DPR Sepakat Keberadaan Konsultan Pajak Harus Diwadahi Undang-undang
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-2.29)   |   COMPOSITE 5059.22 (-13.15)   |   DBX 933.73 (-2.49)   |   I-GRADE 135.366 (-0.65)   |   IDX30 427.201 (-2.8)   |   IDX80 111.513 (-0.59)   |   IDXBUMN20 284.629 (-1.78)   |   IDXG30 118.405 (-0.51)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-2.24)   |   IDXQ30 125.347 (-0.88)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-1.49)   |   IDXV30 105.043 (-0.34)   |   INFOBANK15 803.622 (-1.71)   |   Investor33 371.182 (-1.44)   |   ISSI 148.056 (-0.52)   |   JII 539.107 (-4.41)   |   JII70 182.679 (-1.24)   |   KOMPAS100 996.599 (-4.26)   |   LQ45 780.316 (-4.39)   |   MBX 1404.61 (-3.3)   |   MNC36 278.843 (-0.85)   |   PEFINDO25 265.576 (-2.65)   |   SMInfra18 242.356 (-1.96)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-0.9)   |  

DPR Sepakat Keberadaan Konsultan Pajak Harus Diwadahi Undang-undang

Kamis, 22 Agustus 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Keberhasilan tax amnesty medio 2016 sampai awal 2017, tidak terlepas dari peran konsultan pajak dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak. Oleh karena itu konsultan pajak yang dalam kenyataannya merupakan profesi yang sangat penting dalam penerimaan negara perlu dipayungi oleh undang-undang.

Demikian dikatakan anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, M. Misbakun saat memberikan materi pada Kongres XI hari kedua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Batu, Jawa Timur, Kamis (22/8/2019) sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com.

Misbakun menegaskan, pajak adalah kunci kemandirian bangsa. Saat ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan serta peran pajak semakin nyata sejalan dengan menurunnya sumber daya alam dalam pembiayaan pembangunan.

“Juga adanya keinginan untuk mengurangi porsi utang dalam pembiayaan pembangunan dan selektivitas utang luar negeri ditingkatkan dan difokuskan untuk pembiayaan program-program prioritas pembangunan,” kata dia.

Menurut Misbakun, pentingnya peran pajak menuntut penataan kelembagaan beserta fungsi-fungsi yang ada di dalamnya, sehingga menjadi penting dilakukan reformasi pajak secara menyeluruh untuk mewujudkan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam reformasi pajak, yaitu peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan keparcayaan terhadap administrasi pajak dan peningkatan produktivitas aparat pajak.

Dikatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak yang merupakan inisiatif DPR nantinya dapat menjadi regulasi yang menjembatani kepentingan antara wajib pajak dan negara. Peran konsultan pajak harus diatur dalam UU sebagai profesi yang harus memiliki keahlian, ilmu pengetahuan dan sertifikasi tersendiri.

Ia mengatakan, suatu kebijakan pajak tidak dapat hanya diatur dengan undang-undang pajak, melainkan juga harus dilengkapi dengan peraturan turunan dari undang-undang. “Singkatnya Konsultan Pajak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, di mana di dalamnya ada undang-undang dan aturan pelaksananya,” kata dia.

Jasa konsultan pajak, kata dia, bukan saja bermanfaat bagi wajib pajak tetapi juga membantu otoritas pajak (Fiskus) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajakyang sangat kuat korelasinya dengan peningkatan penerimaan negara.

Konsultan pajak dapat berperan sebagai penghubung untuk memberikan pemahaman yang benarkepada wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan sehingga dapat mengurangi terjadinya sengketa yang menghambatbpenerimaan negara.

Dengan peran penting tersebut, kata dia, maka konsultan pajak harus dapat dipercaya oleh masyarakat wajib pajak maupun aparatbpajak sehingga konsultan pajak harus profesional, bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Ia mengatakan, undang-undang konsultan pajak diperlukan dalam rangka, pertama, memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi konsultan pajak, sama halnya dengan profesi lain, seperti advokat, dokter, akuntan.
Kedua, menyelaraskan pengaturan profesi konsultan pajak di negara lain setingkat undang-undang.

Dukung Soebakir

Pada kesempatan tersebut Misbakun sempat memberikan dukungannya kepada Mochamad Soebakir sebagai Ketua Umum IKPI periode 2019-2024, karena selama ini terjalin kerja sama yang baik antara IKPI dengan pemerintah juga dengan DPR.
Sebagaimana dalam agenda Kongres XI IKPI di Batu, Jawa Timur, Kamis (22/8/2019) malam ini dilakukan pemilihan ketua umum IKPI masa bhakti 2019-2024.

Sampai berita ini diturunkan Kongres masih berlangsung dengan agenda pemaparan masing-masing komisi dan nantinya akan diakhiri dengan pemilihan ketua umum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya Kongres IKPI XI dihadiri 1.088 perserta dari seluruh Indonesia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mitratel Dorong Transformasi Telkom Lewat Bisnis IoT

Bisnis IoT adalah salah satu tren teknologi strategis yang diperkirakan akan terus berkembang.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Lagi, BI Turunkan Suku Bunga Acuan 25 bps Jadi 5,5%

Strategi operasi moneter tetap diarahkan untuk memastikan kecukupan likuiditas dan meningkatkan efisiensi pasar uang.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Kepala Bappenas Buka Suara soal Wacana Provinsi Bogor Raya

Pendirian provinsi baru hanya akan menambah masalah baru.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Kelola Manajemen Risiko, Bank BJB Wujudkan Bisnis Berkelanjutan

Manajemen risiko yang baik menjadi salah satu kunci yang harus dipraktikkan dalam setiap usaha bisnis.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

KAHMIPreneur Nilai KEK Mandalika dapat Jadi Penggerak Ekonomi NTB

KEK Mandalika diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi serta menghilangkan kesenjangan antar wilayah di NTB.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Carmelita: Swasta Sudah Terlibat di Tol Laut Sejak 2016

Awalnya hanya Pelni yang dilibatkan pemerintah dalam membangun tol laut.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Sejalan Mata Uang Asia, Rupiah Melemah Siang Ini

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.226-Rp 14.247 per dolar AS.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Sesi I, IHSG Berkurang 0,49% ke Posisi 6.221

Sebanyak 146 saham naik, 231 saham melemah dan 170 saham stagnan.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Bursa Asia Dilanda Aksi Jual Saham Siang Ini

Indeks Hang Seng di Hong Kong melemah 229,2 (0,87 persen) mencapai 26.040.

EKONOMI | 22 Agustus 2019

Perluas Cakupan Asuransi Digital, FWD Life Gandeng K-Link

FWD Life merupakan salah satu pelopor asuransi jiwa digital di Indonesia.

EKONOMI | 21 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS