33 Perusahaan Masuk Daftar Hitam, Tiongkok Kecam Keras AS

33 Perusahaan Masuk Daftar Hitam, Tiongkok Kecam Keras AS
Ilustrasi perang dagang Amerika-Tiongkok. (Foto: Asia Financial Publishing)
Heru Andriyanto / HA Senin, 25 Mei 2020 | 22:36 WIB

Beritasatu.com - Tiongkok mengecam keras Amerika Serikat karena 33 perusahaannya ditambahkan pada daftar hitam perdagangan di tengah memanasnya hubungan dua negara.

Pada Sabtu lalu, Kementerian Perdagangan AS memperpanjang daftar hitam dengan menambahkan 24 perusahaan dan perguruan tinggi yang diyakini punya kaitan dengan militer serta sembilan lembaga lainnya asal Tiongkok yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menentang keras tindakan AS itu dan mengatakan apa yang dilakukan di Xinjiang merupakan upaya melawan terorisme dan “mencegah penyebaran terorisme dan ekstremisme dari sumbernya”.

“Kami mendesak Amerika Serikat untuk mengoreksi kesalahannya, mencabut semua keputusan terkait, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian.

“Tiongkok akan terus melakukan tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dari badan usaha Tiongkok dan menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan nasionalnya,” imbuhnya.

Hubungan AS-Tiongkok memburuk secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir, sebagian karena Amerika Serikat menjadi negara paling parah terdampak pandemik Covid-19 yang bermula dari Wuhan, Tiongkok. Dua kekuatan ekonomi terbesar dunia itu juga sering bersengketa dalam berbagai isu seperti perdagangan dan soal Taiwan.

Sejumlah perusahaan yang terdampak kebijakan AS itu turut memberi tanggapan.

Qihoo 360 Technology Company Ltd., perusahaan pemasok perangkat lunak keamanan internet, mengatakan kebijakan AS tersebut merupakan upaya politisasi bisnis.

NetPosa Technologies.,Ltd, produsen perekam video, mengatakan sanksi tersebut tidak akan berdampak besar pada operasi perusahaan sehari-hari dan bertekad akan terus mengandalkan pasokan material dari sumber lokal.

Hari Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memperingatkan bahwa para politisi AS sedang mendorong terciptanya “Perang Dingin” baru, setelah para politisi itu mengecam upaya Beijing untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

“Pesan yang disampaikan oleh AS itu lebih penting dari daftar tersebut,” kata Li Yong, mitra senior di Asosiasi Perdagangan Internasional Tiongkok, yang berafiliasi dengan Kementerian Perdagangan.

“Langkah itu menunjukkan niat AS untuk mempolitisasi hubungan dagang, membatasi pembangunan teknologi Tiongkok, dan memperluas yurisdiksinya,” kata Li.

Dia menambahkan Tiongkok sendiri enggan membuat “daftar hitam” versi mereka karena masih ingin memberi “ruang bernapas” bagi hubungan dua negara.

Pertengahan tahun lalu Tiongkok mengumumkan rencana pembuatan daftar hitam ketika memuncaknya perang dagang dengan Amerika, tetapi sampai sekarang tidak pernah menyampaikan siapa saja yang masuk daftar tersebut.



Sumber: Bloomberg