Kisruh Twitter, Trump Serang Balik Medsos yang Batasi Kebebasan Berpendapat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kisruh Twitter, Trump Serang Balik Medsos yang Batasi Kebebasan Berpendapat

Jumat, 29 Mei 2020 | 07:09 WIB
Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Presiden AS Donald Trump pada hari Kamis (28/5/2020) menandatangani perintah eksekutif untuk menyisir perusahaan media sosial (medsos) yang membatasi kebebasan berpendapat dengan melakukan "sensor" atas konten penggunanya. Perintah ini dinilai sebagai balasan Trump atas Twitter yang melabeli tweetnya dengan catatan "cek fakta".

Menurut Pasal 230 Undang-Undang Komunikasi AS, perusahaan medsos tidak dapat dituntut atas konten yang diunggah pengguna situsnya. Perintah eksekutif Trump hanya sebatas mendorong Komisi Komunikasi Federal dan Komisi Perdagangan Federal untuk bersikap lebih tegas atas perusahaan medsos. Trump mengatakan akan menempuh jalur legislatif untuk memperkuat perintah eksekutifnya dan merevisi UU tersebut.

Jaksa Agung William Barr mengatakan Kementerian Hukum AS akan berusaha menuntut perusahaan media sosial karena pasal karet tersebut telah "ditarik" melebihi niat aslinya, yaitu melindungi pertumbuhan media sosial. Namun UU tersebut menuai kritik karena perusahaan medsos menjadi abai atas konten yang melanggar hukum. Hingga saat ini, belum jelas dasar apa yang akan digunakan Kementerian Hukum untuk menuntut perusahaan medsos.

Dua hari sebelumnya, Trump mendapatkan peringatan dari Twitter soal cuitannya yang memiliki konten menyesatkan.

Dalam tweetnya, Trump mengatakan pemungutan suara lewat surat adalah bentuk kecurangan dalam pemilu, Kotak surat akan dirampok, surat suara akan dipalsukan dan dicetak dan ditandatangani secara ilegal.

Twitter memberikan peringatan "Get the facts about mail-in ballots" dalam tweet Trump tersebut. Ketika diklik, pengguna akan diarahkan ke situs yang mengatakan klaim Trump tersebut tidak berdasar.

Trump mengatakan bahwa perusahaan media sosial telah melanggar kebebasan berpendapat dan berpolitik dengan melabeli tweetnya "cek fakta dulu".

Dendam Pribadi
Ketua DPR AS dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa hoax atau disinformasi adalah hal yang berbahaya, apalagi di tengah-tengah pandemi Covid-19.

"Sayangnya, Perintah Eksekutif Presiden jelas-jelas hanya pengalihan isu dari kegagalannya menyediakan strategi tes Covid-19 secara nasional," kata dia.

Kate Ruane, senior legislative counsel dari American Civil Liberties Union, mengatakan Trump ingin menjadi "Presiden Twitter".

"Perintah eksekutif ini adalah ancaman jelas dan inkonstitusional untuk menghukum perusahaan media sosial yang menyerang presiden," kata dia.

Facebook Tidak Sensor Konten Politik
CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan perusahaan media sosial dan internet secara umum seharusnya tidak memonopoli kebenaran dan melakukan sensor atas pidato politik.

"Pidato politik adalah bagian paling sensitif dalam demokrasi. Orang-orang seharusnya bisa membaca apa yang disampaikan politisi," kata dia.

Facebook juga melakukan cek fakta atas konten yang diunggah penggunanya, tetapi Zuckerberg mengatakan hal tersebut hanya dilakukan terhadap konten-konten yang sangat berbahaya.

Oktober lalu, Facebook mengizinkan iklan politik di platformnya, walaupun kontennya mengandung misinformasi, sepanjang tidak membahayakan atau membungkam suara orang lain. Sebaliknya, Twitter melarang iklan politik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

UNICEF Minta Sekolah di Negara Pandemi Covid-19 Dibuka Kembali

UNICEF mendesak otoritas pendidikan agar segera mungkin membuka kembali sekolah-sekolah di negara pandemi Covid-19.

DUNIA | 16 September 2021

Bantu Perangi Covid-19, Indonesia Sumbang Alat Kesehatan ke Myanmar

Indonesia menyumbangkan peralatan kesehatan untuk membantu rakyat Myanmar memerangi Covid-19.

DUNIA | 16 September 2021

INH Salurkan Bantuan untuk Pembangunan Perumahan Guru di Yerusalem

INH menyalurkan bantuan dana untuk program pembangunan perumahan para asatidz atau guru di kawasan distrik Sur Baher, Yerussalem, Palestina.

DUNIA | 16 September 2021

Diminta Kurangi Emisi Karbon, Australia Malah Perpanjang Proyek Batubara

Langkah ini menggandakan komitmen negara tersebut untuk terus mengekstraksi bahan bakar fosil, meskipun ada tekanan untuk mengurangi emisi karbon.

DUNIA | 16 September 2021

Malaysia Buka Kembali Pulau Pariwisata Langkawi

Wisatawan kembali datang ke Pulau Langkawi, Malaysia, pada Kamis (16/9/2021).

DUNIA | 16 September 2021

1 Miliar Lebih Orang di Tiongkok Telah Divaksin Penuh

Tiongkok pada Kamis menyatakan, 1 miliar lebih warga di negara itu telah divaksinasi Covid-19 sepenuhnya, atau sekitar 71 persen dari populasinya.

DUNIA | 16 September 2021

Tuduhan Pelecehan Seksual, PBB Pulangkan 450 Pasukan Perdamaian Gabon

Tuduhan pelecehan seksual itu terkait dengan sejumlah tentara penjaga perdamaian Gabon tak dikenal yang beroperasi di pusat negara itu.

DUNIA | 16 September 2021

Yellen Peringatkan Pemerintah AS Terancam Default Bulan Depan

Menteri Keuangan AS Janet Yellen memperingatkan Pemerintah AS terancam default atau gagal bayar utang pada bulan Oktober.

DUNIA | 16 September 2021

Akibat Konflik, Lebih dari 634.000 Warga Afghanistan Mengungsi

Lebih dari 634.000 warga Afghanistan telah mengungsi akibat konflik pada tahun 2021.

DUNIA | 16 September 2021

Perubahan Iklim Pengaruhi Kesehatan Mental Kaum Muda

Perubahan iklim memengaruhi kesehatan mental kaum muda di sejumlah negara.

DUNIA | 16 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

Perkuat Jaringan Bisnis Koperasi Nasional, Dekopin Gandeng Ditjen Dukcapil dan Peruri

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings