Jelang KTT ASEAN, Pemerintah Sipil Desak Tolak Akui Junta

Yangon, Beritasatu.com- Pemerintah persatuan nasional Myanmar yang baru dibentuk mendesak negara-negara tetangga untuk tidak mengakui junta militer. Seperti dilaporkan Reuters, Minggu (18/4/2021), desakan itu diserukan jelang KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta pada 24 April.

Negara ASEAN yang beranggotakan 10 orang telah berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan berdarah yang menimpa sesama anggota Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Namun militer Myanmar menunjukkan sedikit kesediaan untuk terlibat dengan tetangganya. Junta juga tidak punya tanda-tanda ingin berunding dengan anggota pemerintah yang digulingkan.

KTT ASEAN akan menjadi perjalanan luar negeri pertama panglima militer itu dan pertemuan dengan para pemimpin asing sejak dia merebut kekuasaan. Junta belum berkomentar tentang pertemuan ASEAN.

Moe Zaw Oo, wakil menteri luar negeri dalam Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk pekan lalu, mengatakan ASEAN seharusnya tidak mengakui junta tersebut.

"Jika ASEAN sedang mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan urusan Myanmar, saya ingin mengatakan itu tidak akan berhasil kecuali bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw Oo kepada Voice of America's Burma- layanan bahasa dalam satu wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh 737 orang dalam upaya mereka untuk mengakhiri protes terhadap kudeta tersebut, kata kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Kekerasan telah menuai kecaman dari negara-negara Barat dan kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa anggota ASEAN meskipun prinsip blok tidak mencampuri urusan satu sama lain.

Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Suu Kyi mengumumkan pembentukan NUG pada hari Jumat. NUG juga melibatkan termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.

NUG mengatakan organisasi ini adalah otoritas yang sah dan telah menyerukan pengakuan internasional dan undangan ke pertemuan ASEAN di tempat Min Aung Hlaing.

"Sangat penting bahwa dewan junta tidak diakui," kata Moe Zaw Oo kepada VOA, seraya menambahkan pemerintah persatuan belum diundang ke pertemuan di ibu kota Indonesia, Jakarta.

Sumber: BeritaSatu.com