Singapura Anggap Perkembangan di Myanmar Meresahkan
Logo BeritaSatu

Singapura Anggap Perkembangan di Myanmar Meresahkan

Selasa, 16 Februari 2021 | 20:57 WIB
Oleh : LES

Singapura, Beritasatu.com - Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyatakan, ada "perkembangan situasi yang meresahkan" di Myanmar, tetapi ia berpendapat sanksi yang diberikan secara menyeluruh akan membuat rakyat di negara itu menderita.

Saat berbicara di depan anggota parlemen, Balakrishnan menyampaikan harapan para tahanan politik, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, segera dibebaskan sehingga mereka dapat berunding langsung dengan junta militer.

Junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintah yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari 2021 dan menetapkan status darurat selama satu tahun di Myanmar.

Balakrishnan mengatakan, Singapura merupakan investor utama di Myanmar. Ia khawatir terhadap kekerasan yang banyak dialami para demonstran Myanmar, serta penangkapan para pegawai negeri, pemutusan Internet, serta pengerahan tentara dan kendaraan tempur ke jalanan-jalanan di kota-kota besar.

"Perkembangannya mengkhawatirkan. Kami mendesak otoritas terkait untuk menahan diri," kata Balakrishnan.

"Kami berharap mereka akan menurunkan ketegangan. Tidak boleh ada kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Dan kami berharap akan ada resolusi damai," ujar dia menambahkan.

Balakrishnan mengatakan, partai pendukung Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilihan umum pada November 2020. Kudeta militer terhadap pemenang pemilu, menurut dia, merupakan "kemunduran besar" bagi perekonomian Myanmar.

Ia menegaskan, pelaku usaha di Singapura kemungkinan akan meninjau ulang risiko dan dampak berbisnis dengan Myanmar.

Menteri luar negeri Singapura itu menjelaskan, sanksi yang diberikan secara luas hanya akan menambah kesulitan warga Myanmar, mengingat tingkat kemiskinan di sana yang cukup tinggi. Balakrishnan mengatakan ia telah menyampaikan pendapatnya itu saat membahas masalah Myanmar dengan negara-negara Barat, termasuk Jerman.

Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara-negara yang telah mengumumkan atau mengancam akan menjatuhkan sanksi untuk Myanmar sebagai respon atas kudeta.

"Kita tidak seharusnya menjatuhkan sanksi ke seluruh sektor karena mereka yang paling menderita adalah orang-orang biasa di Myanmar," kata Balakrishnan.

Pendapat yang disampaikan Balakrishnan merupakan salah satu pernyataan yang cukup lengkap dari seorang menteri anggota Perhimpunan Negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN). 10 negara anggota ASEAN memegang prinsip non-intervensi yang artinya tidak mencampuri urusan dalam negeri pihak lain.

Indonesia dan Malaysia mengusulkan perlunya ada pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar, yang juga anggota ASEAN.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bus Jatuh di Kanal India, 40 Penumpang Tewas

Sedikitnya 40 orang tewas setelah satu bus jatuh ke dalam kanal di negara bagian Madhya Pradesh, India tengah, Selasa (16/2).

DUNIA | 16 Februari 2021

Menlu RI dan Menlu Hongaria Tandatangani 2 Kesepakatan

Perdagangan kedua negara mengalami peningkatan pada 2020 sampai US$ 212 juta (Rp 2,9 triliun) atau lebih dari 13%, jika dibandingkan 2019.

DUNIA | 16 Februari 2021

Vaksin Pfizer Akan Tiba di Malaysia 21 Februari Mendatang

Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yasin mengatakan vaksin Pfizer-BioNTech akan sampai di Malaysia pada 21 Februari 2021.

DUNIA | 16 Februari 2021

Lawatan ke Negara ASEAN, Menlu Akan Bahas Isu Myanmar

Indonesia akan mendorong agar penyelesaian masalah Myanmar dilakukan lewat mekanisme kawasan.

DUNIA | 16 Februari 2021

Inflasi Sudan Masih 300%, Krisis Ekonomi Makin Dalam

Angka inflasi Sudan masih mencapai 300% saat krisis ekonomi semakin dalam.

DUNIA | 16 Februari 2021

Kapal Karam di Sungai Kongo, 60 Penumpang Tewas

Sedikitnya 60 orang tewas dan ratusan penumpang lainnnya hilang setelah satu kapal terbalik di Sungai Kongo di bagian barat Republik Demokratik Kongo (DRC).

DUNIA | 16 Februari 2021

Investigasi Kerusuhan Capitol, Kongres AS Akan Bentuk Komisi Independen

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan Kongres akan membentuk komisi independen untuk mempelajari penyerbuan yang berlangsung di Gedung Kongres, Capitol Hill,

DUNIA | 16 Februari 2021

Zimbabwe Terima Sumbangan 200.000 Dosis Vaksin Covid-19 dari Tiongkok

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pada Senin (15/2) secara resmi menerima 200.000 vaksin Covid-19 yang disumbangkan oleh pemerintah Tiongkok.

DUNIA | 16 Februari 2021

PM Portugal Terima Dosis Pertama Vaksin Covid-19

Perdana Menteri Portugal, Antonio Costa pada Senin (15/2) menerima dosis pertama vaksin Pfizer / BioNTech Covid-19.

DUNIA | 16 Februari 2021

Erdogan: AS Dukung Teroris Kurdi

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh bahwa Amerika Serikat (AS) mendukung "teroris" Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan kelompok militan lainnya

DUNIA | 16 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS