Pemerintah Didesak Segera Evaluasi MoU Penempatan PMI dengan Malaysia
INDEX

BISNIS-27 426.538 (9.14)   |   COMPOSITE 4842.76 (86.03)   |   DBX 923.5 (4.3)   |   I-GRADE 127.867 (2.68)   |   IDX30 404.318 (9.27)   |   IDX80 105.647 (2.39)   |   IDXBUMN20 263.312 (8.62)   |   IDXG30 113.239 (2.01)   |   IDXHIDIV20 361.834 (7.99)   |   IDXQ30 118.461 (2.52)   |   IDXSMC-COM 206.934 (2.87)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (4.81)   |   IDXV30 99.778 (2.72)   |   INFOBANK15 760.318 (20.93)   |   Investor33 353.585 (8.19)   |   ISSI 142.238 (2.16)   |   JII 514.346 (8.02)   |   JII70 174.038 (3.24)   |   KOMPAS100 945.162 (21.52)   |   LQ45 740.002 (16.7)   |   MBX 1338.07 (26.39)   |   MNC36 264.409 (6.09)   |   PEFINDO25 251.635 (6.23)   |   SMInfra18 228.656 (3.83)   |   SRI-KEHATI 297.818 (7.21)   |  

Pemerintah Didesak Segera Evaluasi MoU Penempatan PMI dengan Malaysia

Rabu, 19 Februari 2020 | 17:05 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang telah kedaluwarsa sejak tahun 2016 dan belum diperbaharui. “Sudah saatnya pemerintah evaluasi MoU dengan Malaysia, demi perlindungan hukum PMI kita sana,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Rabu (19/2/2020).

Wahyu mengatakan itu terkait delapan PMI yang diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur di Malaysia. Dua perusahaan ini menempatan delapan PMI itu di Perusahaan IClean Services Sdn Bhd, dan pihak Perusahaan IClean Services Sdn Bhd tidak membayar gaji delapan PMI ini.

Delapan PMI yang yang dimaksud akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada 13 Februari 2020 pukul 19.25 waktu setempat. Pemulangan dilakukan setelah sekitar satu bulan setelah para pekerja ditahan di Tahanan Imigrasi Semenyih Malaysia.
Berkaitan dengan itu, Wahyu mendesak agar Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kementerian Sosial RI, untuk memfasilitasi layanan medis, konseling dan rehabilitasi para PMI itu.

Wahyu juga meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri terkait indikasi TPPO yang dilakukan oleh PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur yang menempatkan delapan PMI bekerja di Perusahaan IClean Services Sdn Bhd.

Wahyu juga meminta Atase Ketenagakerjaan KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan sanksi black-list terhadap Perusahaan IClean Services Sdn Bhd di Malaysia.

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan protes keras terhadap tindakan Pemerintah Malaysia yang melakukan diskriminasi hukum terhadap delapan PMI itu.

KBRI Kuala Lumpur juga harus memperbaiki tata kelola perlindungan PMI sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lapor ke KBRI

Wahyu mengatakan, sebelum ditahan, empat diantara delapan PMI tersebut telah melapor ke KBRI Kuala Lumpur pada 11 November 2019 dan 17 November 2019. Kemudian upaya mediasi dilaksanakan pada 20 November 2019 antara dua pekerja dan Perusahaan Iclean Services Sdn Bhd yang difasilitasi oleh KBRI Kuala Lumpur.

Namun mediasi tersebut lebih menguntungkan perusahaan karena tidak seluruh tuntutan mereka dipenuhi. Kemudian, yang awalnya empat PMI tersebut meminta pendampingan daripada Migrant Care pada 23 November 2019 bertambah total menjadi delapan PMI pada 28 November 2019.

Dalam upaya pemenuhan hak-haknya, para korban didampingi Migrant Care melaporkan Perusahaan IClean Services Sdn Bhd ke Majelis Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran (Mapo) pada tanggal 25 November 2019. Pada 11 Desember 2019, melakukan pelaporan ke Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia dan Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

Upaya tersebut dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja. Beberapa dugaan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh Perusahaan IClean Services Sdn Bhd, antara lain penempatan kerja, pembayaran, dan besaran gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Selain itu, tidak adanya penggantian uang kerja lewat jam kerja (uang lembur), terjadi penahanan dokumen dan pembatasan akses komunikasi, terbatasnya peralatan keselamatan kerja dan terjadinya kekerasan.

Bahkan ditemukan dugaan praktik penempatan pekerja anak (di bawah umur), salah satu pekerja migran diberangkatkan saat berusia 16 tahun.

Perusahaan IClean Services Sdn Bhd sebagai pelanggar hukum tidak mendapatkan sanksi apa pun. Sedangkan para korban justru dikriminalisasi.

Pihak Imigresen menahan mereka pada tanggal 7 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari Pejabat Tenaga Kerja Pelabuhan Klang, kata Wahyu, para PMI ini ditahan karena kabur dari Perusahaan Iclean Services Sdn Bhd.

Padahal alasan mereka melarikan diri karena menuntut hak gaji dan lapor ke KBRI Kuala Lumpur. Seharusnya, KBRI Kuala Lumpur mengupayakan mereka untuk diberikan bantuan hukum yang maksimal dengan salah satunya memindahkan mereka dari Tahanan Imigrasi ke Shelter KBRI Kuala Lumpur.

Atas pelaporan delapan PMI, kata Wahyu, seharusnya aparat penegak hukum baik di Malaysia dan Indonesia, memproses dugaan tindak pidana perdagangan orang dan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja migran yang dilakukan oleh Perusahaan IClean Services Sdn Bhd (PT Bukit Mayak Asri dan PT Millenium Muda Makmur turut melakukan perbuatan) secara menyeluruh dan mendengarkan keterangan para pekerja sebagai korban serta menelusur hingga ke jejaringnya.

“Hingga saat ini belum ada proses penyelidikan mengenai keterlibatan perusahaan perekrutnya yang bisa meloloskan pekerja migran yang masih berusia 16 tahun,” kata Wahyu.

Saat ditahan, pada tanggal 13 Januari 2020 telah dilakukan mediasi yang diinisasi dan difasilitasi oleh Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, dihadiri oleh Perwakilan KBRI Kuala Lumpur serta perwakilan dari Perusahaan IClean Services Sdn Bhd. Hasilnya, Perusahaan IClean Services Sdn Bhd menyepakati untuk memberikan uang gaji dan kompensasi sebesar RM 85.100,19 (tuntutan awal sebesar RM 122.500) kepada delapan PMI yang menjadi korban. Pembayaran dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama sebesar RM 65.000,00 dibayarkan secara tunai pada hari yang sama kepada perwakilan kedutaan yang disaksikan oleh para pekerja. Tahap kedua, sebesar RM 20.100,19 dibayarkan langsung ke Kantor Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur pada 7 Februari 2020.

Berdasarkan keterangan korban, jumlah pemenuhan hak gaji dan kompensasi yang diwakili oleh KBRI Kuala Lumpur tidak sesuai dengan tuntutan korban. Migrant Care sebagai penerima kuasa korban menilai kurangnya transparansi atas upaya-upaya yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur kepada para korban.

Sebelum dipulangkan ke Indonesia, pada 13 Februari 2020 di Bandara KLIA, Migrant Care Kuala Lumpur mendampingi dan menemukan bahwa delapan PMI dalam kondisi tangan diborgol, diperlakukan seperti pelaku kejahatan.

Mereka juga menceritakan bahwa selama ditahan, mereka mengalami kekerasan verbal, fisik dan psikologis yang dilakukan oleh Petugas Imigrasi Malaysia. “Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air, makanan, tempat tidur, pembalut dan obat tidak terpenuhi dengan layak,” kata Wahyu.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kurs Rupiah terhadap Dolar Terpantau Stabil

Kurs rupiah berada di level Rp 13.695 per dolar AS atau terdepresiasi 1 poin.

EKONOMI | 19 Februari 2020

Bursa Asia Ditutup Naik, Eropa Dibuka Menguat

Strait Times Singapura pada pukul 16.00 ditutup naik 16 poin (0,52 persen) mencapai 3.213.

EKONOMI | 19 Februari 2020

IHSG Ditutup Menguat 0,7%%

Pada penutupan IHSG hari ini, indeks menguat 0,71 persen ke kisaran 5.928,79,

EKONOMI | 19 Februari 2020

Budaya Organisasi Berperan pada Tingkat Kepuasan Pelanggan

Pemimpin yang hebat bukanlah pada saat ia menjabat, namun pada saat ia selesai bertugas.

EKONOMI | 19 Februari 2020

Metro Healthcare Targetkan Dana IPO Rp 1,1 Triliun

Dana IPO untuk kebutuhan ekspansi di anak usaha dam modal kerja.

EKONOMI | 19 Februari 2020

BRISPOT, Jurus BRI Mendigitalisasi Penyaluran Kredit Mikro

BRISPOT merupakan aplikasi khusus para tenaga pemasar mikro BRI atau Mantri BRI untuk memproses kredit mikro.

EKONOMI | 19 Februari 2020

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Misbakhun Minta Menkeu Optimalkan Pajak

Misbakhun meminta Menkeu menekan beban pembayaran bunga utang dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

EKONOMI | 19 Februari 2020

IHSG Sesi I Menguat ke 5.917,7

IHSG bergerak di kisaran terendah 5.898,7 hingga tertinggi di 5.920,69 pada perdagangan hari ini.

EKONOMI | 19 Februari 2020

Tinggi, Permintaan Profesi Full Stack di Indonesia

Salah satu profesi paling dicari di bidang ekonomi digital ialah full stack development yang bisa bekerja sebagai front-end maupun back-end developer.

EKONOMI | 19 Februari 2020

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Melemah ke Rp 13.714,5

Nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.714,5 per dolar AS atau terdepresiasi 20,5 poin (0,15 persen).

EKONOMI | 19 Februari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS