Inkindo DKI Jakarta Lakukan Pelatihan Pajak untuk Anggotanya
INDEX

BISNIS-27 425.322 (6.54)   |   COMPOSITE 4870.04 (49.07)   |   DBX 940.805 (-0.47)   |   I-GRADE 127.855 (2.45)   |   IDX30 401.317 (7.5)   |   IDX80 105.56 (1.71)   |   IDXBUMN20 265.398 (6.32)   |   IDXG30 112.997 (1.91)   |   IDXHIDIV20 357.483 (6.59)   |   IDXQ30 117.699 (2.06)   |   IDXSMC-COM 210.149 (1.14)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.69)   |   IDXV30 100.238 (0.88)   |   INFOBANK15 757.481 (12.51)   |   Investor33 352.266 (5.51)   |   ISSI 143.81 (1.55)   |   JII 518.901 (6.54)   |   JII70 176.231 (2.41)   |   KOMPAS100 949.983 (13.23)   |   LQ45 737.154 (13.13)   |   MBX 1342.99 (15.69)   |   MNC36 264.429 (3.91)   |   PEFINDO25 260.033 (1.63)   |   SMInfra18 229.972 (4.74)   |   SRI-KEHATI 296.897 (5.09)   |  

Inkindo DKI Jakarta Lakukan Pelatihan Pajak untuk Anggotanya

Rabu, 13 Februari 2019 | 23:27 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi dan pelatihan perpajakan bagi anggotanya, di Jakarta, Rabu (13/2).

Ketua DPP Inkindo DKI Jakarta, Imam Hartawan di sela-sela kegiatan tersebut mengatakan, kepada pers, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para wajib pajak. Diharapkan dengan sosialisasi ini, tingkat kepatuhan anggota Inkindo makin tinggi. “Di samping meminimalisir kesalahan administrasi saat pengisian pajak,” kata Imam Hartawan.

Imam Hartawan mengatakan, sistem perpajakan di Indonesia memiliki kompleksitas tinggi dan dinamis. Bukan hanya jumlah peraturannya yang banyak, tetapi sering berubah, ditambah sosialisasi yang kurang memadai. “Akibatnya banyak wajib pajak yang kurang paham," tutur Imam Hartawan.

Imam Hartawan menjelaskan, dalam mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, berkeadilan, transparansi, dan menciptakan kepastian hukum, telah ditetapkan UU 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemerintah juga mengatur kembali pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi lewat PP 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Yang kemudian dilakukan perubahan dengan keluarnya PP 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP 51 Tahun 2008.

Kemudian untuk menyelesaikan permasalahan pajak ganda yang terjadi pada perusahaan konsultan dalam mengerjakan proyek jasa konsultansi yang membentuk pola kerja sama, Ditjen Pajak (DJP) melalui surat kepada ketua umum Dewan Pengurus Nasional Inkindo, yaitu tentang penegasan atas permasalahan perpajakan usaha jasa konsultansi dan perpajakan usaha jasa konsultansi yang berkonsorsium.

"Inti surat tersebut menegaskan, sepanjang semua anggota konsorsium perusahaan konsultan tersebut tercantum dalam kontrak sebagai konsultan utama, serta masing-masing anggota konsorsium membuat faktur pajak atas Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemilik proyek, maka perusahaan konsultan tersebut tidak dikenakan pajak ganda atau tidak dikenakan PPh Pasal 23 dan PPN dua kali," kata Imam Hartawan.

Sebagai perusahaan jasa konsultansi skala besar, lanjut Imam Hartawan, Inkindo tergerak untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan program DJP kepada seluruh anggotanya.

Diharapkan dengan sosialisasi ini anggota Inkindo sebagai penyedia jasa mendapatkan informasi akurat dan aktual tentang perpajakan usaha jasa konsultansi sehingga lebih bisa memahami peraturan perpajakan tersebut.

Di samping bisa meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan perusahaan konsultan di bidang usaha jasa konsultansi. "Dalam waktu dekat ini kami akan menyelenggarakan pelatihan perpajakan kepada anggota Inkindo bekerja sama dengan Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) untuk memberikan pelatihan tentang cara penyiapan dan pengisian SPT 2018. Ini agar konsultan mampu menghitung beban pajak pada setiap proyek yang dikerjakan, serta bisa menyiapkan laporan SPTnya," papar Imam Hartawan.

Sementara Wakil Ketua Bidang Pranata Usaha DPP Inkindo DKI Jakarta, Ronald Sihombing Hutasoit, menambahkan, sosialisasi perpajakan sudah dilakukan lima tahun terakhir. Hasilnya sekitar 90% anggota Inkindo tingkat kepatuhannya tinggi. "Parameternya dilihat dari tidak adanya anggota Inkindo yang dipanggil karena ngemplang pajak, atau kasus pajak lainnya," kata Ronald Sihombing Hutasoit.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Eagle High Siap Bangun Pabrik Rp 150 Miliar

Eagle High bakal tambah pabrik baru senilai Rp 150 miliar

EKONOMI | 13 Februari 2019

Pollux Tunjuk CNQC Jadi Kontraktor Utama Gangnam District

Pembangunan proyek superblok Gangnam District menelan investasi Rp 5 triliun.

EKONOMI | 13 Februari 2019

HT: 2019, Kesempatan Indonesia Tingkatkan Ekspor

"Kalau permintaan ekspor turun, kita cari pasar baru. Kalau daya saing turun, kita benahi. Bagaimana bisa lebih produktif, lebih murah, dengan kualitas sama.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Menhub Minta Maskapai Naikkan Tarif Secara Wajar

Menhub meminta agar maskapai penerbangan menaikkan tarif secara wajar apabila dinilai perlu ada kenaikan karena tekanan kondisi ekonomi global.

EKONOMI | 13 Februari 2019

BMAD Dicabut, Ekspor Baja ke Malaysia Bakal Naik

Penghentian BMAD HRC ini dapat mendongkrak ekspor baja Indonesia ke Negeri Jiran.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Industri Baja Minta Perlindungan Pemerintah

Pemerintah sudah seharusnya memberikan perlindungan terhadap industri baja nasional.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Presiden Jokowi Perintahkan Harga Avtur Dihitung Ulang

“Saya sudah perintahkan untuk dihitung. Mana yang belum efisien mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Jokowi.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Tiket Pesawat Mahal, Industri Perhotelan Ikut Terpukul

Kenaikan harga tiket pesawat berdampak pada tingkat hunian hotel.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Garap Proyek Strategis, Pelindo III Siapkan Rp 6,44 Triliun

Pelindo III sudah menyiapkan sejumlah proyek baru di tahun ini.

EKONOMI | 13 Februari 2019

Presiden Perintahkan Penghitungan Ulang Harga Avtur

Presiden Joko Widodo memerintah penghitungan ulang harga avtur agar dapat lebih efisien.

EKONOMI | 13 Februari 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS