Jaksa Tuntut Agar PPK Koja Dihukum Satu Tahun Penjara
INDEX

BISNIS-27 441.115 (-6.71)   |   COMPOSITE 4999.36 (-65.27)   |   DBX 926.724 (-1.92)   |   I-GRADE 133.264 (-2.43)   |   IDX30 420.076 (-6.65)   |   IDX80 109.661 (-1.57)   |   IDXBUMN20 278.261 (-5.6)   |   IDXG30 116.81 (-1.43)   |   IDXHIDIV20 376.476 (-5.76)   |   IDXQ30 123.185 (-2.27)   |   IDXSMC-COM 212.981 (-1.87)   |   IDXSMC-LIQ 238.919 (-2.11)   |   IDXV30 103.357 (-0.89)   |   INFOBANK15 795.289 (-18.41)   |   Investor33 366.258 (-6.17)   |   ISSI 146.103 (-1.34)   |   JII 529.041 (-5.13)   |   JII70 179.515 (-1.95)   |   KOMPAS100 981.638 (-15.57)   |   LQ45 767.973 (-11.6)   |   MBX 1387.12 (-20.31)   |   MNC36 275.074 (-4.8)   |   PEFINDO25 260.463 (-1.57)   |   SMInfra18 237.109 (-3.79)   |   SRI-KEHATI 309.505 (-5.9)   |  

Jaksa Tuntut Agar PPK Koja Dihukum Satu Tahun Penjara

Sabtu, 20 Juli 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fedrik Adhar SH, Erma Octora SH dan Doni Boy Faisal Panjaitan SH menyatakan para terdakwa Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Koja, Jakarta Utara: Alim Sori, Dedy Sugiarto, Heri Suroyo, Bahrudin dan Hardiansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yakni melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Para terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilihan umum (pemilu) tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.

Oleh karena, itu JPU meminta agar para terdakwa dihukum berupa pidana penjara selama satu tahun dengan perintah ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 20.000.000, jika tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana kurungan masing-masing selama empat bulan penjara.

Demikian ditegaskan oleh JPU Doni Boy Faisal Panjaitan SH di hadapan Ketua Majelis Hakim Ramses Pasaribu SH, MH di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jumat (19/7/2019) sebagaimana dalam keterangan persnya yang diberita Beritasatu.com, Sabtu (20/7/2019).

Ketua Tim JPU Fedrik Adhar menyampaikan setelah melalui proses pemeriksaan saksi secara maraton hingga tengah malam. JPU berharap majelis hakim dalam perkara ini dapat memutuskan perkara ini sesuai tuntutan.

Mengingat sesuai hal yang memberatkan dalam tuntutan kami. "Apa yang telah dilakukan masing masing terdakwa telah menciderai demokrasi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu serta kepada penyelenggara pemilu," tegasnya.

Dalam fakta persidangan terbukti ada kesengajaan sehingga hasil suara berubah baik karena hal teknis maupun transaksional.
Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara, Benny Sabdo, menuturkan, Tim Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara solid mengawasi perkara ini hingga vonis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan pemilu.

Benny berharap penegakan hukum pidana pemilu dapat memberikan efek jera agar di masa depan tidak ada lagi manipulasi suara oleh penyelenggara pemilu di wilayah hukum Jakarta Utara. "Untuk pembacaan tuntutan para terdakwa PPK Cilincing akan dilaksanakan pada hari Senin pekan depan," pungkas alumnus Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.




BAGIKAN


BERITA LAINNYA

KPK Minta MA Segera Kirimkan Salinan Putusan Kasasi Syafruddin

Salinan putusan ini akan dikaji dan ditelaah untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait 'lepasnya' Syafruddin.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Novel Dianiaya, Kompolnas: Dalami Motif Buku Merah

Tak perlu ragu dan alergi untuk menangani isu panas buku merah.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Polri Diberi Waktu Tambahan Ungkap Kasus Novel, Pengamat: Lebih dari Cukup

Tiga bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengejar tiga orang itu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

UT Habiskan Rp 6,5 Miliar untuk Program Kemanusiaan di Palu

Selama 6 bulan lebih program kemanusiaan United Tractors di Palu, Sigi, dan Donggala menghabiskan dana sekitar Rp 6,5 Miliar.

NASIONAL | 20 Juli 2019

KPK Minta Tidak Ada Jatah Unsur Tertentu untuk Kursi Pimpinan

KPK bukan lembaga perwakilan yang pimpinannya harus diisi oleh unsur tertentu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Presiden Minta Waktu 3 Bulan Ungkap Teror Novel, KPK: 820 Hari Waktu yang Lama

KPK kecewa dengan hasil kerja TPF yang telah bekerja sejak Januari 2019 lalu.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Dengan Koopsus TNI, Pemberantasan Terorisme Lebih Fokus dan Tuntas

Di banyak negara, organisasi tempur tersebut lazim berada di bawah komando langsung seorang panglima yang siap digerakkan 24 jam ke seluruh pelosok negeri.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Alumni IPB Harus Berkontribusi dalam Strategi Pertanian Indonesia

Strategi dan operasional perlu sinergi dalam pembangunan pertanian.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Warga Rote Nikmati BBM Satu Harga

BBM satu harga merupakan tonggak sejarah bagi Rote.

NASIONAL | 20 Juli 2019

Danrem Minta Tidak Ada Aksi Balas Dendam Terkait Bentrok Mesuji

Menurut dia, TNI-Polri, yakni Kodim dan Polres akan mengawal permasalahan ini sampai dengan selesai.

NASIONAL | 20 Juli 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS