Teten Masduki: Tahun 2020–2024 , Kemkop dan UKM Lakukan Modernisasi Koperasi
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.39)   |   COMPOSITE 5701.03 (13.2)   |   DBX 1035.29 (5.15)   |   I-GRADE 166.318 (1.06)   |   IDX30 494.279 (3.03)   |   IDX80 129.716 (0.53)   |   IDXBUMN20 362.653 (5.07)   |   IDXG30 134.441 (-0.01)   |   IDXHIDIV20 440.988 (4.01)   |   IDXQ30 143.821 (1.19)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.52)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.75)   |   IDXV30 122.829 (2.2)   |   INFOBANK15 978.195 (8.41)   |   Investor33 426.909 (0.57)   |   ISSI 166.986 (-0.13)   |   JII 611.564 (-1.71)   |   JII70 209.726 (-0.38)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.98)   |   LQ45 907.882 (4.41)   |   MBX 1586.58 (3.07)   |   MNC36 318.65 (0.67)   |   PEFINDO25 310.515 (1.67)   |   SMInfra18 285.156 (4.12)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.43)   |  

HUT Ke-73 Koperasi

Teten Masduki: Tahun 2020–2024 , Kemkop dan UKM Lakukan Modernisasi Koperasi

Minggu, 12 Juli 2020 | 12:03 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Koperasi dan UKM mencanangkan tahun 2020-2024 untuk mewujudkan modernisasi koperasi. Berkaitan hal tersebut, untuk mendorong menuju koperasi modern dengan tata kelola organisasi yang profesional dan digitalisasi usaha diperlukan berbagai taktik penguatan, meliputi: kualitas SDM, perluasan pasar, dan peningkatan akses pembiayaan yang ramah.

Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, kepada Beritasatu.com, Minggu (12/7/2020). Menurut Teten, afirmasi policy yang dilakukan salah satunya adalah kebijakan pembiayaan Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB) 100% diarahkan bagi koperasi, standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sederhana dan telah diterbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, Permenkop Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi.

Lebih lanjut, kata Teten, strategi operasional untuk mewujudkan modernisasi koperasi, meliputi, pertama, mengembangkan model bisnis baru yang inovatif untuk digitalisasi koperasi. Kedua, fokus pada penguatan koperasi sektor riil. Ketiga, transformasi koperasi mahasiswa/pemuda, kopontren dan komunitas kreatif.

Pada Hari Koperasi 2016, Presiden Jokowi melontarkan gagasan "Mengkorporasi Koperasi" dengan tujuan agar koperasi bisa lebih memperhatikan aspek bisnis demi mendongkrak sisa hasil usaha (SHU) anggota. Menurut Teten, mengkorporasi koperasi bertujuan agar koperasi dapat menangkap peluang-peluang usaha dan berskala ekonomi sehingga posisi tawarnya sejajar dengan korporasi lainnya.

Teten menegaskan, pada tahun 2020 ini Kemkop dan UKM membuat kesepakatan bersama tentang pengembangan koperasi pangan untuk mendukung pengembangan korporasi petani melalui koperasi.

Ketika ditanya mengenai adanya upaya mengamandemen pasal 33 UUD agar kembali mencantumkan kata koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, Teten menjelaskan, pada Pasal 33 ayat (1) tertulis "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" selaras dengan dengan Pasal 1 angka 1 UUNomor 25 Tahun 1992 yaitu "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Menurut Teten, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 28/PUU-IX/2013 yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian maka UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diberlakukan kembali sampai dengan dibentuknya UU Perkoperasian yang baru. Berdasarkan hal tersebut maka landasan hukum yang berlaku adalah UU Nomor 25 Tahun 1992.

Ketika ditanya bahwa koperasi hari ini belum sepenuhnya menyejahterakan anggota, Teten mengatakan, indikator kesejahteraan anggota koperasi tidak hanya diukur dari sisi ekonomis dalam hal ini sisa hasil usaha (SHU) semata. Koperasi mempunyai dua dimensi utama yaitu dimensi kelembagaan dan dimensi usaha. “Untuk itu apabila ada paradigma yang menyatakan anggota sejahtera karena SHU, perlu untuk diluruskan,” kata dia.

Teten mengatakan, mengacu Undang-undang Perkoperasian, koperasi terbagi dalam lima jenis yakni koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam.

Apabila, dibedah dalam data Kemkop dan UKM berbasis Online Data System (ODS) justru persentase terbesar koperasi konsumen sekitar 76,3%. Ada pun Koperasi Simpan Pinjam yang selama ini diasumsikan ke koperasi merupakan Unit Simpan Pinjam bukan Jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Lebih lanjut, kata dia, secara fakta empiris koperasi sektor riil atau non KSP sebenarnya banyak yang mempunyai performa positif namun belum sepenuhnya terekspose. Koperasi sektor riil antara lain: Koperasi Baitul Qirads Baburayan Ekspor Kopi di Aceh, Koperasi Kopinkra Silungkang Pengrajin dan Ekspor Tenun di Sumbar, Koperasi Agro Niaga Jabung, Koperasi Peternakan dan Susu di daerah Pangalengan dan Malang, Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim yang memiliki perdagangan ritel, pujasera, serta pertokoan.

Teten menyebut koperasi yang sukses, yakni, pertama, Koperasi Simpan Pinjam seperti KSP Kopdit Pintu Air. Koperasi ini berdiri pada tahun 1995 di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jumlah Anggota Tahun 2019 sebanyak 231.477 orang dan total Aset mencapai 1,2 triliun. Selain Usaha Simpan Pinjam, KSP Kopdit Pintu Air juga mengembangkan usaha minyak goreng kelapa (Minyak Pintar), Garam Pintar dan usaha media massa (Ekora NTT).

Kedua, Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas yang merupakan salah satu pelopor koperasi yang menjadi penyalur KUR. Kopdit Obor Mas memiliki anggota sebanyak 95.249 orang dengan total aset sebesar Rp 750 miliar.

Saat ini Kopdit Obor Mas telah melakukan spin off dengan mendirikan sebuah PT yang bergerak dalam penyediaan perumahan anggota yang dapat dimiliki oleh anggota secara kredit atau diangsur.

Hal lain yang menonjol dari Kopdit Obor Mas adalah bagi setiap anggota yang akan mendapatkan pelayanan pinjaman wajib mengikuti pendidikan finance literasi, sehingga pinjaman tersebut digunakan dengan bijak untuk modal usaha.

Ketiga, koperasi sektor riil, seperti Baitul Qirad Aceh yang telah ekspor kopi, Koperasi peternakan susu di Pangalengan dan Malang secara khusus Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel) dapat disebut sebagai salah satu koperasi yang memiliki unit usaha yang menonjol. Kisel merupakan suatu prototype sebuah koperasi modern, bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk Telekomunikasi, Power Engineering dan Jasa Umum.

Kisel berhasil menduduki peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia. Sebagai koperasi modern, Kisel sudah memiliki 5 anak usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyaluran tenaga outsourcing, MICE, office support, Infrastruktur Telekomunikasi dan Digital Bussines Solution.

Teten mengatakan, data ODS Koperasi per 31 Desember 2019, koperasi aktif tercatat sebanyak 123.048 unit, dimana 35.761 unit telah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan 45.489 unit diantaranya melaporkan pelaksanaan rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan kekuasaan tertinggi bagi koperasi.

Sedangkan omzet koperasi, kata dia, per tanggal 31 Desember 2019, omzet Koperasi di Indonesia tercatat mencapai Rp 154,72 triliun. Sementara jumlah anggota koperasi, kata Teten, tenaga kerja koperasi yang tercatat per tanggal 31 Desember 2019 sejumlah 614.997 orang.

Ketika ditanya penipuan berkedok koperasi di Indonesia yang cukup marak di tahun-tahun terakhir, Teten mengatakan, pihaknya menurunkan tim untuk turun langsung menginvestigasi ke koperasi-koperasi tersebut.

Kemkop dan UKM, kata dia, juga telah mengambil langkah Moratorium Perizinan Simpan Pinjam Koperasi selama 3 bulan untuk menghindari semakin besarnya masyarakat/anggota yang dirugikan oleh koperasi yang dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teten menjelaskan, pihaknya tetap konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi. Sejak tahun 2016, Kemkop dan UKM bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian dan Lembaga lain yang terkait menjalin kerjasama dan membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI).

“SWI merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi,” kata dia.

Terkait Kasus KSP Indosurya, kata Teten, Kemkop dan UKM telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut, pertama, meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memblokir Badan Hukum koperasi. Kedua, mendukung langkah Polri mengusut tuntas praktek KSP Indosurya maupun korporasinya.

Ketiga, Kemkop dan UKM bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK membuat agenda bersama untuk menghindari praktik berkoperasi yang tidak sehat dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi satgas pengawas koperasi dan gerakan koperasi serta melakukan pemeriksaan terpadu (joint audit).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Gempa Bumi dan Covid-19, Ini Suka Duka Usaha di Palu

Asosiasi Tenun Donggala mengeluh karena bank terus saja datang menagih.

NASIONAL | 12 Juli 2020

BMKG Prediksi Mayoritas Jakarta Cerah dan Berawan

Sementara Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur hujan cenderung cerah.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Pemerintah Terbitkan PP untuk Perkuat Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi berkualitas dan kuat secara otomatis dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Kempupera Bangun Rusun Santri di Babel Senilai Rp 3,18 Miliar

Rusun santri tersebut rencananya akan dibangun setinggi dua lantai.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Diamond Citra Propertindo Pilih Bertahan di Tengah Pandemi

Diamond Citra Propertindo tidak menghentikan aktivitas penjualan dan pembangunan proyek middle to low rise apartemen yang bernama Apple Residence.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Terus Merangkak Naik

Pasien posetif Covid-19 di Bengkulu menanjak naik.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Kemperin Optimalkan Daur Ulang Kertas Jadi Bahan Baku Industri

Kemperin dorong daur ulang bahan baku untuk industri.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Pertamina EP Targetkan Recovery CPP Gundih Rampung November

Pertamina EP mengejar target penyelesaian recovery CPP Gundih dapat dituntaskan pada November 2020.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Jumlah Agen Pegadaian Naik 43,68%

Keberadaan agen Pegadaian memperluas akses produk dan layanan perseroan.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Sepekan Terakhir, Rata-Rata Transaksi Harian Saham Meningkat 23,50%

Aksi beli saham secara besar-besaran yang dilakukan investor asing membuat rata-rata nilai transaksi harian di BEI meningkat sebesar 23,50%.

EKONOMI | 11 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS