RUU Cipta Kerja Perlu Jamin Tercapainya Daya Saing Daerah Berkelanjutan
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

RUU Cipta Kerja Perlu Jamin Tercapainya Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Selasa, 22 September 2020 | 17:17 WIB
Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan memberi ruang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif inovasi. Di mana, daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang berbasis potensi dan daya saingnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing daerah berkelanjutan, serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antar pilar keberlanjutan meliputi lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik, untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan.

Selama ini persepsi bahwa pembangunan yang baik adalah yang meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan, praktik keberlanjutan dirasakan sebagai beban tambahan yang menghambat investasi.

Adanya persepsi tersebut membuat praktik business-as-usual yang hanya mementingkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah terus berjalan. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2019 mencapai 102,2%.

Namun, realisasi ini belum berbanding lurus dengan pemerataan investasi yang masuk ke daerah. Hal ini memperkuat urgensi daerah untuk ‘menjemput bola’ dengan melakukan inovasi yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

"Kami melihat sudah tidak masanya lagi bicara investasi bagaimana ekonomi tumbuh bergerak. Tidak zamannya lagi mengutamakan sisi ekonominya saja. Ada banyak hal lain yang harus jadi pertimbangan penting, termasuk dalam soal lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola. Inilah bagian yang dianggap penting selain ekonomi yang tangguh.

Ada empat pilar yang menjadi perhatian pembahas RUU Cipta Kerja untuk diperhatikan," ujar Robert dalam webinar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Alexander Sonny Keraf mengatakan, masalah daya saing dan keberlanjutan terjadi karena adanya perilaku koruptif oleh pejabat publik. Alhasil, proses perizinan dan pengembangan ekonomi tidak efisien.

Sehingga, jika masalah ini tidak diatasi, maka dikhawatirkan apapun isi undang-undangnya tetap saja keberlanjutan pembangunan, dalam hal ini ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial akan tetap bermasalah.

“Selama perilaku koruptif ini tidak dibasmi, maka tetap saja proses perizinan akan lama dipersulit,” ucap Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian Lestari Indah menuturkan, jika ingin melakukan perubahan, maka harus diikuti reformasi perubahan salah satunya melalui RUU Cipta Kerja. Di mana, kerangka berpikir yang diterapkan pemerintah pusat seharusnya juga dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Jangan pemerintah daerah tidak melakukan reform apa-apa seperti sekarang, padahal kami di pemerintah pusat sudah melakukan reform. Kita harapkan pemerintah pusat dan daerah lakukan sinergi dalam melakukan reformasi sesuai posisinya masing-masing. Jadi, pemerintah daerah punya peluang yang sama untuk maju dan menciptakan daya saing masing-masing daerahnya,” kata Lestari.

Lebih lanjut, setelah RUU Cipta Kerja ini jadi, pemerintah pusat, dikatakan Lestari, siap membantu dan mendampingi dalam rangka meningkatkan aparatur di daerah.

Sementara itu, Bupati Temanggung Muhammad Al Khadziq mengatakan, Temanggung memiliki keunggulan daerah berbasis pertanian, kesenian, dan budaya, tetapi tidak menutup apabila ada investor yang ingin membangun kawasan industri, mengingat wilayah ini dan sekitarnya akan menjadi poros utama jalan tol lintas Pulau Jawa.

Dengan UU Cipta Kerja, Pemda berharap produk yang dilahirkan nanti bisa mendorong daerah menciptakan daya saingnya tidak hanya di bidang industri, tapi pariwisata, pertanian, dan perkebunan.

Undang-undang ini juga diharapkan menyerap semua kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat, termasuk industri. “Prinsip keadilan dan keberlanjutan harus ditempatkan jadi prioritas utama dalam undang-undang ini sehingga ketika undang-undang ini sudah diundangkan, maka implikasinya bagi kemajuan daerah akan bertambah bagus,” tambah Al Khadziq.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemhub Pertajam Rencana Kerja 2021 dengan Pertimbangkan Usulan Komisi V

Kemhub memprioritaskan untuk program padat karya dan pemulihan sektor riil.

EKONOMI | 22 September 2020

BBCA dan BBRI Saham yang Paling Banyak Ditransaksikan

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan frekuensi 32.337 kali.

EKONOMI | 22 September 2020

Kapitalisasi BMRI dan BBCA Ambles Paling Dalam

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengalami pelemahan terdalam sebesar Rp 175 (3,1 persen) mencapai Rp 5.300 dengan kapitalisasi pasar Rp 244,8 triliun.

EKONOMI | 22 September 2020

Tak Berdaya, Rupiah Ditutup Melemah 85 Poin

Rupiah hari ini diperdagangkan dengan kisaran Rp 14.700- Rp 14.811 per dolar AS.

EKONOMI | 22 September 2020

Cegah Covid-19, Anggaran Pilkada Naik Jadi Rp 20,46 Triliun

Anggaran Pilkada ditambah Rp 2,77 triliun.

EKONOMI | 22 September 2020

IHSG Ditutup Hilang 65 Poin ke 4.934

Sementara indeks LQ-45 melemah 11,5 poin (0,98 persen) ke level 756,3.

EKONOMI | 22 September 2020

Bursa Eropa Menguat di Tengah Kekhawatiran Covid-19

Pan-European Stoxx 600 menguat 0,5 persen pada awal perdagangan, dengan saham teknologi melonjak 1,4 persen memimpin kenaikan.

EKONOMI | 22 September 2020

RUU Cipta Kerja, Instrumen untuk Tarik Investasi Berorientasi Ekspor

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu instrumen untuk menarik investasi berorientasi ekspor.

EKONOMI | 22 September 2020

Per Agustus, Defisit APBN Capai Rp 500,5 Triliun

Defist setara setara dengan 3,05 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

EKONOMI | 22 September 2020

Menkeu: Kecepatan Penanganan Covid Jangan Abaikan Akuntabilitas dan Transparansi

Menkeu mengapresiasi atas meningkatnya jumlah K/L dan Pemda yang mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

EKONOMI | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS