Ditjen AHU Usul Pembentukan Jabatan Fungsional PPNS
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Ditjen AHU Usul Pembentukan Jabatan Fungsional PPNS

Selasa, 5 November 2019 | 00:00 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muhzar melantik 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kantornya, Selasa (5/11/2019). Mereka akan ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

“Secara de jure dan de facto, sejak pelantikan ini saudara-saudara telah resmi menjadi aparatur penegak hukum di bidang penyidikan untuk mengawal peraturan perundang-und innangan di lingkungan kementerian/lembaga di tempat Saudara-saudara bertugas,” kata Cahyo.

Cahyo mengingatkan para PPNS dilantik untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana khusus serta pengawalan undang-undang di lingkungan Kementerian dan Lembaga. Para PPNS yang baru dilantik harus bisa menempatkan diri dan fokus pada tugas menjadi penegak hukum bidang penyidikan bersama dengan polisi dan jaksa.

“Agar dalam pelaksanaan tugas penyidikan tidak menimbulkan permasalahan, ketidakharmonisan atau ego sektoral, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus mendudukkan diri sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan,” sambungnya.

Keenam ketentuan tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Cahyo juga meminta para PPNS aktif dan kreatif mengikuti dinamika perkembangan global dan perubahan teknologi informasi, beserta jenis dan modus kejahatan yang mengikutinya. Cara-cara penyidikan konvensional kurang relevan menghadapi kejahatan lintas negara (transnational) atau kejahatan dunia maya (cyber crime) yang mungkin saja terjadi di Kementerian/Lembaga tempat mereka ditugaskan.

Dalam penutupannya Cahyo juga meminta masukan dari para PPNS yang baru dilantik terkait rencana pembentukan Jabatan Fungsional PPNS. Masukan-masukan ini menjadi penting karena masing-masing Kementerian dan Lembaga memiliki tantangan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang beragam.

Ia juga membaca amanat Presiden Joko Widodo untuk memangkas jabatan struktural PNS sebagai isyarat memperbanyak jabatan fungsional sehingga kerja birokrat bisa lebih cepat. “Pembahasannya dapat kita awali pada rakor kementerian/;embaga terkait PPNS, yang akan diselenggarakan awal Desember 2019”.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dewas KPK, Menko Polhukam Tidak Diminta Ajukan Nama

Menko Polhukam tidak mengajukan nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemilik Mobil Berpelat B 1 RI Bawa Senjata Tajam Bergelar Profesor Palsu

Ketika ditanya bagaimana bisa mendapatkan gelar profesor itu, IL mengaku, hanya ikut kelas seminggu dua kali, ada ujian dan diwisuda.

NASIONAL | 5 November 2019

Pensiunan Aparat Penegak Hukum Berpeluang Masuk Dewas KPK

"Presiden berharap Dewas ini betul-betul mewakili kepentingan dari semua pihak,” tegas Fadjroel.

NASIONAL | 5 November 2019

Perppu KPK, Menko Polhukam: Presiden Belum Putuskan

Presiden Joko Widodo belum memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang KPK.

NASIONAL | 5 November 2019

Indeks Tendensi Bisnis Triwulan IV-2019 Diperkirakan Menurun

Kategori lapangan usaha dengan perkiraan peningkatan kondisi bisnis dan optimisme tertinggi terjadi pada kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

NASIONAL | 5 November 2019

Pemerintah Hormati Putusan Bebas Sofyan Basir

Pemerintah menghormati putusan bebas terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Sofyan Basir.

NASIONAL | 5 November 2019

Anggota Komisi III DPR: Vonis Bebas Sofyan Momentum Introspeksi KPK

KPK tidak perlu malu dengan vonis ini.

NASIONAL | 5 November 2019

Jubir Presiden: Dewas KPK Dipilih Berdasarkan Kompetensi dan Profesionalitas

Presiden juga memilih Dewas dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

NASIONAL | 5 November 2019

Kasus Mafia Migas, Eks Bos PT PES Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

"BTO (Bambang Irianto) diperiksa sebagai tersangka," kata Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 5 November 2019

Universitas Budi Luhur Berikan 2.000 Beasiswa

Beasiswa ini disediakan bagi calon mahasiswa yang memulai kuliah tahun akademik 2020/2021.

NASIONAL | 5 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS