Hippindo Sebut RUU Cipta Kerja Jadi UU Bisa Dongkrak Ekonomi di Masa Sulit
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Hippindo Sebut RUU Cipta Kerja Jadi UU Bisa Dongkrak Ekonomi di Masa Sulit

Sabtu, 4 Juli 2020 | 18:10 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Para pebisnis di bidang ritel modern yang tergabung dalam Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) tengah menunggu disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja. Sebab, RUU Cipta Kerja kalau sudah disahkan jadi undang-undang diyakini bisa memangkas berbagai regulasi yang selama ini dinilai menghambat kepastian bisnis dan investasi di Indonesia.

Ketua Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, semangat RUU Cipta Kerja adalah memudahkan bisnis dan investasi. Regulasi ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak ekonomi di saat sulit seperti saat ini. "Kami mendukung peraturan ini secepatnya agar dapat terwujud," kata Budi, Sabtu (4/7/2020).

Budi mengatakan, banyak investor yang enggan masuk ke Indonesia lantaran mesti menghadapi aturan berlapis dan tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Budi pun menyoroti sejumlah pasal di RUU Cipta Kerja yang mengoreksi regulasi di daerah yang tidak singkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam Pasal 14 RUU Cipta Kerja misalnya, sektor perdagangan, pengembangan, penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan bakal menjadi kewenangan pemerintah pusat sepenuhnya.

Sementara di regulasi lama yakni UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kewenangan tersebut diberikan kepada para kepala daerah.

Selain itu, izin usaha perdagangan juga akan diberikan oleh pusat. RUU Cipta Kerja mengubah pasal 24 UU Nomor 7Ttahun 2014 menjadi setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

"Selama ini peritel mengalami kesulitan investasi, buka toko dan lapangan kerja akibat banyak aturan. RUU Cipta Kerja memangkas berbagai regulasi itu menjadi lebih sederhana," kata Budi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kebangkrutan Pizza Hut AS Tidak Berdampak ke Pizza Hut Indonesia

PT Sarimelati Kencana Tbk merupakan pemegang hak lisensi waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia dan perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan NPC Inc.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Kinerja Positif, Alma Corp Bakal Buka 6 Hotel Baru

Alma Corp telah menjalin kerja sama pengelolaan 6 hotel baru di tahun ini.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Perbankan Semakin Tersaingi Perusahaan Fintech

"Kemampuan marketing mereka (perusahaan fintech dan aplikasi super) yang agresif itu bisa jadi ancaman buat perbankan," kata Rico Usthavia.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Ajak Konsumen Peduli Kualitas Udara, Pertamina Uji Emisi Gratis

Uji emisi selain untuk menjaga kondisi kualitas udara, sekaligus berguna untuk mengetahui kondisi kendaraan.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Jokowi: Indonesia Bisa Lewati Middle Income Trap

Jokowi mengatakan untuk keluar dari middle income trap, dibutuhkan infrastruktur dan sumber daya manusia unggul.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Perbanas: Digitalisasi Tak Membuat Perbankan Kurangi Karyawan

Semakin banyak produk digital yang diluncurkan justru akan semakin banyak karyawan yang dibutuhkan.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Hadiah HUT ke-73 Koperasi, Kemkop dan UKM Keluarkan Peraturan tentang Penyaluran Pinjaman

Hadiah HUT Koperasi ke-17, Kemkop dan UKM keluarkan Permen Penyaluran Kredit.

EKONOMI | 4 Juli 2020


Penghambat Investasi Diadukan ke Polda Jatim

PT SER laporkan penghambat investasi ke Polda Jatim.

EKONOMI | 4 Juli 2020

Kepercayaan Industri Naik, Menperin: Kebijakan Sudah On the Track

Kepercayaan pelaku industri manufaktur kepada pemerintah meningkat.

EKONOMI | 4 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS