atau lebih. Ambang batas bisa lebih rendah tergantung hasil yang didapatkan partai-partai kecil.

Jika Konservatif menang maka memungkinkan bagi Johnson untuk meloloskan kesepakatan Brexit yang dirundingkannya dengan Brussels, pada awal tahun ini lewat parlemen. Inggris dipastikan akan meninggalkan UE di akhir Januari 2020. Setelah Inggris meninggalkan UE, maka negara itu akan memasuki masa transisi yang sebagian besar status quo yang mempertahankan hubungannya dengan UE. Periode transisi ini akan berlangsung sampai akhir Desember 2020.

Johnson sudah menegaskan tidak akan memperpanjang periode transisi. Sejumlah orang mengkhawatirkan hal itu artinya bisa mengakhiri Brexit tanpa kesepakatan dan secara tiba-tiba memutuskan pengaturan perdagangan.

Mayoritas Mutlak

Skenario kedua, adalah Johnson gagal menjadi mayoritas mutlak. Itu artinya, Inggris akan memiliki “parlemen menggantung” artinya tidak ada partai yang memenuhi mayoritas. Ini akan mendorong partai-partai membuat aliansi. Johnson akan mengambil langkah pertama, yaitu berusaha membentuk pemerintahan atau mengundurkan diri. Jika Johnson mundur, Corbyn diperkirakan akan berusaha memebntuk pemerintahan.

Ketiga, Johnson kehilangan mayoritas tapi tetap memegang kekuasaan. Jika Johnson gagal menjadi mayoritas, maka dia akan berusaha tetap berkuasa dengan melakukan kesepakatan dengan pihak lawan. Meskipun tidak ada sekutu yang jelas untuk Johnson dalam polemik Brexit ini, dia mungkin memutuskan masa jabatan lain yang sepadan untuk lawannya. Itu artinya, Johnson merusak citra dirinya dengan melanggar janjinya untuk membawa Brexit pada Januari 2020.

Keempat, jika Partai Buruh memenangkan mayoritas, maka dipastikan akan terjadi referendum kedua dan dimulainya program reformasi radikal ekonomi. Dalam 100 hari pertama, Partai Buruh menyatakan akan mengeluarkan anggaran untuk mengakhiri penghematan, memulai nasionalisasi industri seperti kereta api dan air, serta memulai investasi untuk proyek-proyek infrastruktur.



Sumber: Suara Pembaruan