Baru Sehari UU Keamanan Nasional Disahkan, Polisi Hong Kong Tangkap Ratusan Demonstran

Baru Sehari UU Keamanan Nasional Disahkan, Polisi Hong Kong Tangkap Ratusan Demonstran
Seorang demonstran terluka saat mengadakan aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Keamanan Nasional, di Hong Kong, Rabu (1/7/2020). Polisi Hong Kong menangkap ratusan demonstrasn, saat aksi demonstrasi tersebut, sehari setelah disetujui Dewan HAM PBB. (Foto: AFP)
Jeany Aipassa / JAI Kamis, 2 Juli 2020 | 18:58 WIB

Hong Kong, Beritasatu.com - Sehari setelah pengesahan Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional, Polisi menangkap ratusan orang di  Hong Kong, saat menggelar aksi unjuk rasa, pada Rabu (1/7/2020).

Pengesahan UU Keamanan Nasional Hong Kong dilakukan dalam sesi ke-20 Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat (NPC), yaitu legislatif tertinggi Tiongkok, di beijing, pada Selasa (30/6/2020). Adopsi UU ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, dan dipublikasikan di lembaran negara.

Pada Rabu (1/7/2020), aktivis dan warga Hong Kong mengadakan demonstrasi menentang pengesahan UU Keamanan Nasional, dan polisi Hong Kong langsung melakukan penangkapan pertama di bawah UU tersebut. 

Dilaporkan, polisi Hong Kong menangkap tujuh orang karena melanggar UU Keamanan Nasional, termasuk seorang pria yang memegang bendera pro-kemerdekaan. Hampir 200 orang lainnya juga ikut ditahan.

UU Keamanan Nasional menargetkan tindakan pemisahan diri, subversi, dan terorisme dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Para aktivis menyatakan UU itu mengikis kebebasan Hong Kong, tapi Tiongkok membantah kritik tersebut.

UU Keamanan Nasional Hong Kong terdiri dari 66 pasal dalam enam bab yang mendefinisikan tugas dan badan-badan pemerintah dari HKSAR untuk menjaga keamanan nasional.

Ratusan warga Hong Kong menggelar demonstrasi pro-demokrasi, mengabaikan larangan otoritas yang membatasi perkumpulan lebih dari 50 orang karena Covid-19.

Polisi memakai meriam air dan tembakan merica ke arah demonstran, serta menangkap lebih dari 180 orang termasuk tujuh orang yang melanggar UU Keamanan Nasional yang baru disahkan.

Obyektif

UU Keamanan Nasional Hong Kong telah secara luas dikecam oleh negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, serta para aktivis HAM.

“(Tiongkok) menjanjikan 50 tahun kebebasan untuk rakyat Hong Kong, tapi hanya memberikan 23 tahun,” kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

Namun Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mendesak negara-negara untuk melihat situasi di Hong Kong secara objektif. Dia mengatakan Tiongkok tidak akan mengizinkan intervensi asing dalam masalah domestiknya.

Sebelumnya, Zhang Xiaming dari kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Macau, mengecam kritik asing dengan menyatakan, “Apa urusannya dengan Anda?” ujarnya.

Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan UU Keamanan Nasional akan memulihkan stabilitas setelah protes meluas pada 2019. Menurutnya, UU baru itu adalah pengembangan paling penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan Hong Kong sejak penyerahan kekuasaan dari Inggris.



Sumber: Suara Pembaruan