Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum
INDEX

BISNIS-27 510.733 (0.16)   |   COMPOSITE 5813.99 (20.01)   |   DBX 1076.27 (6.37)   |   I-GRADE 169.305 (0.44)   |   IDX30 499.8 (0.69)   |   IDX80 132.38 (0.22)   |   IDXBUMN20 374.254 (2.75)   |   IDXG30 135.455 (0.01)   |   IDXHIDIV20 450.5 (0.72)   |   IDXQ30 146.053 (0.06)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.26)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (1.56)   |   IDXV30 131.098 (1.1)   |   INFOBANK15 988.482 (3.83)   |   Investor33 429.242 (0.48)   |   ISSI 170.543 (0.21)   |   JII 620.021 (0.07)   |   JII70 214.017 (0.2)   |   KOMPAS100 1185.8 (3.91)   |   LQ45 922.358 (1.42)   |   MBX 1613.53 (4.97)   |   MNC36 321.576 (0.67)   |   PEFINDO25 321.335 (-1.62)   |   SMInfra18 295.407 (1.2)   |   SRI-KEHATI 367.139 (0.9)   |  

Agung Laksono: UU Cipta Kerja Terobosan Hukum

Selasa, 27 Oktober 2020 | 23:27 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) H.R. Agung Laksono menilai, Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah merupakan terobosan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa.

"Pertumbuhan penduduk kita mencapai 12,3% bukan 1,98% seperti saat ini. Jadi bukan lagi bonus demografi tapi ekstra demografi," kata Agung Laksono pada sebuah webinar di Jakarta, Selasa (27/10/2020) siang.

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar itu memperkirakan jumlah penduduk pada 2045 akan mencapai 325 juta. Karena alasan itulah diperlukan terobosan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa memberikan keadilan dan kesejahteraan untuk semua warga.
"Omnibus Law ini merupakan terobosan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa," tegas Agung.

Anggota Wantimpres itu juga menilai Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja telah mewujudkan reformasi hukum yang dulu hanya menjadi harapan. "Hukum harus memberikan kesempatan yang sama pada potensi bangsa, dan Omnibus Law ini memberikan kesempatan itu sekaligus mengikis celah korupsi," terang Agung.

Ia bersyukur ada terobosan sebagaimana tercermin dalam UU Omnibus yang dihasilkan secara demokratis melalui proses di DPR. Terkait protes sejumlah pihak menyangkut masalah cuti dan uanh pesangon, Agung Laksono mengatakan justru UU ini memperkuat sanksi dari perdata menjadi pidana.

Ajak Pegiat Medsos

Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono dalam sambutannya mengatakan, meskipun tidak bisa memuaskan semua pihak, pihaknya menilai langkah yang diambil pemerintah dalam pengesahan UU Cipta Kerja telah sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang semestinya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat khususnya pegiat media sosial (medsos) untuk membangun optimisme di tengah polemik atas hadirnya UU itu. “Setiap kebijakan tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak, namun dalam konteks kebijakan publik pertimbangan atas suatu kebijakan tentunya harus didasarkan oleh kepentingan rakyat secara luas. Hemat kami sebagai penegak hukum, langkah yang diambil pemerintah telah sejalan dengan tata kelola pemerintah yang semestinya,” kata Argo Yuwono.

Mengenai kontroversi terkait hadirnya UU Cipta Kerja, Argo menekankan harus dimaknai sebagai sebuah proses pematangan demokrasi yang masing-masing penilaian berakar pada kehendak untuk kondisi yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"UU ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Argo.

Untuk itu melalui webinar bertajuk “Oasis di Tengah Polemik UU Cipta Kerja” itu, Kadiv Humas Polri mengajak masyarakat khususnya pegiat medsos untuk membangun optimisme di tengah-tengah polemik UU Cipta Kerja.

“Pelibatan peran pegiat media sosial penting dalam menciptakan kondisifitas di tengah polemik tersebut,” tegas Argo seraya menambahkan, bahwa polemik yang berkembang dalam UU Cipta Kerja merupakan harga yang harus dibayar untuk sampai kepada pematangan berbangsa dan bernegara menuju negara paripurna.

Sementara itu konsultan komunikasi Ana Mustamin mengemukakan, jumlah percakapan tentang UU Ciptaker mencapai puncaknya pada 23-24 September sebanyak 2.825.675 percakapan.

"Jumlah itu hanya 1,75% dari keseluruhan pengguna medsos, dan hanya 1,02% dari total penduduk Indonesia sebanyak 272 juta," ungkap Ana.

Diingatkannya, kebenaran dalam dunia maya tidak selalu mewakili kebenaran secara nyata. Untuk itu, ia mendukung langkah pemerintah melakukan edukasi secara terstruktur dan berkesinambungan terhadap pengguna medsos.

Namun Ana mengingatkan pentingnya penegakan hukum agar medsos tidak mengadopsi cara kerja media massa yang serampangan.

"Ini karena medsos mengandung konsekuensi logis dan hukum, dan tanggung jawab sosial," pungkas Ana.
Webinar ini juga menghadirkan nara sumber anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Pungki Indarti dan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Popularitas Brand di Ranah Digital, Kunci Memenangkan Persaingan

Popularitas merek atau brand di ranah digital menjadi kunci untuk memenangkan persaingan di masa adaptasi kebiasaan baru.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Artha Hanif Ditetapkan Jadi Ketua Umum ASITA

Ketua Umum ASITA 2020 - 2024 terpilih.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Hasto: Indonesia Mampu Wujudkan Negara Berdikari dengan Politik Industri

Dalam konteks kekinian, politik industri berdikari penting dengan penguasan iptek. Tanpa itu Indonesia tidak akan bisa melakukan sebuah loncatan besar.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

BNI Syariah Ajak Generasi Muda Tingkatkan Rasa Kepedulian

Tren berdonasi masyarakat Indonesia semakin meningkat selama pandemi Covid-19.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Luncurkan PermataNet, PermataBank Perkuat Ekosistem Digital

PermataNet diklaim sebagai standar baru pengalaman internet banking di Indonesia.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Profesi Public Relations Hadapi Tantangan Berat di Masa Pandemi

Public Relations merupakan jantung organisasi yang berperan menstimulasi publik dengan informasi.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

BI Perpanjang Diskon untuk UMKM Pengguna QRIS

Sampai saat ini sudah mencapai 5 juta lebih merchant UMKM yang tercatat QRIS.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Telkom-Everynet BV Perluas Jaringan Internet of Things

PT Telkom Indonesia dan Everynet BV, mengumumkan kerja sama perluasan infrastruktur jaringan IoT guna mewujudkan visi Making Indonesia 4.0.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Upah Minimum 2021 Tak Naik, KSPSI Minta Pemerintah Tinjau Ulang

Andi Gani mengaku kecewa di saat kondisi sulit akibat pandemi Covid-19, keputusan ini akan membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

EKONOMI | 27 Oktober 2020

Triwulan III 2020, Pendapatan Blue Bird Naik 51%

Kenaikan pendapatan Blue Bird diiringi dengan cost management yang lebih baik.

EKONOMI | 27 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS