AS Akan Jatuhi Sanksi pada Tiongkok jika Ganggu Otonomi Hong Kong

AS Akan Jatuhi Sanksi pada Tiongkok jika Ganggu Otonomi Hong Kong
Seorang pekerja di Hong Kong, Jumat (1/5/2020), memanfaatkan aksi demontrasi Hari Buruh Internasional 2020, dengan memegang spanduk menuntut kemerdekaan dari Tiongkok. (Foto: Istimewa)
Faisal Maliki Baskoro / FMB Senin, 25 Mei 2020 | 08:08 WIB

Washington, Beritasatu.com - Pemerintah AS kemungkinan akan menerapkan sanksi terhadap Tiongkok jika Beijing mengimplementasikan RUU keamanan nasional baru yang lebih ketat atas Hong Kong. Demikian dikatakan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien, Minggu (24/5/2020).

O'Brien mengatakan RUU tersebut merepresentasikan pengambilalihan Hong Kong dan konsekuensinya, Menlu AS Mike Pompeo tidak bisa memastikan Hong Kong menikmati otonomi yang luas. Jika otonomi Hong Kong direnggut, maka AS akan menerapkan sanksi kepada Tiongkok atas dasar UU HAM dan Demokrasi Hong Kong 2019.

Pompeo menyebut RUU tersebut sebagai hukuman mati atas otonomi Hong Kong. O'Brien memperingatkan Hong Kong bisa kehilangan statusnya sebagai salah satu pusat keuangan global.

"Sulit bagi Hong Kong mempertahankan statusnya sebagai pusat keuangan Asia jika Tiongkok mengambil alih. Sektor jasa keuangan berkembang di Hong Kong karena sistem hukum yang melindugi kapitalisme dan kebebasan berusaha. Jika semua hal itu tidak ada, saya ragu pelaku industri keuangan akan bertahan...mereka tidak akan mau didominasi Tiongkok atau partai komunis," kata O'Brien kepada NBC.

RUU tersebut diumumkan pekan lalu di Kongres Nasional Rakyat, setelah tertunda selama berbulan-bulan akibat Covid-19. Sebelumnya gelombang protes anti-Tiongkok melumpuhkan Hong Kong. Pada hari Minggu, demonstran Anti-Tiongkok kembali menggelar aksi.

Sejak merdeka dari kolonisasi Inggris pada 1997, Hong Kong beroperasi dengan dua sistem di bawah Tiongkok. Hong Kong menikmati otonomi dan kebebasan yang luas dibanding provinsi-provinsi Tiongkok lainnya.

Menurut kantor berita Xinhua, sistem "satu negara, dua sistem" yang dianut Hong Kong, akhir-akhir ini semakin terancam risiko keamanan nasional dan mengancam kedaulatan Tiongkok. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan atas sistem hukum dan penegakkannya.



Sumber: CNBC.com