Lockdown yang Dicibir, Pengawasan Super Ketat

Lockdown yang Dicibir, Pengawasan Super Ketat
Kota di Tiongkok yang sepi sejak merebaknya virus korona. (Foto: ANTARA)
/ HS Selasa, 24 Maret 2020 | 13:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lockdown tiba-tiba menjadi kata yang sangat populer di telinga masyarakat awam sekalipun. Menakutkan sekaligus menimbulkan kepanikan karena secara harafiah berarti negara dalam situasi isolasi atau pembatasan akses sebagai tindakan keamanan. Kamus Oxford mengartikan lockdown dengan perintah resmi mengendalikan pergerakan orang dan kendaraan karena situasi berbahaya. Kemudian lockdown menjadi hal yang lazim dipraktikkan pada suatu wilayah yang dilanda wabah penyakit berbahaya agar tidak menyebar.

Adalah pemerintah Tiongkok yang mengambil langkah tegas dengan menutup seluruh akses keluar-masuk Kota Wuhan, Provinsi Hubei, pada 23 Januari 2020. Itu berarti tiga hari setelah Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi wabah penyakit radang paru-paru (pneumonia) berat yang saat itu belum diketahui penyebabnya.

Kebijakan lockdown langsung diambil meskipun pada saat itu tim dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih membahas langkah strategis mengatasi kasus yang pertama kali ditemukan di Pasar Huanan. Huanan salah satu pasar tradisional yang memperdagangkan berbagai jenis ikan dan daging di Kota Wuhan.

Tidak heran jika Barat mencibir kebijakan yang diterapkan negara sosialis komunis tersebut karena berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia. Apalagi penghentian operasi transportasi publik, penutupan stasiun kereta api, terminal bus, gapura perbatasan antarkota, gerbang tol, dan bandar udara internasional dilakukan mendadak sehingga tidak memberikan kesempatan masyarakat atau pengguna jalan untuk keluar-masuk wilayah berpenduduk 11 juta jiwa itu.

Jutaan orang terkurung dalam kota tanpa pemberitahuan sebelumnya. Masyarakat Wuhan tidak punya cukup waktu membeli makanan, obat-obatan atau kebutuhan lainnya karena diumumkan tengah malam atau sekitar delapan jam sebelum benar-benar diisolasi pada pukul 10.00 waktu setempat.
"Hukum internasional sangat jelas bahwa selama masa darurat, kesehatan masyarakat, segala pembatasan terhadap hak asasi manusia harus didasarkan pada legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan didasarkan bukti-bukti akurat," demikian komentar The Guardian pada 2 Feburari 2020.

Tiongkok bukanlah negara demokrasi dan rakyatnya tidak bisa mengganti pemimpin mereka atas kegagalan dalam mengatasi wabah Covid-19 itu. Masyarakat yang menyampaikan ketidakpuasan di media sosial bisa masuk penjara. Wartawan yang mencoba melaporkan situasi di garis terdepan dihalangi, ditahan, dan laporan mereka akan dihapus dari internet. Warganet yang ketakutan dan tidak mendukung kebijakan pemerintah terhadap tindakan "mengorbankan" Wuhan dicap sebagai pembuat rumor yang harus ditindak. Bahkan, Tiongkok tidak segan-segan menjatuhi hukuman mati bagi siapa saja yang menentang kebijakan tersebut.

Lockdown diikuti dengan pengerahan pasukan militer dan keamanan untuk bersiaga di setiap sudut kota, termasuk jalan-jalan tikus, sehingga tidak ada celah tersisa sedikit pun. Pada saat lockdwon, jumlah kasus positif Covid-19 di China sebanyak 550 dengan jumlah kematian masih di bawah angka 20.

Wuhan, kota ekonomi terbesar ke-8 di Tiongkok yang baru saja mencatat kesuksesan sebagai penyelenggara ajang Pekan Olahraga Militer se-Dunia (7th CISM-MWG) mendadak mati, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, kecuali pemandangan mengerikan di sejumlah rumah sakit.

Kota-kota lainnya, termasuk Shanghai dan Beijing, sebagai kota terbesar pertama dan kedua, turut terdampak. Geliat orang-orang yang mempersiapkan perayaan Imlek mendadak "lunglai", begitu istilah yang didapat dari salah satu grup Whatsapp di Indonesia dalam menggambarkan kondisi negara berpenduduk terbanyak di dunia pada saat itu.

Tindakan superketat tersebut belakangan menuai pujian dari dunia internasional termasuk WHO yang menyatakan seganas apa pun wabah ternyata dapat dikendalikan setelah lockdown Wuhan menunjukkan hasil nyata. Beberapa negara, bahkan sebagian besar negara bercirikan demokrasi modern belakangan menerapkan kebijakan lockdown yang diadopsi dari negara berpaham komunis tersebut.

Business Insider, media yang berbasis di Amerika Serikat, dalam edisi 20 Maret 2020 merilis daftar negara di luar Tiongkok yang menerapkan lockdown. Italia disebutnya sebagai negara pertama di luar Tiongkok yang menerapkan kebijakan tersebut pada 10 Maret setelah 35.700 warganya terinfeksi Covid-19 dengan jumlah kematian 3.000 orang.

Disusul Spanyol, Prancis, Irlandia, dan Belgia. Kemudian beberapa negara lain di Eropa menutup pintu perbatasannya masing-masing, termasuk juga membatalkan berbagai kegiatan bertaraf nasional dan internasional yang melibatkan banyak orang.
Beberapa negara lain di Asia, Amerika, Afrika, dan Oseania juga menerapkan kebijakan ketat untuk melindungi warganya dari paparan virus mematikan itu.

Bahkan Amerika Serikat menutup pintu perbatasannya dengan Kanada dan Meksiko. AS juga menolak didarati pesawat-pesawat dari Eropa, kecuali Inggris.

Pemerintah Indonesia tidak mau larut dalam perdebatan lockdown itu, meskipun Malaysia dan Filipina sudah menerapkanya. Social distancing atau physical distancing yang menekankan pengaturan jarak antarmasyarakat lebih berterima daripada lockdown dengan segala risiko dan konsekuensinya.



Sumber: ANTARA