Mendes PDTT: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Mendes PDTT: UU Cipta Kerja Untungkan Masyarakat Desa

Kamis, 8 Oktober 2020 | 19:09 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyambut baik RUU Cipta Kerja dijadikan UU. Pasalnya, UU itu bisa menguntungkan masyarakat di desa, khususnya dari segi ekonomi.

Abdul mengatakan, satu keuntungan adanya UU Cipta Kerja bisa dapat dilihat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebelumnya, BUMNDes menjadi permasalahan sejak 2014, ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut BUMDes sebagai badan usaha, namun belum tegas tertulis sebagai badan hukum.

Menurut Abdul, kondisi itu yang membebani BUMDes selama ini, sehingga sulit untuk menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, serta sulit menjangkau modal perbankan.

"Pihak-pihak ketiga tersebut tidak menjumpai legal standing atau kedudukan yang sah di hadapan hukum BUMDes, sehingga tidak bisa bermitra secara setara. Karena tidak terdefinisikan sebagai badan hukum, Kemkumham juga tidak bisa mengesahkan BUMDes. Akibatnya, berbagai kesempatan kerja sama, permodalan, hingga perluasan usaha BUMDes terhambat," kata Abdul dalam telekonfrensi, Kamis (8/10/2020).

Ia mengatakan, pada pasal 117, UU Cipta Kerja, masalah ini terselesaikan. Tertulis, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Selanjutnya ditetapkan, bahwa desa dapat mendirikan BUMDes, yang harus dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, serta dapatmembentuk unit usaha berbadan hukum," ungkap dia.

Sesuai amanat UU Cipta Kerja, ketentuan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dengan peraturan pemerintah (PP). Saat ini Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi telah menyusun draft RPP tersebut, dan minggu depan siap diharmonisasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Targetnya, sebelum satu bulan sudah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah tentang BUMDes.

"Ini pupuk penyubur BUMDes di tengah pandemi Covid-19. Saya yakin, tidak lama lagi usaha BUMDes bersemi dan berbunga, sehingga kita segera memetik Bumdes-Bumdes yang tumbuh, berkembang, bahkan menjadi usaha besar beberapa bulan ke depan," jelas dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan BUMDes, koperasi, serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjalankan usaha, serta kemudahan dalam berinvestasi, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja secara signifikan.

Secara khusus, UU Cipta Kerja juga banyak memberikan keuntungan langsung bagi warga desa. BUMDes yang kini diakui sebagai badan hukum semakin mudah menjalin kerja sama bisnis dan berkedudukan yang sama dengan pihak lain, mengakses permodalan formal seperti perbankan, mengembangkan usaha ekonomi lebih luas, dan memberikan layanan umum (Pasal 117).

"UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam pendirian perseroan terbatas (PT) untuk BUMDes dan usaha mikro dan kecil (UMK) di desa (Pasal 109).

Pendirian perseroan terbatas (PT) perorangan dapat dilakukan oleh BUMDes dan UMK. Perseroan terbatas (PT) untuk UMK diberikan keringanan untuk biaya pendirian badan hukum," tutur dia.

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM di desa. Ada kemudahan pendirian koperasi primer cukup beranggotakan sembilan orang, dan dapat menjalankan prinsip usaha syariah (Pasal 86). Pendirian UMKM cukup melalui pendaftaran, bukan lagi perizinan (Pasal 91).

"UMKM mendapatkan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya pendaftaran usaha (Pasal 92). Adapun sertifikasi halal bagi UMK digratiskan (Pasal 48)," tandas dia.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

SiCepat Gelar Program Banjir Hadiah untuk Penjual

SiCepat Ekspres menggelar program Banjir Hadiah SiCepat (Baris) dengan total hadiah Rp 3,5 miliar untuk seller di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Menkop UKM: UU Cipta Kerja Permudah Pengembangan KUMKM di Indonesia

UU Cipta Kerja menjawab masalah utama bagi Koperasi dan UMKM selama ini.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

BKPM: Ada Oknum yang Tak Ingin Indonesia Raih Investasi

Ada banyak pihak yang tidak ingin negara Indonesia maju. Bahkan, dalam beberapa hari ini ada pola yang menggiring fakta untuk kepentingan kelompoknya.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Akibat Pandemi, Jumlah Pengusaha Eropa yang Akan Ekspansi di ASEAN Berkurang

Menurut survei EU-ASEAN Business Council, 56% bisnis Uni Eropa mempunyai rencana untuk ekspansi di ASEAN tahun ini, turun dari 61% tahun lalu.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

5.000 RTLH di Yogyakarta Dapat Bantuan Bedah Rumah

Program bedah rumah diharapkan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Yogyakarta.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Survei BI: Penjualan Eceran Rill Terus Membaik

Indeks Penjualan Riil pada Agustus 2020 tercatat sebesar 196,6 atau terkontraksi sebesar -9,2% (yoy), membaik dari -12,3% (yoy) pada Juli 2020.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Kuartal III 2020, Pasar Sewa Perkantoran Turun 4 Persen

Negosiasi harga sewa gedung terus terjadi, imbas melemahnya aktivitas bisnis selama pandemi Covid-19.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Kaya Bahan Baku, Indonesia Bisa Jadi Pemain Global Industri Kendaraan Listrik

Indonesia sudah mempunyai tambang nikel yang luar biasa, tambang mangan yang sangat besar, dan tambang lainnya yang merupakan bahan baku baterai lithium.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Ini 5 Besar Saham yang Diborong Investor Asing Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat beli bersih investor asing sebesar Rp 96,9 miliar. Saham BBCA naik 0,43 persen ke Rp 28.900.

EKONOMI | 8 Oktober 2020

Kurs Rupiah Stabil di Kisaran Rp 14.685

Kurs rupiah berada di level Rp 14.685 per dolar AS atau terapresiasi 5 poin (0,03 persen) dibandingkan perdagangan sebelumnya Rp 14.690.

EKONOMI | 8 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS