Indonesia Harus Perkuat Kerja Sama ASEAN di Tengah Persaingan Geopolitik AS-Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia harus terus mendorong kerja sama dalam wadah ASEAN untuk memperkuat kerjasama ekonomi, baik dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. ASEAN dengan 10 negara anggotanya dan 650 juta penduduk memiliki posisi yang strategis dalam menentukan arah ekonomi dunia ke depan.

Hal itu diungkapkan guru besar terkemuka dari National University of Singapore, Prof Kishore Mahbubani, saat berbicara pada diskusi terbatas Golkar Institute secara virtual, Selasa (12/1/2021). Kishore menyampaikan pandangannya tentang situasi percaturan politik global. 

Diskusi terbatas ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Ketua Golkar Institute Ace Hasan Syadzily, serta Erwin Aksa dan dipandu Rizal Mallarangeng.

Dalam pandangan mantan diplomat Singapura ini, perseteruan geopolitik antara AS dan Tiongkok masih akan berlangsung selama 10 tahun ke depan. Persaingan ini selalu terjadi ketika AS yang saat ini masih menjadi kekuatan terbesar dunia sedang dalam proses “disalip” oleh kekuatan terbesar kedua, yaitu Tiongkok.

Mahbubani menyatakan Amerika Serikat sedang dalam kondisi sosial-politik yang prihatin. Ini ditandai dengan penyerbuan Gedung Capitol oleh pendukung Presiden Donald Trump awal Januari ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa AS telah menjadi sebuah plutokrasi, di mana kekuasaan dipegang oleh segelintir orang yang sangat kaya. Sementara puluhan juta masyarakat mengalami kemerosotan ekonomi yang riil selama 30 tahun terakhir.

Menurut Mahbubani, saat ini AS tergantung dari presiden terpilih Joe Biden untuk memulihkan kondisi dan memperbaiki hubungan antarmasyarakat yang retak. Ke depannya, bisa jadi AS akan pulih dan kembali menguat, atau semakin terpuruk.

Di sisi lain, Tiongkok telah menunjukkan bahwa negara itu dapat menangani kondisi darurat, seperti wabah Covid-19, dengan efektif. Kualitas birokrasi di Tiongkok juga termasuk yang terbaik di dunia dengan rekruitmen yang terukur. Di Tiongkok hanya yang menempati ranking terbaik di sekolahnya dapat lolos kualifikasi menjadi pegawai negeri.

Bagaimana posisi Indonesia? Mahbubani memberikan saran agar Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk tetap netral. Pesan yang harus disampaikan secara jelas adalah, “Jangan paksa kami untuk memihak pada AS atau Tiongkok. Tapi kami ingin menjaga hubungan baik dengan keduanya” ujar Mahbuani.

Menurutnya, pesan ini akan lebih kuat bila disampaikan secara kolektif dalam wadah ASEAN, karena ASEAN mewadahi 10 negara dengan 650 juta penduduk.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam Indo-Pasifik dan perjanjian perdagangan bebas RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), juga sepakat untuk netral.

Menko Perekonomian ini mencontohkan bahwa Indonesia membeli vaksin Covid-19 dari perusahaan AS dan juga perusahaan Tiongkok. Namun Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin sendiri.

Ketua Umum Partai Golkar mengapresiasi jalannya diskusi ini dan berharap Golkar Institute terus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas yang mencerahkan dan berkualitas tinggi.

Airlangga juga menggarisbawahi pentingnya bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan dan politik, agar pembangunan dapat memberi manfaat bagi semua orang dan kondisi politik tetap stabil.

“Golkar Institute akan mengadakan kajian geo-politik ini secara rutin dengan menghadirkan narasumber berkualitas” kata Ketua Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily.

“Seharusnya, pada bulan Januari 2021 ini kami menggelar kursus pendidikan pemerintahan bagi kepala daerah terpilih Pilkada 2020. Namun, karena kebijakan PPKM Jawa-Bali, kegiatan ini ditunda pelaksanaannya pada awal Februari 2021” ujar Ketua DPP Partai Golkar ini.

Sumber: PR