Pemerintah Harus Siapkan Big Data untuk Lindungi PMI
INDEX

BISNIS-27 503.122 (0)   |   COMPOSITE 5724.74 (0)   |   DBX 1066.46 (0)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 491.004 (0)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 976.214 (0)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 167.54 (0)   |   JII 607.336 (0)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1162.4 (0)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1587.29 (0)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0)   |   SMInfra18 287.626 (0)   |   SRI-KEHATI 361.444 (0)   |  

Pemerintah Harus Siapkan Big Data untuk Lindungi PMI

Selasa, 28 Januari 2020 | 18:54 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah harus menyediakan layanan digital menggunakan big data untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

“Kita harus memproyeksikan masalah-masalah yang muncul sebagai efek dari peliknya persoalan disrupsi digital dalam menyoal kerja masa depan (future work), tantangan klasik tata kelola, dan naiknya gelombang tenaga kerja baru. Di sinilah pentingnya big data itu,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, kepada SP, Selasa (28/1/2020).

Kepala Bagian Pemberitaan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Edi Puji, ketika dikontak, mengatakan, permintaan Migrant Care itu tidak berlebihan. Sebab, pemerintah sendiri menyadari bahwa selama ini memang data di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah tidak seragam.

“Data soal PMI atau TKI dari Kemnaker, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tidak sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak sama dengan kami,” kata dia.

Menurut Edi, Kemnaker sudah menyadari itu, dan sekarang sedang berkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait untuk membuat satu data. “Kami sepakat sekali dengan big data itu. Kami sedang bekerja untuk itu,” kata dia.

Wahyu mengatakan, menjawab tantangan yang muncul bersamaan dengan era digital, Migrant Care mengupas proyeksi isu PMI dalam analisis berbasis data melalui laporan “Migrant Care Outlook 2020” di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Ia mengatakan, laporan itu diluncurkan bersamaan dengan peluncuran buku terjemahan “Hak Asasi Migran di Abad-21”. “Penerbitan dan publikasi buku ini menjadi salah satu cara untuk penyebaran pengetahuan publik yang komprehensif tentang isu bermigrasi, khususnya dalam konteks persoalan pekerja migran Indonesia serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia,” kata dia.

Wahyu menghimbau masyarakat sipil untuk turut serta mengawal rancangan omnibus law Cipta Lapangan Kerja yang akan meleburkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) yang berpotensi memenggal substansi perlindungannya.

Di sisi lain, Kepala Pusat Studi dan Kajian Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah, menyampaikan kekecewaannya kepada negara yang tidak aktif berperan setelah pekerja migran yang menjadi korban kasus kriminal di luar negeri kembali ke Indonesia. “Peran reintegrasi ini kemudian harus diisi oleh LSM dan masyarakat sipil secara umum,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PMI akan terus menjadi korban kasus irregular migrant worker.
Selanjutnya, Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan Periode 2015-2019, menyampaikan kekhawatirannya manakala negara mungkin akan dilewati perannya untuk memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. “Proyeksi ini mungkin terjadi bila migrasi turisme terus meningkat,” ujar Yuni.

Selain itu, komitmen untuk melakukan pendekatan kultural terhadap purna migran untuk membangun daerahnya setelah kembali dari luar negeri juga perlu dianggap secara serius oleh negara.

Wahyu berharap Migrant Care Outlook 2020 akan digunakan sebagai basis data bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mengurai permasalahan terkait PMI.

“Negara harus menguatkan komitmen menghapuskan sentimen diskriminatif terhadap pekerja migran, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain,” pungkas Wahyu.

Wahyu mendorong adanya inovasi berbasis data dan IT untuk membuat mekanisme yang memudahkan pekerja migran dalam mengakses hak-haknya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tugu Insurance dan Pertamina Perkuat Sinergi

Anak perusahaan Tugu Insurance perkuat sinergi dengan Pertamina untuk meningkatkan produktifitas.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Dompet Digital Dana Klaim Miliki 35 Juta Pengguna Aktif

Dana juga membuka kerja sama baru dengan mitra bisnis dari berbagai skala dan bidang usaha.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Pola Konsumsi Berubah, BPS Sesuaikan Penghitungan IHK

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

EKONOMI | 28 Januari 2020

BKPM Minta Sinopec Percepat Bangun Depo Minyak Batam

Proyek yang sudah ground breaking pada 10 Oktober 2012 termasuk termasuk ke dalam daftar investasi mangkrak di Indonesia.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Pimpin Ratas, Jokowi Bahas 4 Strategi Bidang Keuangan

Menurut Jokowi, layanan keuangan digital harus terus dikembangkan.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 13.644

Rupiah berada di level Rp 13.644 per dolar AS atau terdepresiasi 29 poin (0,21 persen).

EKONOMI | 28 Januari 2020

IHSG Ditutup Melemah ke 6.111

nvestor asing mencatat aksi jual sebesar Rp 469,29 miliar.

EKONOMI | 28 Januari 2020

GMF Aero Asia Bidik Laba Bersih Tumbuh 10%

Posisi Garuda Maintenance Facility Aero Asia sebagai pemain utama dalam jasa MRO di Asia maupun global menjadi modal kuat untuk terus tumbuh.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Lippo Karawaci Tutup Atap Eastern Tower Embarcadero Bintaro

Embarcadero Bintaro hadir dengan visi baru The Connected District.

EKONOMI | 28 Januari 2020

Realisasi Investasi Tiongkok ke Indonesia Sementara Ini Masih Normal

Dampak virus korona terhadap investasi baru bisa diukur dampaknya pada akhir Februari mendatang.

EKONOMI | 28 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS