Akui Usulkan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK, Saut Situmorang: Kalau Kondisi Sekarang Tak Rida
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Akui Usulkan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK, Saut Situmorang: Kalau Kondisi Sekarang Tak Rida

Jumat, 3 April 2020 | 12:48 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengakui pihaknya pernah mengusulkan kenaikan gaji pimpinan KPK. Usulan ini diajukan untuk mengerek gaji para pegawai KPK secara umum.

Namun, kata Saut pimpinan KPK jilid IV saat itu mengusulkan agar kenaikan gaji itu dilakukan saat periode pimpinan KPK selanjutnya agar tidak terjadi konflik kepentingan.

"Ada diusulkan dalam rapat saya menegaskan bahwa kenaikan itu dilakukan sebaiknya setelah pimpinan jilid IV berlalu agar tidak dinilai conflict of Interest karena menaikan gaji staf gaji pimpinannya jadi patokan. Jadi pimpinan ikut naik (ada hitung-hitungan atau ada dasar besarannya). Jadi saya katakan sebaiknya dinaikkan setelah kami Jilid IV selesai. Perkembangan nya saya tidak paham sudah seperti apa," kata Saut saat dikonfirmasi, Jumat (3/4/2020).

Saut mengatakan, usulan ini diajukan untuk meningkatkan kinerja KPK secara kelembagaan. Selain itu, katanya, usulan ini diajukan saat negara dalam kondisi normal dan KPK menjalankan tugasnya dengan UU KPK nomor 30 tahun 2002 atau UU KPK lama dengan asumsi pegawai dan pimpinan menghadapi risiko yang tinggi dalam memberantas korupsi.

Saut mengaku tidak rida atau rela jika kenaikan gaji pimpinan KPK direalisasikan saat ini, ketika lembaga antikorupsi tak banyak menangkap koruptor akibat berlakunya UU KPK yang baru. "Itu usulan kan dibuat pada saat UU KPK yang lama, kalau tahu UU seperti sekarang kagak rida juga ane," tegasnya.

Sebaliknya, Saut mengusulkan, dengan kinerja seperti saat ini, gaji pimpinan KPK justru seharusnya dipangkas.
"Ingat yg harus ditekankan pimpinan jilid IV ingin naiknya gaji pada jilid V biar tidak conflict. Asumsi kita, ada sejumlah risiko yang semakin Tinggi dengan UU yang lama, kalau dengan UU baru ya beda lagi. Sebaiknya malah gaji pimpinannya diturunin karena tidak adil itu dengan UU sekarang beda lagi hitung--hitungannya, tanya lagi konsultannya," tegasnya.

Di tengah pandemi virus corona, beredar informasi adanya usulan pimpinan KPK untuk menaikkan gaji mereka hingga sebesar Rp 300 juta. Padahal saat ini, gaji pimpinan KPK cukup besar, yakni sekitar sekitar Rp 123,9 juta untuk Ketua KPK dan Rp 112,5 juga untuk Wakil Ketua KPK.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Firli mengakui adanya usulan kenaikan gaji pimpinan KPK. Namun, usulan itu bukan diajukan oleh pihaknya, melainkan oleh pimpinan KPK sebelumnya yang digawangi Agus Rahardjo Cs. Usulan itu diajukan pada Juli 2019 lalu, sementara pimpinan KPK jilid V baru dilantik pada 20 Desember 2019.

Hingga kini tidak ada tindak lanjut pembahasan mengenai usulan kenaikan gaji pimpinan KPK yang mencapai Rp 300 juta tersebut. Demikian pula mengenai rancangan Perpres tentang hak keuangan, fasilitas dewan pengawas, dan PP tentang gaji pegawai KPK sesuai UU nomor 19 tahun 2019 juga belum ada pembahasan lebih lanjut.

Firli mengklaim pimpinan bersama jajaran KPK serta seluruh kementerian dan lembaga saat ini fokus terkait penanganan pandemi corona. Untuk itu, Firli meminta usulan mengenai kenaikan gaji pimpinan KPK maupun yang terkait dengan status dan gaji pegawai lembaga antikorupsi untuk dibatalkan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Perangi Corona, 14.590 Dokter dan 33.377 Perawat Dikerahkan di Jatim

"Mereka sudah bertugas dengan memberikan layanan terbaiknya," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

NASIONAL | 3 April 2020

Firli Bahuri Klaim Usulan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Diajukan Agus Rahardjo Cs

Ketua KPK bantah usul menaikkan gaji komisioner KPK.

NASIONAL | 3 April 2020

Ganjar: Lockdown Tegal Harus Menyesuaikan PSBB Pusat

Menurut Ganjar, Pemkot Tegal harus membuat skenario ulang, termasuk dalam menghadapi pemudik dari Jakarta.

NASIONAL | 3 April 2020

Ganjar Borong 10.000 APD dari Bahan Sisa Produksi Garmen

Meski kain sisa, menurut Ganjar, hasilnya tetap mengutamakan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

NASIONAL | 3 April 2020

Beroperasi 6 April, RS Pulau Galang untuk Observasi WNI dari Luar Negeri

RS darurat Pulau Galang hanya digunakan untuk pasien dengan kondisi ringan dan sedang.

NASIONAL | 3 April 2020

Pemerintah dan DPR Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saat ini langkah melakukan pembahasan RKUHP kurang tepat.

NASIONAL | 3 April 2020

Tangani Corona, DKI Tambah BTT Hingga Rp 3,032 Triliun

Alokasiannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.

NASIONAL | 3 April 2020

Xi Jinping Optimistis Indonesia Dapat Atasi Wabah Covid-19

Presiden Xi Jinping mengatakan optimistis Indonesia dapat mengatasi wabah Covid-19.

NASIONAL | 3 April 2020

Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa

KPK bakal mengawal dan mengawasi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona

NASIONAL | 2 April 2020

Rute Transjakarta Berkurang 86%, KRL Commuter Line Beroperasi Normal

Transjakarta hanya melayani 33 rute.

NASIONAL | 3 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS