Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas

Rabu, 15 April 2020 | 20:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi mengenai seluruh hasil seleksi empat jabatan struktural yang dilantik pada Selasa (14/4/2020).

ICW menilai keempat orang itu menambah panjang rangkaian polemik di internal KPK sejak dipimpin Firli Bahuri. Hal ini lantaran terdapat tiga permasalahan terkait dengan seleksi jabatan struktural KPK, yakni proses seleksi dilakukan secara tertutup, tidak adanya ruang bagi warga maupun eksternal KPK untuk memberikan masukan serta diabaikannya aspek integritas kandidat. Untuk itu, ICW meminta Dewan Pengawas KPK mengevaluasi proses seleksi tersebut.

"Dalam hal ini, Dewan Pengawas harus segera melakukan evaluasi terhadap proses seleksi jabatan struktural yang dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan pers, Rabu (15/4/2020).

Diketahui, Pimpinan KPK melantik empat pejabat struktural pada Selasa (14/4/2020), yakni Brigjen Pol Karyoto sebagai Deputi Penindakan; Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data (INDA) KPK; Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum KPK dan Kombes Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Empat orang tersebut dilantik setelah menjalani serangkaian proses seleksi mulai dari seleksi administrasi, tes potensi, dan asesmen yang dilakukan pada rentang waktu 5 Maret sampai 17 Maret 2020 serta tes wawancara dan kesehatan sejak 2 April sampai 7 April 2020.

Wana menyatakan, proses seleksi keempat jabatan tersebut sangat jauh dari semangat KPK sebagai institusi yang mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari jadwal seleksi yang telat disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK.

Proses seleksi telah berlangsung sejak tanggal 5 Maret 2020, namun jadwal mengenai tahapan seleksi baru diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020. Selain ktiitu, KPK pun tidak transparan terkait dengan para calon yang mengikuti seleksi pada setiap jabatan.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa KPK sedang berusaha menutupi informasi demi menguntungkan beberapa pihak. "Padahal jelas apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan wewenang KPK dilakukan berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan mengabaikan aspek tersebut, Pimpinan KPK berpotensi melanggar prinsip yang telah dimandatkan dalam UU," katanya.

Selain itu, kata Wana, proses seleksi tetsebut sama sekali tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukkan. Padahal, dalam proses seleksi jabatan publik yang pernah dilakukan oleh KPK ataupun institusi lainnya, kerap kali warga dan pihak eksternal diminta untuk memberikan catatan terhadap calon yang akan menduduki jabatan publik.

"Namun, informasi mengenai nama kandidat pun tidak diungkapkan semuanya ke publik oleh KPK. Hal ini makin menguatkan adanya nuansa yang sedang ditutupi oleh KPK dalam rangka menujuk beberapa pihak semakin terlihat," tutur Wana.

ICW juga menilai, Pimpinan KPK tidak melihat atau bahkan mengabaikan aspek integritas sebagai poin utama yang harus dimiliki oleh setiap calon. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

ICW menyebut tiga dari empat nama pejabat yang terpilih dan dilantik tidak patuh dalam melaporkan LHKPN yakni: Mochamad Hadiyana, Endar Priantoro, dan Karyoto.

Karyoto misalnya, berdasarkan situs elkhpn.kpk.go.id, mantan Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta itu terakhir menyetorkan LHKPN pada 18 Desember 2013 silam atau lebih dari enam tahun lalu saat masih menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda DIY.

"Pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat, jika diketahui kandidat terpilih tidak patuh dalam melaporkan LHKPN mengapa tetap dicalonkan oleh institusinya? Ini mengartikan institusi mereka terdahulu tidak menganggap LHKPN sebagai sebuah entitias penting dalam menilai integritas," katanya.

Selain itu, tiga jabatan struktural dalam bidang penindakan di KPK saat ini diisi oleh unsur kepolisian yakni Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, dan Direktur Penyidikan. ICW khawatir kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada saat ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan dari institusi Polri.

"Tak hanya itu, potensi loyalitas ganda pun sulit untuk dihindarkan. Sebab, di waktu yang sama para kandindat terpilih yang berasal dari Korps Bhayangkaran memiliki dua atasan sekaligus, yakni Kapolri dan Komisioner KPK. Pada akhirnya publik akan melihat bagaimana postur KPK di kepemimpinan Firli Bahuri. Kekhawatiran publik akan dominasi institusi penegak hukum tertentu di KPK benar-benar terealisasi," katanya.

Dikonfirmasi mengenai ketaatan Karyoto dalam menyetorkan LHKPN, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati menjelaskan, posisi Wakapolda bukan termasuk wajib lapor LHKPN. Hal ini merujuk pada daftar jabatan di Lampiran C Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017. Meski demikian, Ipi menyatakan, KPK dan Polri akan membahas lebih lanjut perlu tidaknya jabatan Wakapolda masuk dalam daftar jabatan di lingkungan Polri yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

"Dicantumkan atau tidaknya jabatan Wakapolda sebagai wajib lapor terbuka kemungkinan kami bahas lebih lanjut bersama Polri untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi," kata Ipi saat dikonfirmasi.

Ipi mengatakan, laporan LHKPN Karyoto pada 2013 lantaran saat itu posisinya selaku Dirreskrimum Polda DIY dalam kapasitas sebagai Penyidik. Dikatakan, penyidikan merupakan salah satu jabatan yang diwajibkan melaporkan hartanya. "Sesuai UU 28 tahun 1999 dan Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017 adalah Penyidik," katanya.

Dijelaskan Ipi, saat mengikuti rangkaian proses seleksi Deputi Penindakan KPK, Karyoto sebenarnya teah menyampaikan LHKPN pada tanggal 8 April 2020. Namun, pelaporan itu saat ini masih berstatus perlu perbaikan sehingga belum dipublikasikan di situs elhkpn.

"Mengingat ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait SK, istri dan anak dalam tanggungannya. Setelah diangkat menjadi pegawai KPK pada jabatan Deputi Bidang Penindakan, maka pelaporan LHKPN tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Ipi menekankan, KPK memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK terus mendorong instansi agar menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN pegawai di lingkungan instansi masing-masing, termasuk melakukan perluasan wajib lapor untuk jabatan-jabatan yang dinilai strategis.

"Komitmen dan keseriusan dari Pimpinan tertinggi instansi untuk mendorong kepatuhan LHKPN sangat penting. Sebab, LHKPN merupakan bukti tanggung jawab serta komitmen seorang penyelenggara negara kepada publik untuk berlaku jujur, transparan dan akuntabel," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Istana Perlu Bersih-bersih demi Perbaikan Kinerja di Tengah Wabah Corona

Boni meminta orang-orang di lingkaran istana tidak melakukan manuver yang akan menjadi beban presiden Jokowi dan pemerintah.

NASIONAL | 15 April 2020

Rapid Test Covid-19 BPPT Diproduksi Massal Bulan Depan

Rapid test ini lebih sensitif dan spesifik dalam mendeteksi virus corona dibandingkan test kit impor karena menggunakan strain virus dari orang Indonesia.

NASIONAL | 15 April 2020

PSBB Bodebek Dimulai, Pos Indonesia Bantu Salurkan Bansos

Dengan berlakunya PSBB di wilayah Bodebek, PT Pos Indonesia membantu menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

NASIONAL | 15 April 2020

Pentingnya Antisipasi Bencana Alam di Tengah Pandemi

Apabila terjadi bencana alam di wilayah yang telah menerapkan PSBB, pasti ada tantangan dalam melakukan upaya penanganan darurat di wilayah tersebut.

NASIONAL | 15 April 2020

Benny Harman: Pelaksanaan PSBB Patokannya Permenkes

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman desak pelaksanaan PSBB hanya mengacu Permenkes.

NASIONAL | 15 April 2020

4 PDP Positif Corona di DIY Meninggal Dunia

Empat ODP Covid-19 di Yogyakarta meninggal dunia.

NASIONAL | 15 April 2020

Dukung Deteksi Covid-19 Farmasi UGM Produksi VTM

Fakultas Farmasi UGM ikut andil dalam penanganan Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

Komisi I Setujui Tambahan Anggaran TNI untuk Tangani Covid-19

Komisi I DPR menyetujui penambahan anggaran TNI sebesar Rp3,2 triliun untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

NASIONAL | 15 April 2020

TNI Dinilai Bisa Bantu Tangani Penyebaran Covid-19

Berdasarkan UU tentang TNI, mengatasi bencana termasuk kategori operasi militer selain perang (OMSP).

NASIONAL | 15 April 2020

PSMTI Serahkan Bantuan Medis Kepada PBNU dan Muhammadiyah

PSTMI menilai PBNU dan PP Muhammadiyah punya peran penting juga membantu pemerintah untuk menangani corona lewat rumah sakit yang dimiliki.

NASIONAL | 15 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS