OJK: Pengawasan Terintegrasi Diperlukan Hadapi Kompleksitas Konglomerasi Keuangan
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

OJK: Pengawasan Terintegrasi Diperlukan Hadapi Kompleksitas Konglomerasi Keuangan

Rabu, 2 September 2020 | 17:30 WIB
Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana pengembalian wewenang pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) atau dengan kata lain tidak dilembaga yang sama dinilai berpotensi menimbulkan terjadinya miskomunikasi, dikoordinasi, dan disharmonisasi.

"Kita flashback ke belakang, dari isu krisis 1998 dan 2008 maka perlu hadir lembaga pengawasan keuangan yang sifatnya terintegrasi, nah itu dimiliki oleh OJK sekarang. Itu semacam flagship yang dimiliki OJK. Jadi, secara keseluruhan sistem keuangan masih bisa terjaga dengan baik dan solid, tidak bisa dipungkiri karena dampak dari fungsi pengawasan yang berlaku secara terintegrasi," ucap Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto dalam keterangan pers OJK "Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi OJK", Selasa (2/9).

Dia pun menyatakan, rencana yang merupakan langkah lanjutan dari usulan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI ini menurutnya perlu mempertimbangkan perkembangan bisnis, produk dan jasa di sektor jasa keuangan saat ini yang kian kompleks, saling bertautan dan membutuhkan pengawasan yang terintegrasi.

Meski begitu, terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) berisi pengembalian lagi tugas dan fungsi BI sebagai instansi penelitian, pengaturan, dan pengawasan perbankan yang pada 2013 lalu dipindahkan ke OJK ini, OJK menyerahkannya ke DPR.

"Itu domain politik, jadi kita tidak masuk ke ranah sana. Kita masuk ke zona pengawasan terintegrasi. Kita masih solid dan tupoksi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, melalui peran nyata relaksasi yang diberikan baik melalui POJK 11 POJK 14," kata Ryan.

Di masa pandemi, OJK, sambung Ryan terus memperketat pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Terlebih bagi jasa keuangan yang bersifat konglomerasi yang saat ini berjumlah 48, yang cenderung rumit karena memiliki banyak aturan main, hingga cakupan risiko yang berbeda satu sama lain.

Apalagi, produk jasa keuangan saat ini semakin bervariatif. Ada produk jasa keuangan yang termasuk ke dalam asuransi, namun dipasarkan lewat kanal perbankan, sehingga orang-orang mengira itu adalah produk perbankan.

"Ini harus diawasi dengan intens supaya kalau ada masalah yang terdetect di satu entitas maka regulator bisa mengambil tindakan yang preventif supaya masalahnya menjadi tidak membesar," tegasnya.

Lebih lanjut, kata Ryan, konglomerasi keuangan perlu diawasi setidaknya karena enam hal, yakni peran signifikan sektor keuangan dalam pembangunan perekonomian nasional peran signifikan konglomerasi keuangan di Indonesia, konglomerasi cenderung melakukan excessive risk taking produk, produk atau layanan jasa keuangan dari konglomerasi terjadi di lintas sektor sangat kompleks dan dinamis sehingga meningkatkan eksposur risiko. Serta, sumber kerentanan krisis pada sektor keuangan menjadi sangat beragam, dan mencegah timbulkan risiko sistemik dalam sektor keuangan.

"Krisis moneter 1997/1998 pada saat itu driver krisis berasal dari volatilitas nilai tukar yang merambat ke jalur keuangan, terjadi krisis perbankan dan membesar jadi krisis ekonomi. Inilah yang memberi pelajaran berharga bagi kita di OJK untuk lebih prudent, lebih spesifik dalam penajaman pengawasan bagi setiap individu di sektor keuangan lebih-lebih yang dalam bentuk konglomerasi sistem keuangan," jelas dia.

Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tengah menyusun draf revisi UU Bank Indonesia. Salah satu poin yang akan diubah adalah mengenai kewenangan pengawasan perbankan. Di mana saat ini dilakukan oleh OJK, sehingga nantinya akan dikembalikan ke BI yang dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Ada pun proses pengembalian kewenangan ini dilakukan secara bertahap setelah memenuhi semua persyaratan. Persyaratan yang ditetapkan mulai dari anggaran, struktur organisasi hingga berbagai peraturan pelaksana berupa perangkat hukum.

Padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dunia Usaha Diminta Mandiri Sediakan Vaksin Gratis ke Karyawan

Erick Thohir meminta asosiasi pengusaha mau mengajak anggotanya untuk menyediakan vaksin gratis bagi karyawan perusahaan.

EKONOMI | 2 September 2020

Pemerintah Dinilai Ugal-ugalan Kelola Utang

Didik J. Rachbini mengkritisi kebijakan utang pemerintah dalam membiayai APBN yang menurutnya ugal-ugalan.

EKONOMI | 2 September 2020

Pemerintah Dinilai Ugal-Ugalan Kelola Utang

Didik Rachbini mengkritisi kebijakan utang pemerintah dalam membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dinilai ugal-ugalan.

EKONOMI | 2 September 2020

2021, Pagu Anggaran Kemenhub Rp 45 Triliun

Kemhub mendapatkan pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp 45,6 triliun atau lebih besar dari usulan awal pada Juni 2020 senilai Rp41,3 triliun.

EKONOMI | 2 September 2020

Hingga Agustus 2020, Likuiditas Perbankan Indonesia Capai Rp 1.913 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga Agustus 2020, total alat likuid (AL) perbankan mencapai Rp 1.913 triliun.

EKONOMI | 2 September 2020

Menteri BUMN Minta Kadin Bantu Validasi Data Pekerja

Kadin Indonesia diminta validasi pekerja penerima bantuan subsidi upah.

EKONOMI | 2 September 2020

Percepat BSU, Kadin Diminta Bantu Validasi Data Pekerja

Kadin minta validasi pekerja penerima BSU.

EKONOMI | 2 September 2020

Kurs Rupiah Anjlok 175 Poin ke Rp 14.740

Kurs rupiah berada di level Rp 14.740 per dolar AS atau terdepresiasi 175 poin (1,2 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.565.

EKONOMI | 2 September 2020

Asosisasi Industri Baja Apresiasi Upaya Kemperin Perbanyak SNI Wajib

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia apresiasi langkah kemperin SNI wajib semua barang impor.

EKONOMI | 2 September 2020

BNI Syariah Resmi Jadi Penyalur KUR dengan Plafon Rp 700 miliar

Saat ini, terdapat 42 penyalur KUR, yang terdiri dari 38 Bank, satu Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan tiga koperasi.

EKONOMI | 2 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS