Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam Sesi Khusus Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (SMU PBB) yang digelar secara virtual 3-4 Desember 2020, mendesak PBB agar memastikan distribusi vaksin Covid-19 bisa dilakukan secara adil. Retno menyebut banyak negara terutama negara berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas dalam produksi dan distribusi vaksin.
"Penemuan vaksin bukanlah akhir dari tantangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan vaksin dapat diakses dan didistribusikan dengan adil bagi semua,” kata Retno dalam sesi SMU PBB, seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu (5/12/2020).
“PBB harus mampu membantu negara-negara anggotanya meningkatkan kapasitas distribusi vaksin, baik terkait infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia,” tambah Retno.
Dalam pertemuan itu, Retno juga menyampaikan tiga pesan. Pertama, pentingnya menerjemahkan komitmen politik ke dalam langkah nyata. Dia menyebut salah satu hal paling mendesak adalah dukungan terhadap upaya multilateral untuk vaksin, seperti COVAX AMC dan ACT Accelerator, serta dukungan kapasitas distribusi dan sumber daya manusia di seluruh negara.
Kedua, memperkuat kapasitas industri kesehatan di setiap negara. Retno mengatakan saat ini terjadi kesenjangan infratruktur kesehatan antara negara maju dan negara berkembang.
“Hal ini perlu ditangani, di antaranya melalui penciptaan ekosistem untuk riset dan pengembangan, transfer teknologi, dan kerja sama industri,” katanya.
Ketiga, Retno mendorong penguatan tata kesehatan global. WHO tidak sempurna, tapi tetap merupakan pilihan terbaik yang dimiliki dunia untuk mengoordinasikan upaya melawan pandemi.
“Seluruh negara harus membantu penguatan kapasitas WHO. Mekanisme multilateral yang telah dibentuk di masa pandemi juga harus dilanjutkan setelah pandemi berakhir,” ujarnya.
Senada dengan itu, Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir, mengaku memahami bahwa dunia sangat mengharapkan kepemimpinan PBB dalam penanganan krisis ini.
“PBB harus tampil ke depan, mengambil langkah nyata, dan meningkatkan kepercayaan dunia,” ujarnya.
Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti dampak pandemi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. Dia mengatakan penduduk miskin, kaum lanjut usia, perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling terdampak,
“Kesempatan pemulihan paska pandemi harus dimanfaatkan untuk mengubah dunia menjadi dunia yang lebih berkeadilan,” kata Guterres.
Sesi Khusus SMU PBB kali ini dilakukan untuk semakin memperkuat langkah kolektif masyarakat dunia bagi penanganan pandemi. Beberapa isu khusus yang dibahas adalah terkait penyediaan vaksin, pemulihan dunia paska pandemi, serta memastikan ketahanan kesehatan global di masa mendatang.
Indonesia telah memainkan peranan kepemimpinan internasional sejak awal fase penanganan pandemi, antara lain dengan menjadi salah satu inisiator Resolusi pertama PBB mengenai penananganan Covid-19 yaitu Resolusi 74/270 tentang Solidaritas Global untuk Memerangi COVID-19 yang disahkan secara aklamasi tanggal 2 April 2020.
Sumber: BeritaSatu.com
