Parlemen Demokrat Desak Biden Akhiri Kebijakan Imigrasi Donald Trump
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Parlemen Demokrat Desak Biden Akhiri Kebijakan Imigrasi Donald Trump

Kamis, 26 Agustus 2021 | 10:16 WIB
Oleh : LES

Washington, Beritasatu.com - Anggota parlemen Partai Demokrat dan pendukung imigrasi mendesak Presiden AS Joe Biden pada Rabu (25/8/2021) untuk mengambil langkah baru guna mengakhiri kebijakan imigrasi yang dimulai oleh pendahulunya Donald Trump setelah pengadilan tinggi AS memerintahkan program "tinggal di Meksiko" diaktifkan kembali.

Kebijakan yang diberlakukan oleh Trump, politisi Republik, memaksa ribuan pencari suaka untuk tinggal di Meksikountuk menunggu dengar pendapat AS. Dalam salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden pada Januari, Biden dari Demokrat, mengakhiri kebijakan

yang secara resmi dikenal sebagai Protokol Perlindungan Migran (MPP).

Namun Mahkamah Agung yang mayoritas konservatif pada Selasa memerintahkan Biden harus mematuhi keputusan hakim federal yang berbasis di Texas untuk menghidupkan kembali program itu, meskipun pejabat federal mempertahankan beberapa kebijaksanaan tentang bagaimana melakukan program itu.

Texas dan Missouri yang dipimpin Partai Republik telah menantang upaya Biden mengakhiri program itu, dengan mengatakan pemerintahannya gagal mengikuti proses hukum yang benar.

MPP adalah landasan kebijakan imigrasi garis keras Trump. Biden menjanjikan apa yang disebutnya pendekatan imigrasi yang lebih manusiawi.

Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Robert Menendez, seorang Demokrat, meminta pemerintahan Biden "untuk membatasi dan mengakhiri secara sah implementasi kebijakan memalukan ini."

Perwakilan Demokrat AS Lucille Roybal-Allard juga mendesak pemerintah untuk membatalkan apa yang disebutnya "kebijakan tidak manusiawi yang memaksa pencari suaka, termasuk perempuan dan anak-anak, untuk menunggu di kota-kota perbatasan yang berbahaya, menempatkan mereka dalam risiko eksploitasi yang lebih besar oleh kartel dan organisasi kriminal."

Marielena Hincapi, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional yang berbasis di Los Angeles mengatakan, pemerintah harus menentukan bagaimana mematuhi perintah pengadilan sambil tetap berusaha untuk mengakhiri program tersebut.

"Kami terus percaya bahwa itu melanggar hukum," kata Hincapi. "Itu menyebabkan kerusakan parah dan kekacauan dan kesemrawutan."

Pemerintah berpotensi mengambil sejumlah langkah untuk memperlambat implementasi program MPP, kata seorang pembantu kongres Demokrat kepada Reuters, yang berbicara dengan syarat anonim. Salah satu pilihannya adalah melakukan negosiasi dengan Meksiko, kata ajudan itu.

Pemerintah AS telah berhubungan dengan Meksiko atas keputusan Mahkamah Agung, kata pejabat senior kementerian luar negeri Meksiko Roberto Velasco di Twitter, menyebut proses peradilan sebagai "tindakan sepihak" oleh Amerika Serikat.

Meksiko tidak terikat oleh keputusan pengadilan dan akan menjalankan kedaulatan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan migrasinya, kata kementerian luar negeri Meksiko dalam sebuah pernyataan.

Pejabat Meksiko secara pribadi telah menyatakan keprihatinannya bahwa penerapan kembali kebijakan tersebut dapat membebani kemampuan Meksiko untuk menyerap lebih banyak migran.

Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya akan menentang putusan hakim yang mengharuskan pemerintah untuk menghidupkan kembali kebijakan tersebut, tetapi mematuhinya "dengan itikad baik" sementara itu tetap berlaku.

Gubernur Texas Greg Abbott, seorang Republikan, memuji tindakan Mahkamah Agung.

"Pembalikan partisan Presiden Biden dari kebijakan ini telah membantu memicu lonjakan rekor migran ilegal dan berkontribusi pada lingkungan di perbatasan yang tidak aman, tertib, atau manusiawi," kata Abbott.

Penahanan migran yang tertangkap melintasi perbatasan selatan AS telah mencapai level tertinggi 20 tahun dalam beberapa bulan terakhir.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gobel Lakukan Diplomasi Herbal di Belarusia

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel melakukan diplomasi herbal melalui pertemuan dengan Ketua DPR Belarusia, Vladimir Andreichenko.

DUNIA | 22 Oktober 2021

India Berikan Satu Miliar Dosis Covid-19

India telah memberikan satu miliar dosis vaksin Covid-19 pada Kamis (21/10).

DUNIA | 22 Oktober 2021

Thailand Umumkan 45 Negara Bisa Masuk Tanpa Karantina, Indonesia Belum Termasuk

Dari daftar 45 negara, Indonesia belum termasuk. Sementara Singapura yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19 oleh CDC AS masuk dalam daftar.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Taiwan Siap Bekerja Sama untuk Capai Masa Depan Dunia yang Bersih

Menteri Chang Tzi-chin mengatakan, pihaknya siap menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menciptakan dunia yang lebih bersih.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Saham Evergrande Jatuh Setelah Gagal Diakuisisi

Harga saham raksasa properti Tiongkok Evergrande jatuh pada Kamis (21/10/2021) setelah melanjutkan perdagangan di Hong Kong.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Bicara di PBB, Wanita Afghanistan Minta Taliban Tak Diberi Kursi Perwakilan

PBB perlu memberikan kursi itu kepada seseorang yang menghormati hak semua orang di Afghanistan.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Jasad Pasangan Blogger Wisata Gabby Petito Ditemukan di Florida

Bagian tubuh manusia yang ditemukan di sebuah kawasan belantara di Florida, adalah jasad Brian Laundrie, pasangan blogger wisata Gabby Petito yang tewas.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Barbados Pilih Presiden Pertama Ganti Ratu Inggris sebagai Kepala Negara

Barbados telah memilih presidennya yang pertama untuk menggantikan Ratu Inggris Elizabeth II sebagai kepala negara.

DUNIA | 22 Oktober 2021

Studi: Nyamuk Alien dari Asia Timur Kuasai Italia

Spesies nyamuk invasif dari Asia Timur perlahan menyebar ke seluruh Italia.

DUNIA | 21 Oktober 2021

Banjir Bandang Melanda Malaysia, 1.000 Orang Dievakuasi

Lebih dari 1.000 orang telah dievakuasi dari rumah mereka setelah hujan lebat menyebabkan banjir bandang di beberapa negara bagian, pada Rabu (20/10/2021).

DUNIA | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
Kapolresta Malang Kota: Santri Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Kapolresta Malang Kota: Santri Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

NASIONAL | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings