Sekjen PBB Ingatkan Janji Dana Perubahan Iklim dari Negara Kaya
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.108 (0.29)   |   COMPOSITE 6251.05 (32.83)   |   DBX 1329.86 (13.52)   |   I-GRADE 180.794 (0.43)   |   IDX30 506.396 (0.64)   |   IDX80 136.709 (0.45)   |   IDXBUMN20 403.084 (2.34)   |   IDXESGL 140.339 (-0.05)   |   IDXG30 143.133 (0.71)   |   IDXHIDIV20 446.039 (0.66)   |   IDXQ30 145.232 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 293.729 (3.25)   |   IDXSMC-LIQ 360.142 (2.82)   |   IDXV30 135.556 (1.49)   |   INFOBANK15 1043.56 (-1.82)   |   Investor33 435.417 (0.1)   |   ISSI 183.035 (1.57)   |   JII 629.726 (5.8)   |   JII70 221.943 (2.41)   |   KOMPAS100 1220.71 (4.07)   |   LQ45 950.717 (1.36)   |   MBX 1696.63 (7.47)   |   MNC36 322.327 (0.17)   |   PEFINDO25 325.87 (1.39)   |   SMInfra18 306.901 (2.89)   |   SRI-KEHATI 370.644 (-0.4)   |  

Sekjen PBB Ingatkan Janji Dana Perubahan Iklim dari Negara Kaya

Minggu, 13 Desember 2020 | 21:36 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / YS

London, Beritasatu.com - Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres, Sabtu (12/12/2020) waktu Inggris mengatakan, negara-negara kaya sangat tertinggal dalam realisasi janji untuk menyalurkan dana US$ 100 juta (Rp 1,4 triliun) setahun mulai 2020 dan seterusnya untuk membantu negara-negara lebih miskin untuk membangun lebih bersih dan beradaptasi kepada dampak perubahan iklim.

Pernyataan itu disampaikan Guterres kepada wartawan di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ambisi Iklim yang digelar secara virtual untuk menandai peringatan kelima Kesepakatan Paris. Laporan baru oleh para pakar keuangan iklim memperkirakan janji itu tidak bisa terpenuhi pada 2020.

Guterres menambahkan tidak ada donor yang menanggapi secara memadai atas krisis keuangan Covid-19 untuk menyediakan likuiditas dan keringanan utang bagi negara-negara berkembang.

“Ada kebutuhan jelas untuk meningkatkan kedua bentuk pendanaan, dan mereka seharusnya saling terkait,” katanya menyerukan agar pemulihan pandemi dilakukan secara ramah iklim.

Guterres mencontohkan badai terbaru yang menyebabkan banjir di Amerika Tengah memperlihatkan dukungan adaptasi perlu ditingkatkan agar negara-negara ini bisa membangun ketahanan untuk melawan dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan. Menurutnya, hanya sekitar 20% dari US$ 79 miliar (Rp 1,1 triliun) yang dikumpulkan pemerintah kaya pada 2018 dialokasikan untuk upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.

Guterres juga mendesak setiap negara mengumumkan “darurat iklim” dan terobosan dalam adaptasi dan pertahanan. “Bisakah setiap orang masih membantah bahwa kita menghadapi keadaan darurat yang dramatis? Itulah mengapa hari ini, saya menyerukan seluruh pemimpin dunia untuk mengumumkan keadaan darurat iklim di negara mereka sampai netralitas karbon tercapai,” kata Guterres, yang merupakan mantan perdana menteri (PM) Portugal itu.

Pada 2009, pemerintahan negara kaya setuju untuk meningkatkan pendanaan iklim bagi negara-negara rentan menjadi US$ 100 miliar (Rp 1.411 triliun) setiap tahun pada 2020. Mereka juga berjanj menegosiasikan jumlah lebih tinggi di bawah mulai 2025 di bawah Kesepakatan Paris.

“Tujuan kolektif kita harus melampaui US$ target US$ 100 miliar setahun pada 2021 dan meningkatkan pendanaan publik internasional dalam periode setelahnya,” kata Guterres, yang merupakan mantan perdana menteri (PM) Portugal.

Banyak pemimpin negara berkembang termasuk dari Maladewa dan Kenya menyatakan mereka membutuhkan lebih banyak dukungan keuangan untuk mencapai rencana iklim baru. Tujuannya, memotong emisi dan melindungi warga mereka dari cuaca lebih liar dan kenaikan air laut.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengatakan kerugian akibat dampak perubahan iklim di negara Afrika Timur seperti kekeringan dan hujan lebat sampai kerusakan ekosistem bisa menambah sampai 3% produk domestik bruto (PDB) per tahun. Kenya akan membutuhkan sekitar US$ 62 juta (Rp 875 miliar) antara 2020 dan 2030 untuk menerapkan rencana aksi iklim terbarunya, dengan dua per tiganya untuk adaptasi.

Adaptasi termasuk langkah-langkah seperti sistem peringatan atas ancaman iklim, infrastruktur cerdas iklim, pengambilan air untuk petani di daerah kering, dan pemulihan hutan bakau pantai yang terlindungi.



Sumber: Reuters


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Paus Fransiskus: 2050, Vatikan Bebas Karbon

“Pandemi saat ini dan perubahan iklim, yang tidak hanya relevan secara lingkungan, tapi juga secara etis, sosial, ekonomi, dan politik, berdampak."

DUNIA | 13 Desember 2020

Survei: Sebagian Warga Brasil Skeptis Vaksin Covid-19

Sebanyak 22% warga Brasil atau naik 9% dari data Agustus, menyatakan tidak akan menerima vaksin Covid-19.

DUNIA | 13 Desember 2020

Afsel Masuki Gelombang Kedua Infeksi Covid-19

"Kami sekarang berada di gelombang kedua. Kami melihat tekanan telah meningkat di sejumlah provinsi."

DUNIA | 13 Desember 2020

Pendukung Trump Gelar Protes Tolak Kekalahan

Mantan penasihat keamanan AS, Michael Flynn menjadi salah satu pembicara dalam aksi protes yang digelar di depan gedung Mahkamah Agung (MA).

DUNIA | 13 Desember 2020

Pakar: Pelonggaran Pembatasan Covid-19 Saat Natal Adalah Kesalahan

Jumlah tes positif Covid-19 di Wales melonjak 100.000, sehari setelah negara itu melaporkan tingkat kasus tertinggi sejak dimulainya pandemi.

DUNIA | 13 Desember 2020

Kasus Harian Infeksi Covid-19 di Korsel Terus Meningkat

Total kasus di Korsel menjadi 42.766 kasus infeksi dengan 580 kasus kematian.

DUNIA | 13 Desember 2020

Infeksi Covid-19 Melonjak, Jepang Hadapi Tantangan Besar

Sebanyak 3.030 kasus baru, termasuk 621 kasus terjadi di Tokyo, membuat penghitungan total nasional di Jepang menjadi 177.287 kasus infeksi dan 2.562 kematian

DUNIA | 13 Desember 2020

AS Akan Distribusikan Vaksin Covid-19 ke Negara Bagian

Vaksin Covid-19 pertama Amerika Serikat (AS) akan mulai tiba di negara bagian pada Senin (14/12) pagi.

DUNIA | 13 Desember 2020

Peru Tangguhkan Uji Klinis Vaksin Sinopharm Tiongkok

Peru telah menghentikan sementara uji klinis vaksin Covid-19 yang dibuat oleh produsen obat raksasa Tiongkok, Sinopharm.

DUNIA | 13 Desember 2020

Kelompok Islamis Maroko Tolak Normalisasi Hubungan Israel

Unity and Reform Movement mengecam semua upaya normalisasi dan infiltrasi Zionis.

DUNIA | 13 Desember 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS