Tiga Faktor Koperasi di Indonesia Belum Berkembang Signifikan
INDEX

BISNIS-27 506.098 (1.02)   |   COMPOSITE 5701.03 (8.51)   |   DBX 1035.29 (4.18)   |   I-GRADE 166.318 (0.78)   |   IDX30 494.279 (2.52)   |   IDX80 129.716 (0.5)   |   IDXBUMN20 362.653 (4.27)   |   IDXG30 134.441 (-0.08)   |   IDXHIDIV20 440.988 (3.64)   |   IDXQ30 143.821 (0.99)   |   IDXSMC-COM 242.747 (0.28)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-0.74)   |   IDXV30 122.829 (1.85)   |   INFOBANK15 978.195 (6.23)   |   Investor33 426.909 (0.41)   |   ISSI 166.986 (-0.14)   |   JII 611.564 (-1.47)   |   JII70 209.726 (-0.31)   |   KOMPAS100 1161.89 (1.52)   |   LQ45 907.882 (3.68)   |   MBX 1586.58 (1.8)   |   MNC36 318.65 (0.44)   |   PEFINDO25 310.515 (0.96)   |   SMInfra18 285.156 (4.05)   |   SRI-KEHATI 364.469 (1.04)   |  

HUT Ke-73 Koperasi

Tiga Faktor Koperasi di Indonesia Belum Berkembang Signifikan

Minggu, 12 Juli 2020 | 15:05 WIB
Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai, kondisi koperasi Indonesia di era digital ekonomi saat ini belum signifikan. Tercatat, kontribusinya baru 2,5% terhadap GDP dan jumlah anggota koperasi sesungguhnya hanya mencapai 15.200 atau 10% dari yang diklaim pemerintah sebanyak 152.000.

Di mana, sisanya itu merupakan koperasi palsu yang semestinya perlu dibubarkan pemerintah supaya tidak mengganggu 10% yang benar tersebut. "Dari model perusahaan canggih seperti ini, sayangnya banyak koperasi palsunya yang didirikan oleh pengusaha yang menipu masyarakat, makanya muncul kasus Langit Biru, Pandawa dan sebagainya," katanya Sabtu (11/7/2020).

Koperasi menurutnya punya prospek yang bagus, karena konsumen jadi pemilik dari perusahaan. Ia pun menilai, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan koperasi di Indonesia tidak berkembang. Pertama, paradigma atau cara pandang masyarakat terhadap koperasi yang baik masih sangat minim.

Kedua, regulasi. Sehingga, undang-undang koperasi perlu direvisi, misalnya saja jumlah orang yang mendirikan cukup dipangkas dari 20 menjadi minimal 3 orang. Selain itu, undang-undang yang lain juga tidak boleh diskriminasi terhadap koperasi. "Misalnya undang-undang BUMN yang mewajibkan semua BUMN harus berbadan hukum PT, kenapa tidak koperasi jadi dimiliki oleh masyarakat. Listrik di Amerika itu dikelola oleh satu koperasi yang dimiliki pelanggannya, namanya NFCA yang beroperasi di 51 negara bagian mereka," katanya.

Ketiga, minimnya kemauan pemerintah untuk mengembangkan kelembagaan atau ekosistem koperasi. Di mana, sistem pendidikan dan research and development, kebijakannya tidak mendorong supaya ekosistem koperasi menjadi mainstream.

Lebih lanjut, kata Suroto, modernisasi koperasi saat ini sudah mutlak di mana digitalisasi koperasi yang tidak hanya melayani simpan pinjam atau rebranding perlu didorong ke arah ekonomi digital.

"Semua orang kalau dengar koperasi pasti di-mindset mereka simpan pinjam, padahal koperasi di negara lain itu bergerak di semua sektor termasuk layanan publik yang dikembangkan melalui basis koperasi," katanya.

Koperasi, sambungnya sebenarnya merupakan terjemahan dari sistem demokrasi yang menciptakan keadilan atau pemerataan ekonomi. Jika konsep tersebut diterapkan benar maka rasio ketimpangan atau gini ratio akan rendah.

Ia pun mencontohkan, koperasi di Singapura yang bernama NTUC (National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura) Fair Price yang kini mengelola ratusan toko, supermarket dan outletnya yang tersebar di berbagai pelosok Singapura dengan pangsa pasar 64% dan dimiliki oleh 800.000 warga Singapura diharapkan bisa menjadi benchmark dari pengembangan koperasi di Indonesia.

"NTUC berbasis anggota dan benar-benar menjadi pemilik, dan mereka paham betul soal koperasi, koperasi juga milik dia bukan hanya sekedar nasabah. Makanya, membangun ekosistem melalui edukasi menjadi amat penting," ujar Suroto.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Faisal Basri: Bantuan Berbentuk Sembako Bisa Matikan Usaha Kecil

Menurut Faisal, sebaiknya bantuan untuk masyarakat terdampak Covid-19 diberikan dalam bentuk uang tunai langsung kepada masyarakat

EKONOMI | 12 Juli 2020

Defiyan Cori: Tidak Benar Koperasi di Indonesia Tidak Sejahterakan Anggota

Koperasi selalu sejahterakan anggotanya.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Apindo: Omnibus Law Angin Segar bagi Investor dan Para Pencari Kerja

Apindo minta RUU Cipta Segera disahkan jadi UU.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Teten Masduki: Tahun 2020–2024 , Kemkop dan UKM Lakukan Modernisasi Koperasi

Lima Tahun ke depan Kemkop dan UKM Lakukan Modernisasi Koperasi.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Gempa Bumi dan Covid-19, Ini Suka Duka Usaha di Palu

Asosiasi Tenun Donggala mengeluh karena bank terus saja datang menagih.

NASIONAL | 12 Juli 2020

BMKG Prediksi Mayoritas Jakarta Cerah dan Berawan

Sementara Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur hujan cenderung cerah.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Pemerintah Terbitkan PP untuk Perkuat Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi berkualitas dan kuat secara otomatis dapat menjamin kesejahteraan masyarakat.

EKONOMI | 12 Juli 2020

Kempupera Bangun Rusun Santri di Babel Senilai Rp 3,18 Miliar

Rusun santri tersebut rencananya akan dibangun setinggi dua lantai.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Diamond Citra Propertindo Pilih Bertahan di Tengah Pandemi

Diamond Citra Propertindo tidak menghentikan aktivitas penjualan dan pembangunan proyek middle to low rise apartemen yang bernama Apple Residence.

EKONOMI | 11 Juli 2020

Kasus Positif Covid-19 di Bengkulu Terus Merangkak Naik

Pasien posetif Covid-19 di Bengkulu menanjak naik.

EKONOMI | 11 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS