Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Bamsoet Minta Pemda dan Polda Larang Pengumpulan Massa Saat Kampanye Pilkada

Senin, 21 September 2020 | 14:59 WIB
Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah daerah dan kepolisian daerah menggunakan wewenangnya untuk melarang semua kegiatan pengerahan serta pengumpulan massa saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Termasuk dengan tidak menerbitkan izin konser musik di ruang publik. Darurat virus Corona menjadi alasan paling relevan dan masuk akal untuk tidak menerbitkan izin pengumpulan massa," ujar Bamsoet, sebutan akrab Bambang Soesatyo, melalui keterangan terulis yang diterima Beritasatu.com, Senin (21/9/20).

Dikatakan, kegiatan kampanye dengan mengerahkan massa, menyelenggarakan konser musik, pentas seni budaya hingga aneka lomba di ruang publik berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi saat ini.

Ragam kegiatan itu akan mengundang banyak orang untuk hadir sebagai penonton, sehingga kerumunan orang banyak sulit dihindar.

Ketua DPR ke-20 ini mengingatkan, semua institusi negara maupun institusi pemerintah, dari tingkat pusat hingga daerah, harus menyeragamkan sikap dalam merespons situasi darurat akibat pandemi Covid-19. Sejumlah peraturan dari tingkat pusat maupun daerah sudah diberlakukan untuk merespons situasi darurat itu.

"Semua institusi harus menunjukan konsistensi dalam melaksanakan ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada toleransi atau pembiaran terhadap siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Termasuk terhadap kegiatan pasangan calon, tim sukses serta para simpatisan mereka," tegas Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

Ditambahkan, mulai tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, aktivitas kampanye pilkada akan marak di 270 daerah pemilihan, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Semua kegiatan persiapan Pilkada 2020, termasuk kampanye, harus mematuhi protokol kesehatan.

"Pemda, Polda, KPUD dan Bawaslu Daerah perlu bersinergi untuk memastikan kepatuhan semua pihak mentaati protokol kesehatan saat melakukan kampanye Pilkada selama 71 hari,’’ pungkas Bamsoet.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: Perppu Harus Atur Seluruh Sisa Tahapan Pilkada

KPU meminta agar Perppu mengatur mengenai seluruh tahapan yang sedang dan akan berjalan sebagai kesatuan proses terkait disiplin protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 21 September 2020

Anggap Tidak Ada Bukti, Napoleon Bonaparte Minta Penyidikan Dihentikan

Napoleon Bonaparte meminta penyidikan perkara tindak pidana atas dirinya dihentikan apabila pihak Bareskrim Polri tidak memiliki bukti.

NASIONAL | 21 September 2020

Kejagung-Polri Dinilai Kompak Ungkap Tuntas Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Bareskrim dan Kejagung berkomitmen bekerja sama mengusut tuntas dan memproses hukum siapa pun yang terlibat secara transparan kasus kebakaran gedung Kejagung.

NASIONAL | 21 September 2020

KPU: Iklan di Sosmed Hanya Berlaku 14 Hari

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Raka Sandi mengemukakan kampanye di media sosial (medsos) tidak dilarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Jelang Penetapan Paslon, Bawaslu Jateng: Patuhi Protokol Kesehatan

KPU Jateng menjadwalkan akan menetapkan paslon pilkada 2020 pada 23 September 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi Kejaksaan, Polri, dan KPK diperlukan untuk menjerat mafia kasus Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

11 Tokoh Jateng Terima PWI Jateng Award 2020

Mbak Ita, mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai tokoh perempuan yang melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas Ditembak di Intan Jaya, Polda Papua Masih Selidiki Pelakunya

“Dari keterangan yang saya dengar almarhum bersama istri hendak menuju ke kandang ternak (babi) untuk memberikan makan (ternaknya)," kata Pdt Timototius.

NASIONAL | 21 September 2020

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tak ambil alih perkara Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

Jubir Presiden Sebut Penyelenggaraan Pilkada sesuai Jadwal

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS