Indonesia-Korsel Segera Rampungkan Sistem Perlindungan PMI di Korsel
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Indonesia-Korsel Segera Rampungkan Sistem Perlindungan PMI di Korsel

Jumat, 17 Januari 2020 | 09:36 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat untuk segera menyelesaian pembaharuan (renewal) nota kesepahaman (MoU) penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Korsel melalui skema employment permit system (EPS).

Kesepakatan percepatan finalisasi renewal tersebut disampaikan Ida Fauziyah saat menerima Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Korea, Im Seo-Jeong di Kantor Kemnaker, Kamis (16/1/2020).

"Pemerintah RI telah menyampaikan counter-draft MoU EPS kepada Menaker Korsel, pada September 2019 lalu, melalui saluran diplomatik dan finalisasi pembaharuan MoU EPS, pihak Korsel secara prinsip setuju untuk digelar pertemuan teknis JWG (Joint Working Group) pada akhir Februari 2020 di Korsel, " Ida dalam siaran persnya, Jumat (17/1/2020).

Menurut Ida, kedua negara berkomitmen meningkatkan pelindungan, sehingga Mou EPS tersebut nantinya ada penambahan-penambahan.

“Yang mana perlu adanya kompromi dari Korsel. Secara substansi kedua pihak sudah oke, maka akan kita segerakan untuk diselesaikan. Semoga EPS ini dapat segera ditandatangani untuk menjamin perlindungan lebih baik bagi pekerja migran kita di Korsel,” kata Ida.

Ida menambahkan, selain perundingan finalisasi renewal EPS, forum JWG nanti juga akan membicarakan masalah legal drafting (keabsahan hukum) dari kedua negara. Tim pemerintah Indonesia direncanakan akan mengirim utusan dari Kemnaker, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ida mengungkapkan, perundingan pembaharuan dokumen MoU oleh Indonesia dan Korsel sendiri telah berlangsung sejak 2015. Lamanya proses negosiasi disebabkan adanya usulan revisi/tambahan klausul untuk dapat meningkatkan perlindungan PMI. Sementara itu, format MoU penempatan EPS ini sudah template untuk ke-16 negara pengirim, termasuk Indonesia.

“Pada prinsipnya, Indonesia dapat menyetujui substansi teknis di dalam counter-draft MoU yang telah disampaikan oleh pihak Korsel sebelumnya. Tetapi masih terdapat beberapa poin substansi legal drafting yang perlu mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak,” ujarnya.

"Pengiriman PMI ini sudah dilakukan sejak tahun 2007. Mou ini sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2015, tetapi secara otomatis bisa diperpanjang masa berlakunya. Dengan adanya regulasi PMII yang baru ini, maka perlu adanya adjustment, " lanjut Ida.

Ida menjelaskan, melalui skema sistem izin kerja EPS, PMI yang bekerja di Korsel akan memperoleh perlakuan dan hak yang sama sebagaimana tenaga kerja Korsel sesuai dengan Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan yang berlaku di Korsel. Jadi, EPS ini memiliki sistem yang mencakup mengenai penempatan dan perlindungan PMI di Korsel.

"Penempatan melalui skema EPS meliputi lima sektor yaitu manufaktur, konstruksi, jasa, perikanan, dan pertanian. Hanya saja, hingga saat ini Indonesia baru menempatkan di sektor manufaktur dan perikanan, " kata Ida.

Lindungi ABK

Ida mengatakan, selain masalah EPS, pihaknya juga menyinggung masalah pentingnya perlindungan bagi awak kapal (ABK) mengingat awak kapal itu berada di luar skema EPS dan kondisinya rentan sekali. “Kami minta Kemnaker Korsel juga memberikan pelindungan bagi ABK dari Indonesia. Bahkan, kalau bisa ada Mou terpisah, “ ujar Ida.

Ida kembali perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal panjang menindaklanjuti permintaan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden Korsel Moon Jae-in, akhir November 2019.

Sementara Wamen Korsel, Im Seo-Jeong menyatakan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap para ABK Indonesia dan memastikan pemerintah Korsel selalu mengutamakan keselamatan. Bahkan akan segera mempersiapkan Desk pengaduan bagi ABK Indonesia di Korsel.

"Kami berupaya agar ABK dapat bekerja dengan baik. Meski perlindungan bagi ABK bukan ranah kami, tetapi mereka akan mengkoordinasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Korsel, untuk menjadi perhatian," ujar Im Seo-Jeong seraya berharap Atnaker Indonesia di Korsel terus intens berkoordinasi dengan KKP Korsel.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

IHSG di Zona Merah pada Awal Perdagangan

Pukul 09.15 WIB, IHSG melemah 5 poin (0,10 persen) menjadi 6.280.

EKONOMI | 17 Januari 2020

Harga Minyak Naik Didorong Kesepakatan Perdagangan

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 62 sen atau 1,0 persen menjadi US$ 64,62 per barel.

EKONOMI | 17 Januari 2020

Awal Sesi, Rupiah Menguat saat Mata Uang Asia Bervariasi

Transaksi rupiah pagi ini diperdagangkan dalam kisaran Rp 13.634 - Rp 13.652 per dolar AS.

EKONOMI | 17 Januari 2020

Harga Emas Terpangkas Dipicu Data Ekonomi

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari turun US$ 3,50 atau 0,23 persen, menjadi US$ 1.550,50 per ounce.

EKONOMI | 17 Januari 2020

IHSG Diperkirakan Menguat, Ini Rekomendasi Sahamnya

Potensi kenaikan IHSG didukung penandatanganan kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok.

EKONOMI | 17 Januari 2020

BRI Dukung Pembiayaan KPR D’Marco Diamond Residence

BRI memberikan fasilitas bunga KPR yang menarik untuk konsumen D’Marco Diamond Residence.

EKONOMI | 17 Januari 2020

Indeks S&P Catat Rekor Didukung Positinya Data Ekonomi

Indeks S&P 500 melampaui 3.300 untuk pertama kalinya dalam sejarah didukung kenaikan pendapatan emiten dan kuatnya data ekonomi.

EKONOMI | 17 Januari 2020

PTPN XII Lanjutkan Pembangunan Jembatan Kalirejo

Selain untuk kepentingan PTPN XII, proyek jembatan ini juga bisa dimanfaatkan warga sekitar.

EKONOMI | 16 Januari 2020

Hadapi Musim Tanam, Stok Pupuk Kaltim Aman

Penyaluran pupuk subsidi di daerah-daerah pemasaran sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Tahun 2020.

EKONOMI | 16 Januari 2020

Serba Dinamik Akuisisi Gedung Surya Cipta Banten

Salah satu aset properti milik PT SCB diakuisisi oleh PT SDI.

EKONOMI | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS