UMKM Terdampak Covid-19, Pemerintah Baru Keluarkan Program Jangka Pendek
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

UMKM Terdampak Covid-19, Pemerintah Baru Keluarkan Program Jangka Pendek

Rabu, 15 April 2020 | 18:58 WIB
Oleh : Fuska Sani Evani / EHD

Yogyakarta, Beritasatu.com - Pekerja sektor informal seperti usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) menjadi sektor yang paling terdampak di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, menurut Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Hempri Suyatna, perlu dirumuskan program bantuan yang tepat sasaran.

Menurutnya, saat krisis ekonomi menghantam Indonesia tahun 2008, sektor informal dan UMKM dianggap sebagai penyelamat perekonomian nasional. "Sekarang, UMKM justru menjadi yang paling terdampak," ujarnya, Rabu (15/04/2020).

Hempri menjelaskan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran pada 2008 hanya 7 juta atau 5,34%, sedang di tahun 2019, mencapai 5,28% atau 7,5 juta orang, dan di tahun 2020 akan menunjukkan peningkatan.

"Data jumlah PHK (pemutusan hubungan kerja) per 11 april 2020 mencapai 1,5 juta orang, itu tidak termasuk buruh outsourcing yang harus dirumahkan," imbuhnya.

Sementara, ada 58,97 juta UMKM atau setara 99,99% mengalami kendala dalam produksi dan pemasaran di tengah wabah Covid-19. Sebagian besar bahkan harus gulung tikar.

Pemerintah pusat saat ini memang sudah mengeluarkan berbagai program untuk mengatasi masalah tersebut, misalnya, dengan Program Keluarga Harapan (PKH), kartu prakerja, program padat karya, realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, penggratisan dan pemotongan biaya listrik, dan sebagainya.

Namun, semua program tersebut masih berupa penanganan jangka pendek. “Saya belum melihat skenario jangka panjang dari pemerintah. Setelah Covid-19 berlalu, kita masih perlu recovery dalam beberapa bulan untuk kemudian sektor informal itu bisa bergerak," tuturnya.

Pada tataran praktis, terkait pengalihan dana desa menjadi padat karya, Hempri mengamati beberapa desa di Kabupaten Sleman dan menurutnya, banyak dana desa tahap pertama sudah habis karena anggaran tersebut turun pada bulan Februari. "Untuk dana penanggulangan dampak Covid-19 ini belum bisa dilakukan karena dana tahap kedua belum turun," ujarnya.

Dikatakan, kondisi ini juga berdampak signifikan, di level bawah, praktis program belum berjalan dengan baik. "Termasuk kartu pra kerja, manajemen di level bawah untuk verifikasi, validasi data juga masih jadi problem. Ketika tidak dibenahi ini akan memberi dampak kurang baik bagi masyarakat ke depan," ungkap Hempri.

Hempri menyatakan, program-program tersebut bagus, tapi hanya memberikan stimulus jangka pendek, karena untuk dampak jangka panjang, belum bisa diperkirakan kapan pandemi corona berakhir. Dia menambahkan, stimulus ini hanya akan efektif ketika paling tidak ada beberapa poin yang dilakukan pemerintah. Yakni, validasi data masyarakat yang terdampak.

"Database menjadi satu soal. Kemudian yang kedua, tata kelolanya juga masih agak kurang. Misalnya ada banyak lembaga yang memiliki bantuan, tetapi masih parsial, belum terintegrasi dengan baik. Tidak kemudian terkoordinasi, misalnya di gugus tugas Covid-19," terangnya.

Terakhir, monitoring dan evaluasi terkait program-program yang ada. Sedangkan, untuk skenario jangka panjang dampak sosial ekonomi dari Covid-19, Hempri menyebutkan beberapa hal yakni program pengembangan peluang usaha baru atau alih profesi UMKM, mengembangkan kurikulum pemberdayaan UMKM terkait pendemi Covid-19 (mentalitas dan pendampingan psikologis), program pendampingan UMKM dengan pelatihan kapasitas produksi, pemasaran, dan konsultasi bisnis secara daring, serta pengembangan media daring/platform untuk transaksi jual beli UMKM.

Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi menyatakan, verifikasi pelaku UMKM sedang dilakukan untuk kelengkapan stimulus fasilitas kartu pra kerja.

Nantinya, bantuan yang akan diterima dari pemerintah pusat tersebut sama dengan yang diusulkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dikatakan, besaran bantuannya dari kementerian koperasi juga sebesar Rp 3.550.000 untuk satu pelaku UMKM.

Namun beberapa program bantuan akan diterima oleh pelaku UMKM di DIY yakni relaksasi pajak, penangguhan cicilan dan kartu Prakerja. Relaksasi pajak, juga melibatkan OJK, sementara untuk penangguhan cicilan dan kartu Pra Kerja, pihaknya masih terus melakukan pendataan hingga batas akhir di bulan April.

Terkait relaksasi pajak, pelaku UMKM di DIY benar-benar akan dibebaskan dari pajak penghasilan dengan pertimbangan kondisi UMKM di DIY.

Sementara itu diketahui, jumlah pelaku UMKM di DIY mencapai 236.000, dan Dinas Koperasi dan UKM DIY baru mengirim data 21.600 pelaku UMKM ke Kementrian Koperasi dan UKM.

“Data tersebut nantinya akan diajukan ke pemerintah pusat, dengan harapan mendapat bantuan stimulus akibat pandemi Covid-29. Baru 20.000 UMKM yang terverifikasi dan sudah melakukan pendaftaran di website milik Pemda DIY, ‘sibakul’," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

CORE Prediksi Potensi Lonjakan Pengangguran Hingga 9,35 Juta Orang

Jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama, potensi lonjakan jumlah pengangguran yang sangat tinggi tahun ini.

EKONOMI | 15 April 2020

Investasi di Reksa Dana Pasar Uang Jadi Alternatif Menarik

Dapat menjadi pilihan investasi bagi investor selama masa wait & see.

EKONOMI | 15 April 2020

INACA Dukung Kenaikan Tiket Pesawat

Kementerian Perhubungan menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) tiket pesawat

EKONOMI | 15 April 2020

Rupiah Perkasa di Rp 15.575/Dolar AS

Menguat di tengah pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang lainnya terhadap dolar AS

EKONOMI | 15 April 2020

Ikut Bursa Regional, IHSG Turun 1,71 Persen

Di awal perdagangan IHSG masih mampu dibuka menguat 0,88%.

EKONOMI | 15 April 2020

Presiden Lantik Benny Rhamdani Sebagai Kepala BP2MI

Benny Rhamdani adalah pimpinan pertama BP2MI setelah institusi itu dibentuk pada akhir 2019 lalu.

EKONOMI | 15 April 2020

Kemhub Akan Naikkan Tarif Batas Atas Penumpang Pesawat

Mendukung pembatasan jumlah penumpang di pesawat terutama pada masa mudik di tengah pandemi virus corona

EKONOMI | 15 April 2020

Maret, Perdagangan Indonesia-Tiongkok Mulai Naik

Ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat US$ 103,6 juta

EKONOMI | 15 April 2020

Kemampuan Tangani Covid-19 akan Tentukan Pemulihan Ekonomi

Kuncinya diperlukan gerakan yang sama antara pemerintah daerah (pemda) dengan pemerintah pusat.

EKONOMI | 15 April 2020

UKM Binaan BNI Turut Produksi APD

UKM tersebut aktif di Rumah Kreatif BUMN

EKONOMI | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS