Pemilih "Kerah Putih" Alihkan Dukungan dari Trump

Pemilih
Presiden AS Donald Trump (Foto: AFP / SAUL LOEB)
Jeany Aipassa / JAI Rabu, 1 Juli 2020 | 16:23 WIB

Washington, Beritasatu.com - Pemilih dari kelompok berpendidikan tinggi dan bergelar sarjana atau dikenal dengan istilah “kerah putih” mulai mengalihkan dukungan mereka dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk pemilihan presiden (pilpres) AS 2020.

Sikap Donald Trump yang merendahkan dan membantah hasil kajian para ilmuan terkait kebijakan mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) tidak disetujui para pemilih yang berlatar pendidikan tinggi.

Dalam jajak pendapat nasional New York Times/Siena College pekan lalu, sekitar 90% pemilih kerah putih dengan gelar sarjana atau pascasarjana dari semua ras, menyatakan mempercayai penilaian para ilmuan tentang virus corona, dan hanya 12% yang percaya pada Trump.

Dalam jajak pendapat yang sama, 2/3 dari pemilih D3 dan 3/4 dari pemilih bergelar sarjana tidak menyetujui tanggapan Donald Trump terhadap pandemi Covid-19 di AS. Jajak pendapat CNN baru-baru ini juga menunjukan 2/3 dari pemilih kerah putih tidak mendukung kebijakan kesehatan pemerintahan Trump.

“Trump mengecilkan krisis akibat pandemi Covid-19 dan penolakannya terhadap upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat membuatnya berseberangan dengan para pemilih kulit putih. Saya pikir ada irisan yang sangat besar pada basis pemilih kulit putih yang pada 2016 telah mendukung Trump,” ujar Konsultan Partai Republik, Alex Conant.

Dia mengungkapkan, dukungan pemilih kerah putih yang beralih dari Trump juga datang bukan hanya dari kalangan kulit hitam dan kulit berwarna yang berpendidikan, tetapi juga dari pemilih kulit putih berpendidikan, yang mendukung Trump pada Pilpres AS 2016.

Reaksi-reaksi ini dapat menjadikan Pilpres 2020 sebagai puncak dari pemilihan kembali jangka panjang yang disebut "inversi kelas", gerakan pemilih kulit putih yang berpendidikan tinggi ke arah Partai Demokrat, sebuah pembalikan pola yang mendefinisikan politik AS selama beberapa dekade pertama setelah Perang Dunia II.



Sumber: Suara Pembaruan