Utusan ASEAN untuk Myanmar Ingin Akses Penuh Saat Kunjungan

Bandar Seri Begawan, Beritasatu.com- Utusan ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof menginginkan akses penuh saat kunjungan di Myanmar yang dilanda krisis setelah kudeta militer. Seperti dilaporkan Reuters, pernyataan itu dilontarkan Erywan pada Sabtu (7/8/2021).

Berbicara sehari setelah pengangkatannya oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof dari Brunei tidak memberikan tanggal kunjungannya ke Myanmar, yang pemimpin sipilnya Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya telah ditahan sejak kudeta 1 Februari.

Diplomat Brunei yang ditunjuk oleh blok regional Asia Tenggara itu menuntut akses penuh ke semua pihak ketika ia mengunjungi negara yang dilanda perselisihan, tempat militer menggulingkan satu pemerintahan terpilih.

Erywan telah ditugaskan untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan di Myanmar dan membuka dialog antara penguasa militer dan oposisi, yang menggelar protes dan kampanye pembangkangan sipilnya telah memicu tanggapan tangan besi.

“Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses, dan yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana, tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada bulan Juni,” papar Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei kepada wartawan di Bandar Seri Begawan, ibu kota kesultanan kecil di pulau Kalimantan.

Erywan mengatakan akan mengupayakan pembahasan yang lebih substantif, khususnya tentang penghentian kekerasan, dialog dan mediasi selama kunjungan ASEAN berikutnya ke Myanmar, sambil menekankan pentingnya baginya untuk diberikan akses penuh kepada semua pihak.

Kelompok masyarakat sipil Myanmar telah menolak pengangkatannya, dengan menyatakan ASEAN seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain.

Erywan tidak menyebutkan tenggat waktu untuk mengamankan bantuan kemanusiaan. Tetapi dia berharap untuk mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk upaya tersebut.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan banyak negara telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk mempelopori upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas.

Minggu ini, penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023. Min telah menjabat sebagai perdana menteri sementara.

Pemerintah Myanmar menyatakan pihaknya bertindak sesuai dengan Konstitusi untuk menghapus pemerintahan Aung San Suu Kyi, menolaknya disebut kudeta, dan juga menolak penggambaran dirinya sebagai junta.

Sumber: BeritaSatu.com