Korni Dukung Tekad Pemerintah Turunkan Harga Gas Industri
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Korni Dukung Tekad Pemerintah Turunkan Harga Gas Industri

Rabu, 8 Januari 2020 | 23:15 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Komite Relawan Nasional Indonesia (Korni) mendukung penuh terhadap tekad pemerintah yang ingin segera menurunkan harga gas untuk industri. Sebab, dengan harga gas industri yang kompetitif, diyakini mampu mendongkrak produktivitas dan daya saing bagi sektor manufaktur di dalam negeri.

“Padahal sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kami meminta agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh,” kata Ketua Umum Korni M. Basri BK di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Basri menjelaskan, guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional supaya lebih meroket, salah satu kuncinya adalah menggenjot kinerja industri manufaktur. “Karena selama ini industri manufaktur selalu menjadi kontributor paling besar terhadap PDB kita,” ujarnya.

Merujuk data Kementerian Perindustrian, sumbangsih industri pengolahan hingga triwulan III tahun 2019 mencapai 19,62%, merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Sedangkan, sektor industri pengolahan nonmigas sendiri menyetor sebesar 17,56%.

“Nyatanya, sampai saat ini baru tiga sektor yang menikmati harga gas yang kompetitif, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, dan industri baja. Empat sektor lainnya masih menunggu realisasi Perpres 40/2016,” papar Basri. Keempat sektor itu adalah industri sarung tangan, keramik, kaca, dan oleokimia.

Ketum Korni menambahkan, ketersediaan gas sebagai bahan baku menjadi faktor vital untuk menjaga keberlangsungan produksi di sektor industri. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Apalagi jika didukung dengan harga yang kompetitif.

“Jadi, pemerintah perlu optimalkan seluruh potensi gas yang ada di dalam negeri, sehingga industri kita terus tumbuh dan berkembang. Dengan terbangunnya sektor industri, tentu membawa multiplier effect yang luas bagi perekonomian seperti peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa,” paparnya.

Dalam rapat terbatas pada Senin, 6 Januari lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya lantaran aturan Perpres 40/2016 tidak berjalan baik. Jokowi menuturkan, gas bukan sekadar komoditas, melainkan juga modal pembangunan untuk memperkuat industri nasional.

Menurut Kepala Negara, porsi gas yang besar meningkatkan biaya produksi dan berdampak pada hasil produk yang mahal. “Kita kalah terus produk-produknya gara-gara harga gas yang mahal,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, mengatakan, penurunan harga gas industri bisa meningkatkan produktivitas industri hingga 30%. Namun saat ini harga gas dinilai masih terlalu mahal bagi industri lantaran berada di kisaran US$ 8 per MMBTU.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berjanji akan menemukan solusi untuk menurunkan harga gas industri dalam tiga bulan ke depan. "Saya janji lapor Presiden Joko Widodo pada awal Maret harus selesai," tuturnya.

Pemerintah saat ini sedang mengkaji tiga pilihan kebijakan untuk menurunkan harga gas industri dari Kemenperin. Opsi tersebut antara lain pengurangan atau penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas penjualan gas milik negara kepada industri pengguna. Pemerintah mendapat porsi sebesar US$ 2,2 per MMBTU.

Kebijakan lain yang diusulkan adalah penerapan domestic market obligation (DMO) gas bagi para kontraktor kerja sama. Rencana ini sempat didorong Dewan Perwakilan Rakyat demi menjamin pasokan gas untuk industri, seperti pupuk dan petrokimia. Opsi lainnya adalah memudahkan importasi bagi swasta untuk memasok gas ke kawasan industri tertentu yang belum teraliri jaringan gas nasional.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

2019, Pegadaian Salurkan Pembiayaan Rp 140 Triliun

Pegadaian menargetkan pembiayaan tumbuh 17 persen yoy.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Komisi VII DPR Apresiasi Kinerja Pertamina MOR V

Pertamina MOR V dinilai mampu mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM dengan baik di wilayah Jawa Timur.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Pertamina MOR V Diminta Kampanyekan Gas Elpiji Khusus Orang Miskin

Penyaluran elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran dinilai masalah klasik dan sudah lama terjadi.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Kolaborasi OVO-Pegadaian Wujudkan Inklusi Keuangan Digital hingga Perdesaan

Potensi membawa lebih dari 13,4 juta nasabah Pegadaian ke dalam ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.

EKONOMI | 8 Januari 2020

OVO Kerja Sama dengan Pegadaian, Seperti Apa Bentuknya?

Nasabah Pegadaian dapat melakukan transaksi keuangan melalui OVO

EKONOMI | 8 Januari 2020

Menteri Keuangan Pastikan Proses Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses sertifikasi produk halal bagi usaha mikro kecil (UMK) tidak akan dipungut biaya atau gratis.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Danone Aqua Raih 10 Penghargaan dari Kementerian LHK

Anugerah Proper Emas di raih oleh Pabrik Aqua Mambal, Bali dan Pabrik Aqua Klaten, Jawa Tengah.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Luhut Sebut Investasi Tiongkok Bukan Urusan Kedaulatan

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Tiongkok tidak pernah meminta Indonesia untuk menukar kedaulatan negara demi investasi dari Tiongkok.

EKONOMI | 8 Januari 2020

Rupiah Ditutup Melemah 22 Poin ke Rp 13.900

Rupiah berada di level Rp 13.900 per dolar AS atau terdepresiasi 22 poin (0,16 persen).

EKONOMI | 8 Januari 2020

304 Saham Melemah, IHSG Terkoreksi ke 6.225,7

Investor asing mencatat aksi jual sebesar Rp 17,59 miliar.

EKONOMI | 8 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS