Saling Klaim Dubes Myanmar, PBB pun Kebingungan
Logo BeritaSatu

Saling Klaim Dubes Myanmar, PBB pun Kebingungan

Rabu, 3 Maret 2021 | 15:20 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

New York, Beritasatu.com- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini kebingungan untuk menentukan siapa yang sah untuk mewakili Myanmar. Pemerintah junta militer Myanmar dan utusan yang dikirim oleh pemerintah sipil yang digulingkan telah melancarkan klaim yang saling kontradiktif.

Seperti dilaporkan CNA, Rabu (3/3), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pada jumpa pers bahwa badan tersebut telah menerima dua surat "kontradiktif".

"Kami sedang memeriksa surat-surat itu, dari mana asalnya dan apa yang akan kami lakukan. Jujur saja di sini: Kami berada dalam situasi yang sangat unik yang sudah lama tidak kami lihat. Kami mencoba memilah-milah semua protokol hukum dan implikasi lainnya,” ujarnya.

Komite akreditasi dan protokol PBB akan menyelidiki masalah ini dan kemudian merujuknya ke Majelis Umum.

Dujarric mengatakan bahwa Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, yang saat ini berada di Swiss, "melanjutkan perbincangannya dengan berbagai pihak mengenai situasi terbaru".

Pada Jumat (26/2), Burgener mengatakan bahwa penting bagi komunitas internasional untuk tidak memberikan legitimasi atau pengakuan kepada rezim ini. Dia menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendesak kembali ke demokrasi.

Menurut aturan prosedur Majelis Umum, surat kepercayaan harus dikeluarkan oleh kepala negara atau pemerintahan, atau menteri luar negeri. Komunikasi yang dikirim ke kantor Guterres pada Selasa (2/3) memang menggunakan kop surat Kementerian Luar Negeri Myanmar. Tetapi sebagai catatan lisan, surat itu tidak ditandatangani.

Dalam suratnya, Kyaw Moe Tun mencatat bahwa Presiden Win Myint dan Menteri Luar Negeri Aung San Suu Kyi menunjuknya tahun lalu dan mereka tetap terpilih secara sah untuk peran mereka.

Dujarric mengatakan, PBB belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun pada pemerintah Myanmar sejak kudeta 1 Februari.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk satu komite. Pada Jumat (26/2), Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum bahwa pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Arab Saudi Wajibkan Vaksinasi Covid-19 untuk Ibadah Haji 2021

Kementerian Kesehatan Arab Saudi telah memutuskan bahwa hanya orang yang telah divaksinasi Covid-19 yang diizinkan untuk menghadiri haji tahun 2021 ini.

DUNIA | 3 Maret 2021

Gubernur di Nigeria Bantah Bayar Tebusan untuk Bebaskan Ratusan Siswi

Gubernur Bello Matawalle bersikeras tidak ada uang tebusan yang dibayarkan untuk pembebasan para siswi di Negara Bagian Zamfara, Nigeria.

DUNIA | 3 Maret 2021

Senat AS Setujui Gina Raimondo Jadi Mendag

Gubernur Rhode Island Gina Raimondo pada Selasa (2/3) dikonfirmasi oleh Senat Amerika Serikat (AS) sebagai menteri perdagangan yang baru

DUNIA | 3 Maret 2021

Akhir Mei, Covax Akan Bagikan 237 Juta Dosis Covid-19 ke 14 Negara

Program berbagi vaksin Covax menyatakan pada Selasa (2/3) akan mengirimkan 237 juta dosis suntikan Covid-19 Astrazeneca ke 142 negara pada akhir Mei.

DUNIA | 3 Maret 2021

Kisruh, Siapa yang Wakili Myanmar di PBB

Di PBB, Dubes Myanmar Kyaw Moe Tun sudah dipecat oleh junta yang kini berkuasa. Kini kisruh siapa mewakili Myanmar di PBB.

DUNIA | 3 Maret 2021

Irak Terima Paket Pertama Vaksin Covid-19

Irak menerima 50.000 dosis pertama vaksin Covid-19 Sinopharm yang disumbangkan oleh Tiongkok.

DUNIA | 3 Maret 2021

Untuk Pimpin CIA, Komisi Intelijen Senat AS Setujui William Burns

Komite Intelijen Senat Amerika Serikat (AS) menyetujui nama William Burns untuk memimpin badan intelijen CIA,

DUNIA | 3 Maret 2021

Israel Luncurkan Gelang Pelacak Virus Corona

Israel meluncurkan inovasi pelacakan “Gelang Kebebasan” sebagai alternatif dari karantina Covid-19.

DUNIA | 3 Maret 2021

Untuk Pangan Pengungsi di Afrika Timur, PBB Butuh Rp 3,79 Triliun

Dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (2/3) meminta bantuan dana Rp 3,79 triliun untuk pangan 3 juta pengungsi.

DUNIA | 3 Maret 2021

Uni Eropa Usulkan Paspor Vaksinasi Covid-19

Komisi Eropa akan mengajukan proposal pada Maret untuk membuat paspor vaksinasi Covid-19 digital di seluruh Uni Eropa (UE).

DUNIA | 3 Maret 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS