Kemnaker dan BP2MI Atasi Penderitaan ABK
INDEX

BISNIS-27 425.322 (6.54)   |   COMPOSITE 4870.04 (49.07)   |   DBX 940.805 (-0.47)   |   I-GRADE 127.855 (2.45)   |   IDX30 401.317 (7.5)   |   IDX80 105.56 (1.71)   |   IDXBUMN20 265.398 (6.32)   |   IDXG30 112.997 (1.91)   |   IDXHIDIV20 357.483 (6.59)   |   IDXQ30 117.699 (2.06)   |   IDXSMC-COM 210.149 (1.14)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (2.69)   |   IDXV30 100.238 (0.88)   |   INFOBANK15 757.481 (12.51)   |   Investor33 352.266 (5.51)   |   ISSI 143.81 (1.55)   |   JII 518.901 (6.54)   |   JII70 176.231 (2.41)   |   KOMPAS100 949.983 (13.23)   |   LQ45 737.154 (13.13)   |   MBX 1342.99 (15.69)   |   MNC36 264.429 (3.91)   |   PEFINDO25 260.033 (1.63)   |   SMInfra18 229.972 (4.74)   |   SRI-KEHATI 296.897 (5.09)   |  

Kemnaker dan BP2MI Atasi Penderitaan ABK

Sabtu, 9 Mei 2020 | 23:41 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Migrant Care mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk bersikap pro-aktif memanggil para agen pengerah anak buah kapal (ABK) berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi atas penderitaan ABK Indonesia di kapal pencari ikan Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 semua berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang beroperasi berpindah-pindah tempat melintas negara.

“Apalagi ditemukan pelanggaran hukum harus diteruskan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, Sabtu (9/5/2020).

Sebagaimana diketahui, beberapa hari belakangan di media sosial dan media massa telah beredar secara viral video yang menggambarkan penderitaan para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal pencari ikan Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 semua berbendera Republik Rakyat Tiongkok yang beroperasi berpindah-pindah tempat melintas negara.

Menurut Wahyu, apa yang dialami oleh para ABK Indonesia tersebut adalah bentuk dari kelanggaran hak asasi manusia dimana mereka terenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi, hingga hak yang paling dasar yaitu hak atas hidup pun terenggut.

Kondisi ini makin memperlihatkan kondisi pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor kelautan, berwajah muram. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, ribuan pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal-kapal pesiar juga menjadi korban penularan Covid-19, baik tertular penyakitnya maupun kehilangan pekerjaannya.

Menurut catatan Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sudah lebih dari 6.000 ABK mengalami pemutusan hubungan kerja. “Kerentanan pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan memang bukan hal yang baru,” kata dia.

Dalam Global Slavery Index yang dikeluarkan Walk Free tahun 2014-2016, dimana Migrant Care menjadi bagian dari inisiatif ini juga menempatkan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan terutama sebagai ABK di kapal pencari ikan sebagai praktek perbudakan modern yang terburuk.

Dalam pemeringkatan ini, terhitung ada ratusan ribu ABK Indonesia di kapal-kapal penangkap ikan berada dalam perangkap perbudakan modern. Jika kondisi tersebut masih berlangsung sampai sekarang, maka situasi memang belum berubah dan ini tentu sangat menyedihkan.

Menurut Wahyu, pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam upaya pemerangi perbudakan di sektor kelautan, terutama pada jaman Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudiastuti. Namun inisiatif tersebut lebih banyak menyangkut soal praktek ini di perairan Indonesia, dipicu kasus perbudakan di kapal ikan di perairan Benjina, kepulauan Maluku.

Inisiatif ini juga tidak meluas pada nasib pekerja migran Indonesia sebagai ABK di kapal-kapal pencari ikan berbendera asing yang beroperasi melintas negara. Inisiatif ini pun tidak mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan atau Badan Penempatan dan Perlindungan (BNP2TKI) waktu itu, sekarang menjadi BP2MI.

Dalam perkara ini Kementerian Luar Negeri juga mengalami kesulitan dalam penanganan kasus terkait juridiksi perkara. Bisa dibayangkan jika kasus terjadi di kapal pencari ikan berbendera A, pemiliknya adalah warga negara B dan kasusnya terjadi di lautan dalam otoritas negara C atau di laut bebas. Namun apapun situasinya seharusnya negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia.

Kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan juga dipicu oleh ketiadaan instrumen perlindungan yang memadai sebagai payung perlindungan bagi mereka.

Meskipun UU Nomor 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai PMI di sektor Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini aturan turunan tersebut belum terbit.

Bahkan terlihat ada kecenderungan berebut kewenangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. Politik luar negeri dan diplomasi juga belum maksimal dalam memperjuangkan penegakan hak asasi pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan, terkait dengan implementasi dan komitmen antar negara dalam pelindungan pekerja di sektor kelautan.

Dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di kapal berbendera Republik Rakyat Tiongkok, Kementerian Luar Negeri RI telah mengeluarkan sikap namun hingga saat ini belum ada respons dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Migrant Care menilai respons Kementerian Luar Negeri RI bersifat normatif namun belum menukik pada pokok persoalan apakah sudah ada desakan bagi investigasi pelanggaran hak asasi manusia, juga belum ada pernyataan tegas untuk memastikan pemenuhan hak-hak ABK tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Menkop dan UKM Dorong Penerapan QRIS Pembayaran Digital bagi Pelaku KUMKM

Teten Masduki dorong penerapan pembayaran digital dan QRIS bagi para pelaku koperasi dan UMKM.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Kempupera Salurkan Bansos untuk Pemangkas Rambut Garut

Kempupera serahkan bansos untuk pencukur rambut.

EKONOMI | 9 Mei 2020

BPJamsostek Layani Pengambilan JHT, Jangan Bekerja dari Rumah

BPJamsostek harus layani pekerja yang ambil JHT.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Tiga Juta Pekerja Terdampak Covid-19

Tiga pekerja terdampak Covid-19.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Cukupkah BLT Penuhi Biaya Hidup di Masa Pandemi Covid-19?

BLT Covid-19 masih di bawah kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, tetapi bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Para Gubernur Harus Pastikan THR Dibayarkan kepada Pekerja

Para Gubernur harus pastikan pengusaha bayar THR.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Paxel Bagikan Tips Cara UKM Bertahan d Masa Pandemi Covid-19

Bryant Christanto, CEO Paxel, melihat permintaan akan frozen food dari beragam brand UKM belakangan ini semakin populer, terutama memasuki bulan Ramadan.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Restrukturisasi Kredit di Jatim Capai Rp 10,4 Triliun

Menurut data OJK, Sampai akhir April 2020 sebanyak 360.120 debitur telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit senilai Rp 10,4 triliun.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Pengiriman Ninja Xpress Naik 2 Kali Lipat Sejak Covid-19 Mewabah

Perusahaan logistik Ninja Xpress mengklaim kenaikan pengiriman paket sejak adanya pandemi virus corona atau Covid-19, hingga dua kali lipat dari capaian normal.

EKONOMI | 9 Mei 2020

Komisi X Belum Setujui Tambahan Potongan Anggaran Kemparekraf

Komisi X DPR RI belum dapat menyetujui tambahan pemotongan anggaran pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 947,9 miliar.

EKONOMI | 9 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS