Jenewa, Beritasatu.com- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan hukuman eksekusi mati di Iran sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tahun 2020, Iran mengeksekusi lebih dari 250 orang, termasuk setidaknya empat orang anak. Bahkan pada 2021, Iran telah melakukan 230 eksekusi yang mencakup sembilan wanita dan satu anak yang dieksekusi secara rahasia.
“Proses hukum yang cacat, dakwaan yang tidak jelas menunjukkan vonis hukuman mati merupakan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang,” kata penyelidik Javaid Rehman kepada panel hak asasi manusia Majelis Umum PBB.
Seperti dilaporkan AP, Selasa (26/10/2021), Javaid Rehman mengatakan kepada komite hak asasi manusia Majelis Umum PBB bahwa Iran terus menerapkan hukuman mati "pada tingkat yang mengkhawatirkan.
“Ketiadaan statistik resmi dan kurangnya transparansi seputar eksekusi berarti bahwa praktik ini lolos dari pengawasan yang mengakibatkan pelanggaran serius yang mencegah akuntabilitas,” ujarnya.
Menurut Amnesty International, Iran adalah algojo tertinggi di Timur Tengah tahun lalu, terhitung lebih dari setengah dari 493 eksekusi di kawasan itu, diikuti oleh Mesir, Irak, dan Arab Saudi. Angka tahunan Amnesty mengecualikan Tiongkok, di mana eksekusi diyakini berjumlah ribuan diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Laporan Amnesty menghilangkan eksekusi dari beberapa negara yang dirusak oleh konflik seperti Suriah.
Rehman mengatakan laporan terbarunya menyoroti keprihatinan serius atas alasan yang digunakan Iran untuk menjatuhkan hukuman mati, seperti "biaya keamanan nasional yang tidak jelas.
“Iran juga memiliki proses peradilan yang sangat cacat, di mana bahkan perlindungan paling dasar pun tidak ada,” katanya.
“Unsur-unsur ini, dan ketergantungan yang besar oleh pengadilan pada pengakuan paksa yang diambil di bawah penyiksaan dan pelanggaran pengadilan yang adil lainnya, membuat saya menyimpulkan bahwa penerapan hukuman mati di Republik Islam Iran merupakan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang,” papar Rehman.
Rehman, seorang profesor hak asasi manusia dan hukum Islam kelahiran Pakistan di Universitas Brunel di London, menyebut “penting” bagi Iran untuk melakukan reformasi hukum pidana dan keadilan. Reformasi bisa dimulai yang paling mendesak dengan moratorium hukuman mati bagi pelaku kejahatan anak.
Di luar eksekusi, kata Rehman, situasi hak asasi manusia secara keseluruhan di Iran “tetap suram.” Dia menunjuk pada “kekebalan hukum yang terus-menerus untuk pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia,” termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi kuat dan “pada tingkat jabatan publik tertinggi.”
Sebelumn menjadi presiden, Ebrahim Raisi pernah memimpin peradilan Iran dalam beberapa tahun terakhir dan sebagai jaksa di awal kariernya. Raisi bertugas di apa yang disebut "panel kematian" yang memutuskan siapa yang akan hidup atau dieksekusi di pembersihan yang menurut para aktivis mengakibatkan pembunuhan sebanyak 5.000 orang pada tahun 1988.
“Penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa damai terus menjadi ciri khas pendekatan pihak berwenang terhadap latihan tersebuthak untuk berkumpul secara damai,” katanya kepada komite.
Rehman menunjuk penggunaan amunisi hidup yang mematikan terhadap orang-orang tak bersenjata yang berdemonstrasi menentang kekurangan air di provinsi barat Khuzestan pada bulan Juli, ketika setidaknya sembilan orang termasuk anak di bawah umur tewas dan sejumlah besar pengunjuk rasa lainnya terluka.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
