Perbaiki Tata Kelola ABK, BP2MI Libatkan Mitra Strategis
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Perbaiki Tata Kelola ABK, BP2MI Libatkan Mitra Strategis

Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:41 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berusaha untuk terus memperbaiki tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Anak Buah Kapal (ABK). Perbaikan tata kelola ini membutuhkan sinergi dan pelibatan berbagai mitra strategis BP2MI.

"Amanah Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 Pasal 4 sudah jelas memandatkan perihal pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, bahwa ABK adalah Pekerja Migran Indonesia. Oleh karenanya, pengaturan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sudah harus dan selayaknya masuk dalam rezim ketenagakerjaan. Oleh karena itu, momentum ini harus kita maksimalkan untuk mengatur dan menata kembali dari aspek paling fundamental, yakni aspek pelindungan ABK, penataan PMI ABK dari hulu hingga hilir secara tuntas,” tegas Benny saat berdialog dengan Badan Buruh Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3) dalam Indonesia Labour Forum (ILF) dengan topik "Tata Kelola ABK: Sampai Kapan Kau Gantung Derita Ini?" di Aula BP2MI, Rabu (12/8) sebagaimana dalam siaran persnya.

Momentum penyusunan Peraturan Pemerintah yang mengatur tata kelola awak kapal perikanan migran dan awak kapal niaga migran, lanjut Benny, harus dikawal bersama. Dibutuhkan sinergi, kerja sama, dan kolaborasi, yang melibatkan bukan hanya pemerintah, tapi semua pihak, baik NGO (Non-Government Organization) yang mewakili masyarakat sipil dan juga pelaku usaha atau manning agency sebagai mitra strategis BP2MI dalam membenahi tata kelola penempatan ABK.

Terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), ada tiga catatan kritis dari BP2MI. Pertama, hilangnya kewenangan BP2MI dalam membuat petunjuk teknis tentang Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Petunjuk Teknis tentang Penempatan Awak Kapal Perikanan Migran pada dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diharmonisasi.

Kedua, masa transisi yang terlalu lama untuk peralihan SIUPPAK menjadi SIP3MI, dimana masa peralihan tersebut adalah 2 tahun. Dan ketiga, masalah ego sektoral yang masih terasa dalam pembahasan RPP yang menentukan nasib para anak bangsa yang melaut di luar Indonesia untuk mencari nafkah.

Lebih lanjut Benny mengatakan, sejauh yang dimandatkan dalam UU, BP2MI juga telah bekerja semaksimal mungkin dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu dengan menerima dan menindaklanjuti pengaduan perihal persoalan yang dialami PMI ABK.

Tercatat dari 1 Januari 2018 hingga semester pertama 2020 ini, terdapat 496 kasus ABK yang diadukan ke BP2MI yang didominasi aduan eksploitasi.

“Bekerja sama dengan K/L terkait, BP2MI berupaya memfasilitasi pemenuhan tuntutan dan hak-hak para ABK, dan pada 2 Juni 2020, 415 kasus ABK kami sudah limpahkan ke Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti, kemudian secara aktif kami berkoordinasi dengan Bareskrim dalam penanganan kasus-kasus ABK yang selanjutnya masuk ke BP2MI,” ujarnya.

Benny sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif masyarakat sipil yang telah menginisasi acara ini sebagai bentuk pembenahan tata kelola awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran.

“Dialog ini menjadi rangkaian acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dimana BP2MI mengambil tema besar “Memerdekakan PMI Menuju Indonesia Maju” yang puncak acaranya akan kami selenggarakan pada tanggal 17 Agustus dengan mengukuhkan Satuan Tugas Pemberantasan Pengiriman Ilegal Pekerja Migran Indonesia, me-launching modernisasi sistem, dan Peraturan BP2MI tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia,” imbuh Benny.

Indonesia Labour Forum (ILF) mengundang Kepala BP2MI Benny Ramdhani sebagai keynote speaker, Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang diwakili oleh Asisten Deputi Kemenkomarves, Organisasi Profesi seperti Badan Buruh & Pekerja Pemuda Pancasila (B2P3), Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Garda BMI, Indonesian Fishery Manning Agency (IFMA), Indonesian, (ISMA) dan aktivis buruh migran.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Allianz Gandeng JD.ID Garap Asuransi Elektronik

Allianz bekerja sama dengan JD.ID memberikan perlindungan komprehensif terhadap barang-barang elektronik.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Langkah Erick Thohir Benahi BUMN Dinilai sudah on the Right Track

Transformasi BUMN yang dilakukan Erick Thohir dengan melakukan pergantian direksi serta komisaris dipandang sudah tepat dan sesuai.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Kebijakan Perdagangan Bebas Bisa Mendorong Kinerja Ekspor

Kebijakan perdagangan bebas dinilai mampu mendorong upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Ammdes Sukses Beri Manfaat bagi Sektor Pertanian Hingga Kesehatan

Ammdes sangat bermanfaat buat masyarakat.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Amartha Raih Penghargaan Internasional Sebagai Fintech Solusi Inovatif

Amartha meraih penghargaan sebagai fintech solusi inovatif untuk pembiayaan usaha kecil menengah terbaik dari FinTech Rocketship Awards Programme 2020.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Ditutup Naik, IHSG Lanjutkan Reli Empat Hari Berturut-turut

Laju penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) berhasil diteruskan pada perdagangan Kamis (13/8/2020).

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Koperasi Tetap Menjadi Andalan UMKM

Koperasi dihadapkan pada tantangan untuk memodernisasikan layanan digital.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Rupiah Terkoreksi Saat Mata Uang Asia Menguat Siang Ini

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.725-Rp 14.793 per dolar AS.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

eFishery Raih Pendanaan dari Go-Ventures dan North Star untuk Ekspansi

Pendanaan ini untuk pengembangan produk, mengembangkan tim, dan memperkuat posisi eFishery dalam industri akuakultur domestik.

EKONOMI | 13 Agustus 2020

Emas Antam Menguat ke Rp 1,028 juta Per Gram

Untuk pecahan 250 gram: Rp 242,265 juta.

EKONOMI | 13 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS