Kemkop dan UKM Berharap RUU Perkoperasian Segera Jadi UU
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Kemkop dan UKM Berharap RUU Perkoperasian Segera Jadi UU

Jumat, 6 September 2019 | 15:37 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD


Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan, menegaskan, kehadiran Undang-undang (UU) Perkoperasian amat penting dan strategis. Bagi pemerintah, UU itu bisa menjadi guide atau landasan dalam menggulirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak khususnya pada koperasi di Indonesia. "Bagi koperasi sendiri, kehadiran UU Perkoperasian merupakan payung hukum sehingga memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usaha koperasinya, ketimbang tidak ada UU", tandas Prof Rully kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/9/2019).
Memang, kata Rully, saat ini ada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang sifatnya sementara setelah UU Nomor 17 Tahun 2012 juga tentang Koperasi dicabut. Tapi, UU Nomor 25 itu sudah harus banyak penyesuaian, terlebih di era sekarang. "Urgensinya bagi koperasi, jika kita memiliki UU sama artinya kita memiliki back-up yang kuat untuk banyak hal", ujar Prof Rully.
Oleh karena itu, Rully berharap agar RUU Perkoperasian bisa segera disahkan menjadi UU pada masa kerja DPR periode sekarang yang sebentar lagi akan purna tugas. "Semoga bisa tuntas pada periode DPR sekarang. Dan kalau disahkan menjadi UU, kita sudah siap dengan PP-nya", kata Rully.
Tapi, bila sebaliknya, lanjut Rully, misalnya di carry-over ke periode DPR yang baru, pihaknya juga sudah siap. "Pokoknya, kita akan menerima segala keputusan yang ada, terkait RUU Perkoperasian ini. Harapannya ya bisa tuntas segera di periode sekarang", ungkap Rully lagi.
Untuk itu, Rully menjelaskan, pada 13 September 2019 mendatang sudah teragendakan untuk Rapat Kerja antara pemerintah (Kemkop dan UKM) dengan Panja Komisi VI DPR membahas RUU Perkoperasian. "RUU ini sudah ada di Panja Komisi VI sejak 2016. Pemerintah dan DPR sangat concern untuk menyelesaikan UU Perkoperasian. Sayangnya, kita belum memiliki kecocokan waktu untuk mengadakan Raker yang tadinya sudah disusun sejak 16 Juli lalu. Nah, sekarang mudah-mudahan Raker pada 13 September ini tidak tertunda lagi", papar Rully.
Rully mengakui, secara substansi sebenarnya isi RUU Perkoperasian sudah tidak ada masalah yang berarti. "Sejak 2016 sudah kita masukkan draft-nya ke DPR, dan oleh dewan dilakukan beberapa perubahan. Sebagian besar pasal isi RUU tersebut sudah konsinyering dengan kita. Yang belum itu ada pasal yang berkaitan dengan Dekopin dan beberapa hal berkaitan dengan redaksional saja", imbuh Rully.
Rully menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan secara informal bahwa ada pasal-pasal yang masih mengganjal secara formal. "Dan mereka menyetujui untuk diubah. Mudah-mudahan, dalam forum pada 13 September nanti akan ada kesepakatan-kesepakatan", pungkas Rully.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cadev Agustus Meningkat Jadi US$ 126,4 M

Cadev akhir Agustus 2019 tercatat sebesar US$ 126,4 miliar, meningkat dibandingkan Juli 2019 sebesar US$125,9 miliar.

EKONOMI | 6 September 2019

Co-living Jadi Solusi Rumah Kaum Milenial

Konsep co-living yang sudah lama dianut kota-kota besar luar negeri bisa menjadi alternatif solusi tempat tinggal untuk para profesional muda.

EKONOMI | 6 September 2019

Radisson Hotel Group Siapkan Ekspansi di Indonesia

RHG membidik 10 destinasi wisata prioritas yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia.

EKONOMI | 6 September 2019

Klaster Baru di Perumahan Modernland Cilejit Terjual 70%

Modernland Cilejit merupakan target investasi dan sasaran rumah pertama bagi keluarga yang sangat mengguntungkan.

EKONOMI | 6 September 2019

Sambut Hari Pelanggan, Canon Gelar Beragam Program Spesial

Canon dan PT Datascrip menyelenggarakan program “Semarak HARPELNAS bersama Canon” untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2019.

EKONOMI | 6 September 2019

Sesi I, IHSG Menguat ke 6.320

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,2 persen ke kisaran 6.320,43.

EKONOMI | 6 September 2019

Rupiah Siang Ini Menguat ke Kisaran Rp 14.130-an

Rupiah berada di level Rp 14.133,5 per dolar AS atau terapresiasi 21,5 poin (0,15 persen).

EKONOMI | 6 September 2019

Pegadaian Kolaborasi dengan 7 BUMN dan 14 Perusahaan Swasta

Kolaborasi semacam ini membuka kesempatan untuk meningkatkan volume penjualan dan pemasaran produk masing-masing perusahaan.

EKONOMI | 6 September 2019

Harga Emas Antam Turun Rp 10.000 Hari Ini

Harga emas Antam hari ini Rp 765.000 atau turun Rp 10.000.

EKONOMI | 6 September 2019

Rupiah Menguat 10 Poin ke Rp 14.145 Pagi Ini

Rupiah berada di level Rp 14.145 per dolar AS atau terapresiasi 10 poin (0,07 persen).

EKONOMI | 6 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS