Kenapa Mahkamah Agung AS Bisa Sangat Politis?
Logo BeritaSatu

Kenapa Mahkamah Agung AS Bisa Sangat Politis?

Rabu, 30 September 2020 | 07:08 WIB
Oleh : Heru Andriyanto / HA

Beritasatu.com - Pekan lalu situasi politik di Amerika Serikat memanas setelah wafatnya Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg (RBG). Partai Demokrat menuntut agar Presiden Trump tidak menunjuk penggantinya hingga setelah pemilihan presiden 3 November nanti.

Kubu presiden, tentu saja, melihat lowongan satu kursi di MA ini sebagai peluang emas untuk mengamankan kepentingan jangka panjang dan ideologi Partai Republik.

Runcingnya pertikaian politik ini terlihat jelas ketika Trump dicemooh sekelompok orang saat memberikan penghormatan terakhir kepada RBG yang disemayamkan di Gedung Capitol, Washington.

Trump berkeras dengan keputusannya untuk menunjuk hakim agung baru tanpa menunggu pilpres. Dia menominasikan Amy Coney Barrett, profesor hukum yang baru berusia 48 tahun dan ibu tujuh anak – termasuk dua anak yang diadopsi dari Haiti.

Calon yang diajukan Trump ini harus mendapat persetujuan Senat sebelum menjabat, dan saat ini Senat Amerika dikuasai Partai Republik.

Barret dikenal punya pandangan konservatif, bertolak belakang dengan pendahulunya, RBG, seorang hakim yang liberal.

Di sinilah inti dari konflik politik Amerika terkait komposisi hakim agung di MA.

Mengenal Mahkamah Agung Amerika
Sebelum membahas tentang dua ideologi politik utama yang berlawanan arus di Amerika, mungkin ada baiknya kita memahami fungsi dan pengaruh MA di negara tersebut.

MA di Amerika beranggotakan sembilan hakim agung dengan masa jabatan seumur hidup, kecuali memilih mengundurkan diri. Karena itu, pergantian hakim agung sangat jarang terjadi di AS dan dalam konteks ini Trump beruntung bisa menunjuk tiga hakim agung di masa jabatannya.

Sebelum Barrett, presiden telah menunjuk Neil Gorsuch, dan kemudian Brett Kavanaugh yang juga memanaskan politik AS karena nama terakhir ini diduga terjerat skandal kekerasan seksual di masa mudanya.

Keputusan MA punya dampak besar terhadap masyarakat Amerika. Sesuai namanya yang agung, lembaga federal ini tidak banyak mengurusi masalah remeh temeh seperti sengketa harta warisan, pencemaran nama baik, atau pertikaian perdata dua perusahaan.

MA seringkali menjadi acuan terakhir untuk membatalkan atau mengukuhkan undang-undang yang sangat kontroversial, sengketa negara bagian dengan pemerintah federal, dan juga upaya banding terakhir terpidana mati.

Bahkan pernah pada tahun 2000 MA harus memutuskan hasil pemilihan presiden yang sangat ketat waktu itu.

Meskipun punya masa jabatan seumur hidup, persyaratan menjadi hakim agung tidaklah rumit. Tidak ada syarat tambahan misalnya harus pernah menjabat sebagai hakim sekian tahun. Hal ini juga sering menjadi perdebatan.

Presiden harus sangat cermat memilih kandidat karena setelah itu hakim yang dipilihnya akan menjabat di MA hingga meninggal.

Jadi wajar kalau setiap nama yang diajukan presiden biasanya menjadi isu politik tingkat tinggi.

Setiap presiden cenderung memilih kandidat yang sesuai aliran politik partainya – Partai Republik memilih sosok yang konservatif, Partai Demokrat memilih calon yang berpandangan liberal.

Memang pernah terjadi yang sebaliknya, tetapi sangat jarang. Byron White adalah hakim konservatif terakhir yang dicalonkan presiden dari Partai Demokrat, John F Kennedy, pada 1962. David Souter adalah hakim beraliran liberal terakhir yang ditunjuk presiden dari Partai Republik, George HW Bush, pada 1990.

Jabatan seumur hidup hakim agung dimaksudkan agar mereka bebas dari tekanan politik. Namun, banyak pengamat menilai yang terjadi justru sebaliknya dalam kondisi sekarang ini.

Liberal vs Konservatif
Mendiang Hakim RBG dikenal sebagai tokoh liberal dan menjabat selama 27 tahun.

Pada umumnya, mayoritas keputusan MA tidak terkait ideologi. Namun tetap ada benturan liberal-konservatif di sejumlah keputusan MA dan beberapa dihasilkan dengan selisih satu suara saja.

Hakim RGB ikut mengesahkan UU perkawinan sesama jenis dan diperluas ke 50 negara bagian Amerika.

Sebelum RBG meninggal, kubu konservatif sebetulnya sudah unggul 5-4 dalam komposisi hakim agung di MA. Namun, ketua MA John Roberts yang dulu ditunjuk presiden dari Partai Republik cenderung berpihak ke kubu liberal dalam sejumlah keputusan, termasuk soal aborsi.

Jika penunjukan Barrett disetujui Senat, pendulum akan kembali berayun ke konservatif dalam garis semu yang memisahkan ideologi di MA.

Garis semu ini baru terlihat jika terkait masalah tertentu.

Kubu konservatif mendukung hak pemilikan dan penggunaan senjata oleh warga sipil, dan menentang keras aborsi dan perkawinan sesama jenis.

Kubu liberal mendukung aborsi dengan syarat tertentu dan perkawinan sesama jenis, tetapi menuntut pembatasan penggunaan senjata.

Trump bisa dibilang beruntung karena seharusnya satu dari tiga hakim yang dia tunjuk adalah “jatah” pendahulunya, Barack Obama. Namun, ketika itu Obama tidak bisa menunjuk pengganti hakim agung karena dihalangi Senat yang dikuasai Partai Republik. Ironisnya, Senat waktu itu berdalih penunjukan hakim menjelang pilpres tidak elok.

Maka begitu Trump menang pilpres, hanya hitungan hari setelah dilantik pada 2017 dia langsung menunjuk Neil Gorsuch sebagai hakim agung baru.

Situasi yang sama dihadapi Trump ketika RBG meninggal, dan kali ini Senat tenang-tenang saja meskipun Demokrat berteriak agar ditunda sampai pilpres selesai. Di sini makin jelas kenapa soal hakim agung ini bisa menjadi konflik politik yang sangat panas.



Sumber: BBC


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Debat Trump-Biden Picu Pasar Taruhan

Debat dua capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Joe Biden, telah memicu pasar taruhan di kalangan warga Amerika.

DUNIA | 30 September 2020

Bank Dunia Upayakan Pembiayaan Vaksin Covid-19 Rp 179 T untuk Negara Miskin

Dana itu untuk membantu negara miskin dan berkembang mendapatkan dosis vaksin ketika tersedia dalam beberapa bulan mendatang.

DUNIA | 30 September 2020

New York Ancam Denda Warga yang Tolak Pakai Masker

Kota New York akan memberlakukan denda pada orang-orang yang menolak memakai masker penutup wajah.

DUNIA | 30 September 2020

Biden Rilis Pembayaran Pajak 2019 Jelang Debat Presiden AS

Pada 2016 dan 2017, Biden membayar pajak jauh lebih banyak daripada yang dilakukan Trump, meskipun tidak menghasilkan uang sebanyak itu.

DUNIA | 30 September 2020

Debat Trump vs Biden Dimulai, ini Panduan Lengkapnya

Debat langsung merupakan periode paling berisiko bagi masing-masing kandidat dalam keseluruhan jadwal kampanye.

DUNIA | 29 September 2020

Emir Kuwait Sheikh Sabah Wafat pada Usia 91 Tahun

Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, telah meninggal dunia pada usia 91 tahun, pada Selasa (29/9).

DUNIA | 29 September 2020

Dituding Latih Sel Teroris, Iran Bantah Tuduhan Saudi

Iran pada Selasa (29/9) menolak tuduhan Arab Saudi bahwa mereka telah melatih sel teroris.

DUNIA | 29 September 2020

Presiden Togo Tunjuk Victoire Tomegah-Dogbe sebagai PM

Presiden Togo Faure Gnassingbe telah menunjuk Victoire Tomegah-Dogbe sebagai perdana menteri.

DUNIA | 29 September 2020

Lagi, Puluhan Tewas dalam Pertempuran Merebut Nagorno-Karabakh

Pada Senin malam, pihak berwenang di Nagorno-Karabakh melaporkan, 26 tentaranya tewas dalam pertempuran, sehingga total menjadi lebih dari 80 orang.

DUNIA | 29 September 2020

Sebelum Debat, Trump Minta Biden Tes Narkoba

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan menuntut mantan wakil presiden Joe Biden, melakukan tes narkoba sebelum atau sesudah debat pada Selasa (29/9) malam.

DUNIA | 29 September 2020


TAG POPULER

# Penganiayaan Perawat


# Reshuffle Kabinet


# Vaksinasi Covid-19


# Larangan Mudik


# Vaksin Nusantara



TERKINI

Pulihkan Ekonomi Jakarta, Gubernur Anies Buka Potensi Kerja Sama Antardaerah

MEGAPOLITAN | 7 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS