Logo BeritaSatu

Indonesia Minta Israel Patuhi Resolusi PBB tentang Batas Wilayah dengan Palestina

Sabtu, 29 Mei 2021 | 06:32 WIB
Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia meminta Israel untuk mematuhi resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memuat tentang batas wilayah antara Israel dan Palestina. Ada 2 resolusi yang mendukung solusi dua negara (two state solution) sebagai parameter internasional dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina, yaitu Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB Nomor 242 dan Resolusi 2334.

“Indonesia mengacu kepada resolusi yang pernah disepakati PBB tentang batas wilayah Israel dan Palestina merujuk posisi tahun 1967. Jadi yang mana saja t

eritori Israel dan mana teritori Palestina ada di sana, termasuk ibu kota Yerusalem Timur,” kata juru bicara sekaligus Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi Beritasatu.com, Jumat (28/5/2021).

Resolusi 242 adalah resolusi yang diadopsi dengan suara bulat oleh DK PBB pada 22 November 1967 setelah perang enam hari. Resolusi itu menyerukan, agar Israel mundur dari tanah yang diduduki melalui kekuatan militer. Sedangkan, Resolusi 2334 disahkan pada 23 Desember 2016 yang mendesak pengakhiran permukiman Israel dan komunitas Israel yang dibangun di atas tanah yang diperebutkan dalam perang enam hari pada 1967.

Faizasyah menegaskan, Israel secara ilegal terus melakukan perluasan wilayah lewat pembangunan permukiman. Situasi itu menimbulkan masalah di lapangan dan melanggar resolusi internasional.

“Selama belum ada suatu kesepakatan, Israel tidak bisa memperluas wilayah, mengubah status quo, secara hukum internasional tidak boleh karena menyulitkan perundingan,” ujarnya.

Menurut Faizasyah, jika ingin menyelesaikan persoalan Israel dan Palestina secara adil maka pembangunan permukiman ilegal harus dihentikan. “Yang sudah ada dihancurkan karena berarti itu mengubah demografi, mengubah realitas di lapangan dan pelanggaran hukum internasional,” kata Faizasyah.

Terkait status Yerusalem Timur, Faizasyah mengatakan sesuai batas yang disepakati secara internasional kota itu akan menjadi ibu kota Palestina. Dia mengatakan klaim Israel atas seluruh Yerusalem yang merujuk kepada kitab suci tidak bisa dibenarkan.

“Kalau merujuk penduduk asli wilayah itu (Yerusalem), adalah warga Kanaan,” katanya.

Faizasyah mengatakan, hukum internasional harus menjadi parameter dalam penyelesaian konflik batas wilayah. Dia mencontohkan klaim Laut China Selatan (LCS) oleh Tiongkok yang didasarkan artefak-artefak bahwa seluruh wilayah perairan itu milik Tiongkok. Hal tersebut yang akhirnya menjadi pemicu sengketa sampai saat ini.

“Kalau klaim seperti itu diakui sebagai rezim penetapan batas wilayah maka akan ada konflik seperti masalah Laut China Selatan, Tiongkok menggunakan parameter tidak bisa diterima hukum internasional,” ujarnya.

Faizasyah menambahkan, Yerusalem juga sempat diwacanakan menjadi wilayah di bawah pengelolaan internasional, tapi ditolak. Kesepakatan yang tercapai baru sebatas Masjid Al-Aqsa yang pengelolaannya diserahkan kepada Yordania.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PGRI Ungkap 3 Penyebab Polemik RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi polemik

NEWS | 30 September 2022

PDIP: Integrasi Transportasi Publik Era Anies Berhasil

PDIP menyatakan, program integrasi transportasi publik pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berhasil.

NEWS | 30 September 2022

Jumat, 3 Wilayah di Jakarta Berpotensi Diguyur Hujan

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta pada hari ini akan diwarnai hujan yang turun hujan ringan hingga sedang

NEWS | 30 September 2022

Pembangunan Permukiman di Pulau G Masih Pengarahan

Kawasan reklamasi pulau G diarahkan untuk kawasan permukiman baru sebatas pengarahan dan belum terwujud

NEWS | 30 September 2022

Eks Pegawai KPK Minta Febri dan Rasamala Mundur dari Tim Kuasa Hukum Sambo

Eks Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meminta agar Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang mundur sebagai kuasa hukum Sambo

NEWS | 30 September 2022

Penyebab Kematian Ratu Elizabeth Terungkap dalam Sertifikat

Penyebab kematian Ratu Elizabeth terungkap dalam sertifikat yang diterbitkan oleh National Records of Scotland.

NEWS | 30 September 2022

Putri Candrawathi Berharap Sidang Kasus Brigadir J Segera Digelar

Putri Candrawathi berharap sidang kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J yang menjeratnya sebagai tersangka dapat segera digelar.

NEWS | 30 September 2022

Hari Ini Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi Wajib Lapor

Pengacara Putri Candrawathi, Febri Diansyah akan mendampingi kliennya untuk menjalani wajib lapor pada hari ini, Jumat (30/9/2022)

NEWS | 30 September 2022

Kisah Alumni S2 Universitas Prasmul Berhasil Masuk Big 4

Skillset yang diajarkan di Magister Manajemen Universitas Prasetiya Mulya berhasil membantu Astrini Nurul Sentanu menjadi bagian dari perusahaan Big 4.

NEWS | 30 September 2022

Senat AS Setujui Paket Bantuan Rp 182 Triliun untuk Ukraina

Voting Senat AS meloloskan RUU pendanaan yang mencakup US$ 12 miliar (Rp 182 triliun) paket bantuan militer dan ekonomi tambahan untuk Ukraina.

NEWS | 30 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
PGRI Ungkap 3 Penyebab Polemik RUU Sisdiknas

PGRI Ungkap 3 Penyebab Polemik RUU Sisdiknas

NEWS | 11 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings