RUU Keamanan Nasional Disetujui

Status Unik Hong Kong Terancam Hilang

Status Unik Hong Kong Terancam Hilang
Undang-undang Keamanan Nasional Hong Kong didukung 2.878 suara dari anggota parlemen, dalam rapat yang berlangsung di Beijing, Tiongkok, Kamis (28/5/2020). (Foto: Dok SP)
Natasia Christy Wahyuni / JAI Jumat, 29 Mei 2020 | 14:02 WIB

Beijing, Beritasatu.com - Status unik Hong Kong sebagai negara otonomi khusus terancam hilang setelah Parlemen Tiongkok, Kongres Nasional Rakyat (NPC), mendukung resolusi untuk pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Keamanan Nasional.

Dalam voting yang berlangsung pada sidang tahunan NPC, di Beijing, Kamis (28/5/2020) sore waktu setempat, sebanyak 2.878 anggota parlemen menyatakan setuju dengan pengesahan RUU tersebut.

Hasil voting itu memberikan kekuasaan kepada Komite Tetap NPC untuk mengajukan RUU yang melarang tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, atau konspirasi dengan pengaruh asing di Hong Kong.

RUU itu telah memicu keprihatinan karena bisa mengakhiri status unik Hong Kong. Lewat RUU itu, Tiongkok dianggap bisa menempatkan agen keamanannya sendiri di kawasan itu untuk pertama kalinya. RUU itu juga menyebabkan gelombang protes terbaru anti-daratan.

Parlemen Hong Kong juga berdebat mengenai RUU tersebut. Setidaknya dua legislator pro-demokrasi Hong Kong dikeluarkan dari dewan pada Kamis (28/5/2020).

Salah satunya, Ted Hui, melemparkan tanaman busuk ke lantai ruang sidang parlemen, dan menyebutnya sebagai simbol pembusukan sistem politik di Hong Kong. “Saya ingin ketua merasakan apa artinya busuk,” kata Ted Hui.

Ketua parlemen menganggap paket itu sebagai benda berbahaya yang tidak diketahui, kemudian memanggil polisi dan anggota pemadam kebakaran untuk mengamankan paket tersebut dan mengusir Ted Hui dan salah satu rekannya dari ruang sidang.

Hingga kini, rincian lengkap tentang perilaku yang sebenarnya dilarang di bawah RUU Keamanan Nasional Hong Kong masih belum jelas. RUU tersebut akan diberlakukan sebelum September 2020.

Dua Bulan

Pertemuan NPC di Beijing dilakukan setelah penundaan dua bulan karena pandemi Covid-19, menghasilkan dukungan bulat terhadap RUU Keamanan Nasional Hong Kong, di mana 2.878 suara mendukung, satu suara menolak, dan enam suara abstain.

“Itu akan menjunjung tinggi dan meningkatkan kebijakan satu negara, dua sistem. Ini sejalan dengan konstitusi dan Hukum Dasar Hong Kong serta demi kepentingan seluruh rakyat Tiongkok termasuk warga Hong Kong,” kata Ketua NPC, Li Zhanshu, saat upacara penutupan.

NPC hanya menyetujui RUU yang dibuat pemerintah, sehingga tidak ada peluang RUU itu tidak disetujui. RUU keamanan nasional akan diserahkan kepada Komite Tetap Partai Komunis yang akan menyusun detil menyeluruh hukum baru tersebut.

Beberapa hal yang diatur dalam RUU tersebut, antara lain akan mengkriminalkan tindakan pemisahan diri dari Tiongkok, subversi yaitu merusak kekuasaan atau otoritas pemerintah pusat, terorisme yakni menggunakan kekerasan atau intimidasi terhadap orang, dan aktivitas oleh pasukan asing yang mengintervensi Hong Kong.

Komite Tetap, yang terakhir bertemu April, menggelar pertemuan setiap dua bulan dan dperkirakan pertemuan tercepat dilakukan pada Juni. Ini waktu paling awal untuk pengajuan RUU keamanan tersebut.



Sumber: South China Morning Post, Suara Pembaruan